Dinas PU Akui Terbitkan Rekomendasi Normalisasi Sungai PT BA

oleh -13 views
Komisi II Tinjau Lokasi bersama sejumlah instansi terkait
bankntb

Sumbawa Besar, SR (24/06/15)

Teka-teki mengapa rekomendasi normalisasi sungai di Ai Tawar Buin Baru, Desa Kramat, Kecamatan Buer, dikantongi PT Bumi Agung, terjawab. Dalam pertemuan yang digelar gabungan komisi, yakni Komisi II dan III DPRD Sumbawa, kemarin, Sekretaris Dinas PU Sumbawa, Aris Nur membeberkan proses keluarnya rekomendasi tersebut dari instansinya. Berawal adanya surat dari masyarakat melalui desa yang ditujukan ke Camat Buer untuk dilanjutkan ke Dinas PU. Sebagai tindaklanjut dari surat ini, Dinas PU turun ke lapangan untuk melakukan kajian teknis, sehingga terbitlah rekomendasi normalisasi sungai sepanjang 700 meter. Namun hasil turun lapangan beberapa waktu lalu ditemukan panjang pengerjaan mencapai sekitar 1.000 meter, sehingga terdapat kelebihan 300 meter. Namun kelebihan ini menurut Aris Nur yang didampingi Kabid Tata Ruang Dinas PU. Dian Sidharta ST, belum dapat dikatakan sebagai pelanggaran karena kemungkinan dalam pelaksanaan membutuhkan pembongkaran untuk mobilisasi.

amdal

Normalisasi Sungai Permintaan Masyarakat

Hal ini diakui Kepala Logistik PT Bumi Agung, M Rasyidi. Kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan ini atas permintaan masyarakat. Terkait kelebihan 300 meter pekerjaan, pihaknya bersedia melakukan perbaikan. Kemudian mengenai aktifitas di Buin Baru, material setempat dibawa ke Tarusa untuk proses stone crusher dan APM. “Kami hanya punya rekomendasi normalisasi sungai dari PU. Sebelum beroperasi di sana memang sudah koordinasi dengan kades dan camat,’’ ungkapnya.

Baca Juga  Jangan Lihat ‘Wisata Halal’ Pakai Sedotan

KPPT Tegaskan Galian C PT BA Ilegal

Sementara perwakilan dari BPMLH Sumbawa mengaku hanya mengeluarkan rekomendasi dokumen UKL–UPL untuk kegiatan penambangan batu dan pasir serta unit pengolahan stone crusher dan AMP di Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa kepada PT BA, Januari 2013 lalu. Sedangkan Kadistamben Ir Syirajuddin menyatakan PT BA hanya memiliki izin HO. Dan ditambahkan Kepala KPPT, Wirawan S.Si MT bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk bahan galian C bagi PT Bumi Agung. Perusahaan tersebut hanya memiliki izin HO yang merupakan izin penunjang untuk izin pokok. Artinya, aktifitas pertambangan galian C yang dilakukan adalah illegal. Mengenai pemanfaatan bahan galian, perusahaan tersebut seharusnya memiliki izin operasional pertambangan. Untuk izin ini sudah bukan menjadi ranah Pemkab Sumbawa melainkan Provinsi. “Pengurusan atau penerbitan izin nanti berlaku sejak izin itu terbit, jadi tidak berlaku mundur,’’ ujarnya.

Konstribusi PT BA  582 Juta

Di bagian lain Kepala DPPK Sumbawa Drs H Baharuddin mengakui kegiatan PT BA memberikan konstribusi bagi daerah. Pada Tahun 2013, Pemda menarik konstribusi sekitar Rp 214 juta, dan 2014 mencapai Rp 368 juta sehingga totalnya Rp 582 juta. Penarikan segi kontraktornya sah, sedangkan dari perizinan tidak diperbolehkan. (*)

 

iklan bapenda