Sumbawa Besar, SR (28/06/15)
Sikap konsisten PKS untuk tetap mengusung kadernya pada Pilkada Sumbawa bisa jadi membawa petaka. Blunder yang dilakukannya selama ini justru membuat PKS terancam ditinggalkan. Sebab sejumlah partai sudah berkoalisi untuk mendukung sejumlah calon. Misalnya, Hanura, Nasdem, PKPI dan PPP, sudah pasti mendukung paket Saat—Jaya, PDIP—Demokrat mencalonkan Husni-Mo’ dan Gerindra—PAN dikabarkan mendukung pasangan Mokhlis-Baijuri. Hanya yang tersisa saat ini adalah Golkar, PKS dan PBB. Golkar yang memiliki 6 kursi di DPRD untuk sementara tidak dapat mengusung calon karena konflik internal antar dua kubu. Artinya tinggal PKS dan PBB. Namun koalisi dua partai ini belum memenuhi syarat untuk mengusung calon. PKS hanya tiga kursi sedangkan PBB satu kursi yang jika ditotalkan hanya 4 kursi masih jauh dari minimal 9 kursi sebagai persyaratan untuk mengusung calon. Memang kabarnya PKS telah mengusung pasangan Jack Morsa—Mujiburrahman atau yang dikenal dengan paket JAMU. Namun kembali lagi pada jumlah kursi yang sangat tidak memungkinkan, mengharuskan paket JAMU yang sudah terlanjur populer ini kandas di persimpangan jalan. Hanya ada dua pilihan bagi PKS, ditinggalkan atau mengekor mendukung pasangan lain.
Pertanyaannya jika mengekor, kemana arah dukungan PKS ?
Dari sumber terpercaya menyebutkan PKS hampir pasti akan mendukung Mokhlis-Baijuri (MUJUR) yang diusung Gerindra—PAN. Ini cukup beralasan, selain PKS dikenal sebagai partai konsisten, juga dicap partai setia. Tidak mungkin PKS menghianati dan menelan ludahnya sendiri. PKS tetap abadi mendukung paket yang sejalan dengan KMP (Koalisi Merah Putih). Dengan konsistensi inilah yang membuat petinggi PKS di DPW NTB mengambil sikap memecat Ketua DPD PKS Sumbawa Sambirang Ahmadi karena dinilai mbalelo dan menyeberang ke KIH (Koalisi Indonesia Hebat) ketika merebut jabatan di alat-alat kelengkapan DPRD Sumbawa. Konsistensi ini juga yang menyebabkan PKS harus kehilangan kursi sebagai Ketua Komisi I dan Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa karena diminta mundur oleh partai agar dapat memberikan kesempatan kepada partai yang tergabung dalam KMP untuk menduduki jabatan tersebut. Tentu dengan sejarah ini, PKS tidak ingin dicap sebagai partai inkonsisten dengan memilih mendukung pasangan lain, selain Mokhlis–Baijuri. (*)
