Semua Fraksi DPRD Puji Realisasi APBD Sumbawa 2014

oleh -3 views
bankntb

PARLEMENTARIA, Kerjasama SAMAWAREA dengan DPRD KABUPATEN SUMBAWA

Sumbawa Besar, SR (02/07/15)

Semua Fraksi di DPRD Kabupaten Sumbawa menyetujui rancangangan Perda tentang pertanggungjawaban Bupati atas APBD 2014 yang telah disampaikan pada paripurna sebelumnya. Mereka memuji realisasi APBD tahun anggaran 2014. Dalam paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi dewan terhadap pertanggung jawaban APBD 2014 ini fraksi memberikan apresiasi atas pelaksanaan APBD Sumbawa 2014 yang dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun demikian sejumlah fraksi tersebut memberikan beberapa catatan untuk mendapat perhatian pemerintah daerah.

Fraksi PAN melalui jubirnya, A Rahman Atta S.Ag MM mendorong Pemda lebih serius menggali potensi PAD yang belum tergarap secara optimal termasuk aset daerah yang belum terdata dengan baik sehingga kerapkali diklaim masyarakat. Kemudian Fraksi Nasdem melalui Jubir Hasanuddin SE, yang menyoroti mudahnya Pemda Sumbawa meraih WTP selama tiga kali berturut-turut. Ia berharap prestasi ini bukan hasil rekayasa atau persekongkolan namun diraih secara professional melalui penilaian yang obyektif. Pemda diminta harus memberikan penegasan mengenai persoalan ini agar tidak memunculkan stigma negatif di tengah kesuksesan pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK harus ditampilkan dan dipamerkan ke publik agar prestasi ini terjawab dan tidak terbantahkan.

Paripurna Dewan 1Kemudian Fraksi Bintang Keadilan dengan juru bicara Khaeruddin SE, menilai capaian atas predikat Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD 2014 dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada  proses penyusunannya maupun dampaknya terhadap kondisi makro ekonomi daerah. Terutama pada penganggaran yang berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satunya mendorong industri kreatif masyarakat setempat menjadi industri yang dapat diakses oleh pemerintah daerah dalam pengadaan barang dengan pola ‘bapak angkat’ dalam hal ini Perusda yang ada dapat diberdayakan.

Baca Juga  Pilkades Serentak Siap Digelar, 64 Calon Kades Siap Bertarung

Hal senada diungkapkan Fraksi PPP melalui jubirnya, Muhammad Noer S.Pd.I, menilai pelaksanaan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2014 secara umum sudah berjalan baik dibuktikan dengan capaian WTP. Namun PPP menyampaikan beberapa catatan khusus mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah pada rancangan peraturan daerah tersebut. F-PPP merasa perlu menyampaikan rasa keprihatinan atas terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat yang tidak terkendali, intervensi operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah pusat tak mampu membendung kedahsyatan lonjakan harga. Harga produksi petani tertekan sementara harga kebutuhan sangat melambung. “Ini harus menjadi perhatian dan bahan evaluasi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa di masa mendatang,” cetusnya.

Demikian dengan Fraksi Golkar melalui jubirnya Ahmadul Kusasi SH yang memberikan apresiasi terhadap realisasi APBD. Namun Golkar mendorong Pansus yang telah dibentuk untuk meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap leading sektor terkait dan melakukan langkah-langkahagar realisasi anggaran yang ada harus mencapai target sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Pasalnya kelompok pendapatan terhadap total pendapatan yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah berupa pendapatan hibah dalam APBD Tahun 2014 yang belum mencapai target karena terealisasi hanya 94,48 %. Kemudian pendapatan asli daerah yang bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga belum mencapai target yang dianggarkan atau hanya 72,64 %. (Jen/SR)

iklan bapenda