Alfamart Belum Kantongi Ijin Operasional di Sumbawa

oleh -3 views
Kepala KPPT Sumbawa, Wirawan S.Si MT
bankntb

Sumbawa Besar, SR (01/07/15)

Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Sumbawa, Wirawan S.Si MT menegaskan hingga kini Alfamart belum mengantongi ijin operasional. Karenanya usaha waralaba tersebut tidak diperkenankan untuk beroperasi sebelum mengantongi ijin tersebut. Hal ini ditegaskan Wirawan yang ditemui SAMAWAREA di ruang kerjanya, Rabu (1/7) menanggapi adanya informasi beroperasinya Alfamart di sejumlah tempat dalam Kota Sumbawa yang memantik munculnya surat penolakan dari Paguyuban Pedagang Kecil dan Menengah di daerah ini.

Menurut Wirawan, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Sumbawa No. 31 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan, telah diatur syarat-syarat pemberian ijin untuk beroperasinya sebuah toko swalayan, apakah termasuk dalam kategori minimarket, supermarket, depatermen store, hypermarket atau grosir yang berbentuk berkulakan. Syarat itu meliputi ijin prinsip dari bupati, hasil analisasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, rekomendasi dari Diskoperindag, fotocopy sertifikat kepemilikan lahan atau penguasaan lahan, Fotocopy IMB, ijin tempat usaha, ijin gangguan, foto copy KTP, akte pendiriannya, dan selanjutnya pernyataan kesanggupan mempekerjakan tenaga lokal paling sedikit 70 persen. Tak hanya itu toko swalayan yang berjaring harus melampirkan rencana kemitraan khusus sebagai syarat perijinan.

Sejauh ini diakui Wirawan—sapaan birokrat muda yang enerjik ini, Alfamart sudah melakukan beberapa tahapan pengurusan perijinan untuk beroperasi di Sumbawa. Alfamart sudah mengantongi ijin prinsip dari Bupati Sumbawa. Ijin ini bukan ijin operasional melainkan ijin yang bersifat umum yang pada intinya Bupati Sumbawa welcome terhadap suatu operusahaan untuk berinvestasi di Sumbawa. Dengan ijin prinsip itu menjadi dasar bagi mereka untuk mengajukan permohonan mendapatkan ijin operasional. Selain ijin prinsip, Alfamart khusus yang berada di Jalan Kartini Kelurahan Brang Bara sudah mengantongi ijin HO (ijin gangguan), dan IMB ruko. Alfamart juga sudah mengajukan surat permohonan untuk Ijin Usaha Toko Swalayan (IUTS) kepada KPPT tertanggal 1 Juli 2015. Namun berdasarkan verifikasi dokumen yang dilakukan tim KPPT, surat permohonan Alfamart ini dikembalikan karena ada berkas-berkas yang kurang lengkap. “Kita persilahkan mereka untuk melengkapinya,” ucap Wirawan.

Baca Juga  Selama Karantina Dua ODP Kesulitan Hidup, Rumah Zakat Turun Tangan

Meski Alfamart sudah melengkapi kekurangan persyaratannya, KPPT tidak langsung menerbitkan IUTS karena masih ada tahapan krusial lainnya yaitu pembahasan dokumen analisis sosial ekonomi. Mekanismenya, pihak pemohon (Alfamart) akan mempresentasikan analisis sosial ekonomi kepada pemeritnah di depan tim yang terdiri dari Asisten Perekonomian, KPPT, Kepala Bappeda, Kepala KPPT, Kabag APP, Kabag Hukum, Kepala BPM-LH, Kepala Diskoperindag, Kadis PU dan Kasat Pol PP Sumbawa untuk mempresentasikan rencana operasional termasuk dampaknya apakah tidak memberikan dampak negative bagi perkembangan ekonomi maupun eksistensi terhadap pedagang kecil. Setelah Alfamart bisa mempresentasikan dan dapat meyakinkan tim dengan menjawab semua yang menjadi kerisauan yang ada di benak pemerintah, KPPT dapat memproses penerbitan IUTS. “Kami sudah menekankan Alfamart dapat mematuhi ketentuan yang berlaku, jangan beroperasi sebelum mengantongi ijin,” pungkasnya. (Jen/SR)

CAPTION: Wirawan S.Si, MT, Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa

iklan bapenda