Sebagian Warga Tolak Harga Pembebasan Lahan SAMOTA

oleh -2 views
Jalan Samota
bankntb

Sekda: Ini Hasil Perhitungan Lembaga Independen

Sumbawa Besar, SR (29/06/15)

amdal

Proyek pembangunan jalan lingkar utara bagian dari Program SAMOTA tidak semulus yang dibayangkan. Pasalnya sebagian warga pemilik lahan terkena dampak proyek menolak besaran ganti rugi yang diberikan pemerintah. Sebab besaran ganti rugi itu dinilai tidak relevan. Terhadap sikap warga ini, Sekda Sumbawa, Drs H Rasyidi yang dicegat di Kantor DPRD Sumbawa, Senin (29/6) mengatakan tim supervisi akan mengkaji lebih mendalam alasan penolakan itu dengan melihat data dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. “Kami akan turun lapangan untuk menghimpun informasi sekaligus mencari solusi,” kata Sekda.

Untuk diketahui, penolakan ini disuarakan sejumlah warga di Dusun Ai Bari, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara. Ganti rugi yang diberikan pemerintah terhadap mereka hanya Rp 800 ribu per are, sedangkan di Tanjung Menangis mencapai Rp 3,5 juta per are. Dan menurut warga harga yang cocok untuk ganti rugi sekitar Rp 8 juta per are.

Menurut Sekda, besaran ganti rugi ini adalah hasil penilaian tim aprisal (tim independen) yang direkomendir Kementerian Keuangan RI. Tim ini memiliki keahlian khusus untuk menilai harga tanah. Untuk membebaskan lahan dalam skala besar yang kewenangannya ada di BPN wajib menggunakan tim aprisal dan tim ini tidak bisa diintervensi. Kendati demikian aspirasi warga akan diakomodir sebagai bahan untuk menentukan langkah selanjutnya. Namun demikian Ia tetap berharap proyek pusat ini dapat berjalan karena manfaatnya untuk kepentingan umum. (*)

iklan bapenda
Baca Juga  Polisi dan KPU Buka Surat Suara Pemilu