Fraksi Dewan Tuding BPJS Abaikan Keselamatan Pasien

oleh -2 views

Sumbawa Besar, SR (02/07/2015)

Pola pelayanan BPJS yang mengabaikan keselamatan pasien namun lebih mengedepankan administrasi, mendapat sorotan tajam dari sejumlah fraksi di DPRD Sumbawa. Akibat pelayanan kaku dan tidak maksimal yang diterapkan BPJS Sumbawa di bawah kepemimpinan A Muin, menyebabkan lembaga tersebut kerap diprotes masyarakat. Tidak hanya BPJS, RSUD Sumbawa juga tak jauh beda. Keduanya terkesan berkolaborasi untuk menelantarkan pasien hanya karena tidak membawa surat rujukan maupun ramalan dokter jika sakit yang diderita pasien tidak masuk kategori darurat padahal belum dilakukan diagnose secara komprehensif.

Andi Rusni SE, Ketua Fraksi Gerindra ketika memprotes pelayanan di RSUD Sumbawa
Andi Rusni SE, Ketua Fraksi Gerindra ketika memprotes pelayanan di RSUD Sumbawa

Juru Bicara Fraksi PPP, Muhammad Noer S.Pdi dalam pandangan fraksinya pada Sidang Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi Atas Pertanggung Jawaban APBD 2014, kemarin, meminta BPJS maupun RSUD mengutamakan keselamatan pasien. Fraksinya tidak ingin mendengar keluhan masyarakat bahwa pihak RSUD dan BPJS lebih mementingkan administrasi daripada sisi keselamatan pasien dan kemanusiaan. Demikian dengan Fraksi PDI Perjuangan. Melalui jubirnya I Nyoman Wisma, PDIP menyoroti kerap berubahnya aturan dalam pelaksanaan BPJS kesehatan di Kabupaten Sumbawa. Perubahan ini diterapkan tanpa ada sosialisasi di tingkat bawah. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak terlayani dan terlantar, bahkan protes terhadap pelayanan BPJS karena rumitnya aturan yang bersifat administrasif.

Hal senada disampaikan Fraksi Bintang Keadilan (FBK) yang dibacakan Khaeruddin SE. pelayanan BPJS dan RSUD Sumbawa terkesan lebih mementingkan administrasi daripada keselamatan pasien. Jika kondisi ini terus terjadi, FBK kawatir akan menimbulkan inkondusifitas di daerah ini. Karenanya fraksi tersebut mendesak pemerintah daerah lebih tegas dan serius terhadap persoalan BPJS dan RSUD. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf h ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial. Pemerintah daerah selaku pelaksana undang-undang harus menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat yang berada di daerahnya.

Baca Juga  Perbaikan Gizi Ibu dan Janin, Pegawai Dikes Galang Dana

Selanjutnya Fraksi Gerindra melalui jubirnya Hamzah Abdullah, yang menyatakan bahwa kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar. Namun Gerindra masih menyaksikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat jauh dari harapan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Untuk itu Fraksi Gerindra meminta pemerintah lebih memprioritaskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Tak jauh beda dengan Fraksi PAN. Melalui jubirnya A Rahman Atta S.Ag MM mendesak Pemda terus peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang ditandai dengan ketersediaan serta kelayakan prasarana kesehatan. Namun sayangnya, upaya ini belum maksimal karena konsep pelayanan kesehatan antara si kaya dan si miskin masih mengakar dalam praktek pelayanan kesehatan ala RSUD Sumbawa. Tidak jarang masyarakat menjadikan DPRD Sumbawa sebagai tempat pelipur lara terakhir ketika mereka kehilangan orang yang mereka cintai hanya karena bobroknya sebuah pelayanan.

Setali tiga uang dengan Program BPJS yang dinilai sebagai dewa penolong justeru menempatkan pasien pada pelayanan kesehatan yang tidak jelas, hanya karena proses administrasi berupa ‘surat rujukan’ pasien menjadi terlantar. Pemerintah harus bisa mengkonsultasikan hal ini dengan pengelola BPJS. (Jen/SR)

bankntb DPRD DPRD