Pendaftaran Calon Bupati/Wakil Sumbawa Dibuka 14 Juli

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (01/07/15)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa mulai mengumumkan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati 14 Juli 2015. Pengumuman ini akan berlangsung hingga 25 Juli yang kemudian diikuti proses pendaftaran pada 26—28 Juli. Sebelumnya, 15 Juli lalu KPU sudah mengumumkan penerimaan persyaratan bakal calon perseorangan dalam rangka penyerahan syarat dukungan. Namun hingga batas akhir tidak ada pasangan calon independen ini yang datang. “Sekarang kita tinggal menunggu pendaftaran pasangan calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik,” kata Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rahmat S.Ag saat ditemui SAMAWAREA di ruang kerjanya, Rabu (1/7).

Syukri Rahmat S.Ag, Ketua KPU Kabupaten Sumbawa
Syukri Rahmat S.Ag, Ketua KPU Kabupaten Sumbawa

Kepada seluruh bakal calon, Syukri meminta untuk bersiap-siap melengkapi semua persyaratan baik yang bersifat administrasi maupun hal tekhnis lainnya seperti kesehatan. Untuk pemeriksaan kesehatan bakal calon akan dilakukan di RSU Kota Mataram. KPU Sumbawa sudah berkoordinasi dengan RSU setempat untuk pelaksanaannya.

Mengapa tidak dilakukan di Sumbawa, menurut Syukri, ini juga hasil koordinasi dengan Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Sumbawa dan RSUD Sumbawa sendiri yang tidak memungkinan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan para calon. RSUD Sumbawa selain terbatas sumber daya manusia juga fasilitas belum dimiliki seperti dokter spesialis syaraf. Karena itu KPU Sumbawa diberikan dua pilihan yaitu RSU Propinsi NTB dan RSU Kota Mataram. Dari pertimbangan tekhnis dan efisiensi anggaran, KPU Sumbawa memilih RSU Mataram karena asas penyelenggaran pemilu adalah efisiensi. Hal ini mengingat anggaran bagi pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta pemeriksaan bebas narkoba bagi pasangan calon semua ditanggung KPU melalui APBD Sumbawa.

Baca Juga  Yakin Menang, Paguyuban Nelayan Lanra Deklarasi Dukung Mo--Novi

Hasil dari pemeriksaan ini nantinya diserahkan sepenuhnya kepada pihak rumah sakit tanpa bisa diintervensi oleh siapapun. Dan hasil yang dikeluarkan rumah sakit bersifat final dan tidak bisa dibandingkan dengan pemeriksaan ulang darimanapun.

Calon dari Birokrat

Disinggung mengenai calon dari kalangan birokrat, Syukri menegaskan harus ada surat pengunduran diri dari PNS. Penerimaan bukti pengunduran diri paling telat diterima KPU saat perbaikan dan sudah benar-benar mengundurkan diri sehari sebelum penetapan calon. “Penetapan pasangan calon dilakukan 24 Agustus. Jadi saat pendaftaran sudah harus menyerahkan surat pengunduran diri,” ujarnya seraya berharap seluruh figur yang muncul menjadi bakal calon dapat melengkapi persyaratannya agar tidak menjadi hambatan pada proses verifikasi sehingga bisa ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2016—2021.

Posisi Golkar dan PPP

Di bagian lain komisioner yang dikenal santun ini menyatakan untuk Partai Golkar dan PPP, pihaknya tetap mengacu pada PKPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil  Walikota. Dalam PKPU pasal 36 menyebutkan (1) dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota menerima pendaftaran pasangan calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri (tentang penetapan kepengurusan partai politik). Kemudian ayat (2) bahwa apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota tidak dapat menerima pendaftaran pasangan calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan partai politik.

Baca Juga  Tolak Kehadiran Suhaili, Gedung Golkar Digembok Massa

Dan ayat (3) menegaskan, apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan partai politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk satu kepengurusan partai politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota menerima pendaftaran pasangan calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan parpol hasil kesepakatan perdamaian. “Artinya meski sudah ada kesepakatan islah atau perdamaian harus dikuatkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Tanpa itu, KPU tidak dapat menerima pendaftaran pasangan calon dimaksud,” demikian Syukri. (Jen/SR)

 

iklan bapenda