DPRD Bentuk Pansus LPJ Bupati Sumbawa 

oleh -7 views

SAMAWAREAPARLEMENTARIA, Kerjasama SAMAWAREA dengan DPRD Kabupaten Sumbawa

Sumbawa Besar, SR (01/07/15)

DPRD Kabupaten Sumbawa membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menanggapi Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2014, yang disampaikan Bupati Sumbawa, Drs H Jamaluddin Malik pada Sidang Paripurna DPRD Sumbawa, kemarin. Pansus ini akan bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan yang telah dilaksanakan eksekutif pada Tahun Anggaran 2014 lalu.

Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP saat memimpin Sidang Paripurna  menyatakan pihaknya sepakat membentuk Pansus LPJ Tahun Anggaran 2014. Namun sebelum Pansus melaksanakan tugas yang rencananya berlangsung selama 3 hari,  DPRD Sumbawa memberikan kesempatan fraksi-fraksi dewan menyampaikan tanggapannya terhadap LPJ Bupati Sumbawa.

Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik menyampaikan LPJ Anggaran APBD Tahun 2014
Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik menyampaikan LPJ Anggaran APBD Tahun 2014

Sebelumnya Bupati Sumbawa, Drs H Jamaluddin Malik dalam pidato LPJ Tahun Anggaran 2014 memaparkan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI Perwakilan NTB telah dilaksanakan selama 33 hari kalender sejak 30 Maret hingga 1 Mei 2015 lalu. Hasil pemeriksaan tersebut BPK RI Perwakilan Provinsi NTB telah mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP dari BPK untuk ketiga kalinya ini merupakan penegasan akan hasil kerja keras semua pihak dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun penjelasan mengenai laporan keuangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 secara garis besarnya adalah, pendapatan daerah merupakan bagian dari APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2014 terealisasi Rp 1.154.656.071.636,99 atau 101,16 persen dari target sebesar Rp 1.141.445.044.842,19. Rinciannya, PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, seluruhnya dianggarkan dalam APBD Tahun 2014 sebesar Rp 124.678.209.107,77 dan terealisasi Rp 126.129.383.069,28 atau 101,16 persen. Pendapatan daerah dari transfer pemerintah pusat dan provinsi dengan obyek penerimaan dari dana Bagi Hasil Pajak, dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumberdaya alam), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Dana Transfer Provinsi, dalam APBD Tahun 2014 dianggarkan Rp 1.014.459.284.734,42 terealisasi sebesar Rp 1.026.346.434.467,71 atau 101,17 persen. Dan Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan hibah dalam APBD Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 2.307.551.000,00, terealisasi Rp 2.180.254.100,00 atau 94,48 persen.

Baca Juga  Wabup KSB Murka, Ancam Persulit PT Trakindo

Sementara untuk Pendapatan Pajak Daerah pada APBD 2014, dari target Rp 19.383.250.000,00, terealisasi Rp 19.863.145.383,00 atau 102,48 persen. Retribusi daerah ditargetkan Rp 58.530.315.564,00, terealisasi Rp 61.500.525.704,00 atau 105,07 persen. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun anggaran 2014 dianggarkan Rp 23.032.194.941,00, terealisasi sebesar Rp 16.729.894.041,00 atau 72,64 persen  dan pendapatan yang bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan dari pengembalian dan dana kapitasi JKN pada FKTP, dalam APBD tahun 2014 dianggarkan Rp 23.732.448.602,77, terealisasi sebesar Rp 28.035.817.941,28 atau 118,13 persen.

Untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi NTB terdiri atas beberapa komponen pendapatan yakni dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Rp 27.179.033.940,00 terealisasi Rp 29.362.515.167,00, dana Bagi Hasil Provisi Sumberdaya Hutan, Bagi Hasil dari Dana Reboisasi, Iuran Tetap (Land-rent), Iuran eksplorasi dan Iuran eksploitasi (royalti), pungutan hasil perikanan dan bagi hasil dari pertambangan panas bumi, dianggarkan Rp 12.999.697.369,00 terealisasi Rp 9.588.061.402,00. DAU yang merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat yang pada tahun 2014 dianggarkan Rp 724.963.659.000,00, terealisasi Rp 724.963.659.000,00. Kemudian DAK yang merupakan pendapatan dari pemerintah pusat secara khusus untuk membiayai bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang lingkungan hidup, bidang kependudukan, bidang prasarana perdesaan, bidang sanitasi, bidang kehutanan, bidang perdagangan,  bidang keselamatan transportasi darat dan bidang energi perdesaan pada Tahun 2014 dianggarkan Rp 81.244.790.000,00. Untuk pendapatan dana penyesuaian tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNS daerah, dan dana insentif daerah pada Tahun 2014 Rp 139.327.926.000,00 terealisasi 100 persen. Masih kata JM—akrab Bupati disapa, pendapatan transfer provinsi dalam APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 dari bagi hasil pajak dianggarkan Rp 28.744.178.425,42, terealisasi sebesar Rp 41.859.482.898,71. Dan pendapatan yang sah merupakan pendapatan dari hibah WISMP dalam APBD Tahun 2014 dianggarkan Rp 2.307.551.000,00, terealisasi Rp 2.180.254.100,00. Selanjutnya untuk belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer/bagi hasil ke desa pada APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 dianggarkan Rp 1.203.040.306.863,04 terealisasi Rp 1.064.752.018.739,00. (Jen/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.