Lalu Budi: SPPD Batal Bukan Pelanggaran Hukum   

oleh -4 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (22/06/15)

Lengkap sudah Anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sumbawa yang dimintai keterangan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa. Sebagai pamungkasnya, Senin (22/6), penyidik meminta keterangan Penasehat Fraksi PDIP, Lalu Budi Suryata SP terkait adanya laporan dugaan penyalahgunaan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Pemeriksaan terhadap politisi PDIP yang juga Ketua DPRD Sumbawa ini, tidak terlalu lama hanya berlangsung setengah jam. Dan tidak banyak pertanyaan yang diajukan penyidik untuk dijawab.

Ketua DPRD Sumbawa Lalu Budi Suryata SP  diwawancarai SAMAWAREA
Ketua DPRD Sumbawa Lalu Budi Suryata SP diwawancarai SAMAWAREA

Hal ini diakui Lalu Budi Suryata saat jumpa pers di ruang kerjanya usai menjalani pemeriksaan. Menurut Budi—sapaan akrabnya, permintaan keterangan ini karena polisi ingin mengetahui secara lengkap mengenai perjalanan dinas yang dilakukan sejumlah anggota fraksi PDIP. Sebagai warga negara yang sadar hukum, mereka sangat menghargai proses hukum sehingga sangat proaktif dalam memberikan semua informasi terkait dengan SPPD. Namun dia meyakini bahwa perjalanan dinas yang dilakukan anggota dewan tidak ada persoalan, legal dan bukan fiktif. Perjalanan dinas ini terkait Prolegda sehubungan dengan pembahasan Perda yang dilakukan Pansus. Kebetulan semua anggota Fraksi PDIP adalah anggota Pansus. Keberangkatan untuk melakukan konsultasi ke DPRD Provinsi Bali tersebut untuk mendapatkan tambahan pemahaman mengenai mekanisme proses legislasi. Apalagi sebagian besar anggota yang melakukan konsultasi ini merupakan anggota baru yang masih membutuhkan pengetahuan mengenai hal tersebut dalam rangka meningkatkan kapasitasnya. Hanya saja jadwal perjalanan dinas bertepatan dengan jadwal kongres, sehingga dinilai adanya efisiensi perjalanan.

Baca Juga  Inilah Alasan Polisi Tetapkan JH Sebagai Tersangka

Sayangnya jadwal kongres hampir bersamaan dengan jadwal penerimaan dari anggota DPRD Bali. Mereka tidak diberikan ruang dan waktu untuk keluar melakukan konsultasi selama kongres berlangsung. Karenanya ia selaku ketua rombongan mengatakan kepada anggota bahwa rencana konsultasi gagal. Selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris DPRD Sumbawa untuk membatalkan perjalanan dinas ini. Sepulang dari Bali, mereka langsung membuat laporan dan menyatakan tidak bisa melakukan konsultasi di Bali. ‘’Ada bukti pembatalan sekaligus pengembalian panjar SPPD yang sudah diberikan kepada kami,” terangnya, seraya menegaskan gagalnya konsultasi ke DPRD Provinsi Bali ini bukan berarti pelanggaran karena jadwal konsultasinya masih bisa dilakukan di lain waktu.

Sementara Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, IPTU Tri Prasetiyo mengakui telah meminta keterangan sejumlah anggota DPRD Sumbawa. Ini dilakukan untuk memperoleh keterangan secara komprehensif seputar perjalanan dinas yang diduga bermasalah. Dan penyidik masih akan meminta keterangan pihak lain untuk mensingkronkan keterangan yang sudah diperoleh. (*)

iklan bapenda