Pimpinan DPRD Sesalkan Kakunya Pola Pelayanan BPJS Sumbawa

oleh -1 views
Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H Ilham Mustami S.Ag saat diwawancarai wartawan
bankntb

“Pendekatan Kemanusiaan Lebih Penting Daripada Pendekatan Administrasi”

Sumbawa Besar, SR (26/06/15)

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H Ilham Mustami S.Ag, menyesalkan pelayanan BPJS di Kabupaten Sumbawa yang lebih mementingkan proses administrasi daripada nyawa pasien. Padahal menurut politisi Hanura ini, tujuan BPJS adalah mengkafer kewajiban negara terhadap penduduknya untuk merecovery kesehatan, dan menanggung biaya penanganan kesehatan seluruh penduduk baik WNI maupun WNA. Dari tujuan ini

saja maka seluruh penduduk itu wajib mendapatkan pelayanan kesehatan melalui BPJS, tanpa batasan waktu, diskriminasi, dispensasi atau pemisahan jam pelayanan. “Jangan jam sakitnya pasien itu diatur oleh BPJS. Ini tidak boleh terjadi,” tukas Haji Ilham. Ia mencontohkan hak mendapatkan pendidikan, apakah orang itu maling, cacat dan tidak mampu secara ekonomi, negara berkewajiban untuk memberikan hak pendidikan kepada warganya. Demikian dengan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dalam BPJS. Karenanya penerapan pola pelayanan yang dilakukan BPJS terutama di Kabupaten Sumbawa, sangat keliru dan tidak sesuai dengan semangat dan tujuan BPJS itu sendiri. “Inilah yang perlu dievaluasi, Masa’ orang sakit harus kita tentukan waktunya harus sore, harus pagi, harus malam. Artinya, bukan jamnya yang diprioritas tapi kondisi sakit pasien yang diutamakan sesuai dengan tujuan awal BPJS sebagai kewajiban negara dan hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” terangnya.

Haji Ilham juga menyoal persoalan lain. Bayi dalam kandungan kemudian lahir itu ditanggung oleh (program) Jampersal. Tapi yang baru dua tiga hari lahir kemudian sakit ini tidak terkafer BPJS karena dia tidak memiliki KTP. Karena syarat menjadi peserta BPJS itu harus memiliki KTP, KK, dan nomor rekening bank. Kalau pun bayi itu mengikut orang tuanya, penanganan BPJS itu bisa dilakukan setelah 14 hari kemudian. “Ini juga koreksi dan masukan kepada BPJS agar lebih fleksibel menangani kasus yang memang terjadi. Tidak boleh kaku,” tandasnya.

Baca Juga  Polsek Labangka Sambangi Pelajar Ingatkan Bahaya Narkoba

Tidak boleh lagi ada slogan lebih mementingkan administrasi dan aturan ketimbang nyawa pasien. BPJS tidak boleh menfokuskan diri berapa yang dia bayar ke pasien dan berapa masyarakat yang membayar ke BPJS. Jadi yang diutamakan bagaimana BPJS menyederhanakan prosedur atau mekanisme pelayanan yang didapatkan masyarakat. Pasalnya BPJS ini tidak menyediakan pelayanan, yang menyediakan pelayanan itu rumah sakit, dan puskesmas. Syarat-syarat klaim BPJS ini yang harus disederhanakan agar masyarakat tidak mendapatkan kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat. “Pemerintah juga harus menyediakan sarana pelayanan yang lebih baik, BPJS juga mengoreksi dan menyempurnakan regulasinya, mempermudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses. Intinya pendekatan kemanusiaan lebih penting daripada pendekatan administrasi,” pungkasnya. (*)

CAPTION: Pimpinan DPRD Sumbawa, H Ilham Mustami S.Ag Jumpa pers dengan sejumlah wartawan

iklan bapenda