Terungkap SPPT Nama Pegawai Pajak di Lahan Bersertifikat

oleh -19 views

Sumbawa Besar, SR (21/06/15)

Aksi pengrusakan pagar lahan milik Nurhasanah sepanjang 500 meter yang berlokasi di wilayah Tanjung Menangis, Kelurahan Brang Biji, Sumbawa, mengungkap beberapa fakta lain. Fakta yang berhasil diungkap Nurhasanah dan kuasa hukumnya ini, cukup mencengangkan. Sebab di atas lahan seluas 160.000 meter persegi atau 16 hektar miliknya dengan sertifikat Hak Milik nomor 460, dan surat ukur tertanggal 20 Desember 2012, No. 07/Penyaring/2012 ini, ternyata ada SPPT atas nama sejumlah warga. Ironisnya dalam daftar nama pemilik SPPT di lahan tersebut terdapat nama lima orang petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar. Hal ini diungkapkan Ridwan SH kepada sejumlah wartawan saat mendampingi kliennya melaporkan persoalan tersebut di Polres Sumbawa, Minggu (21/6).

Nama pegawai pajak (V) di DHKP SPPT lahan Tanjung Menangis
Nama pegawai pajak (V) di DHKP SPPT lahan Tanjung Menangis

Ridwan menilai janggal terbitnya SPPT di lahan milik kliennya (Nurhasanah). Pertama, SPPT itu terbit di atas lahan yang sudah bersertifikat dan memiliki kekuatan hukum. Kedua, SPPT yang dibuat secara kolektif ini tanpa SK Bupati Sumbawa, yang seharusnya SK itu menjadi persyaratan utama. Dan ketiga, dalam daftar nama pemilik SPPT ada nama 5 orang petugas pajak yakni Jaya Prihatin, Suliadi, Cahyo Nugroho, Harun Syah Rizal, dan Indrajaya. Padahal untuk mengeluarkan SPPT harus ada KTP setempat. Apalagi ini tanah pertanian yang tidak bisa terjadi absente (larangan kepemilikan tanah di luar kecamatan tempat tinggal pemilik KTP). “Ini informasi dan data yang diperoleh klien kami setelah melakukan investigasi,” kata Ridwan.

Baca Juga  Khusus Hari ini Urus SIM dan Samsat Dilayani Polwan Berkebaya

Karenanya Ia meminta penyidik kepolisian Polres Sumbawa menghadirkan kepala desa untuk mengusut mengapa bisa terbit SPPT di lahan yang sudah bersertifikat. Selain itu selaku kuasa hukum, Ridwan juga akan bersurat kepada Kepala Kantor KPP Pratama Sumbawa Besar untuk menanyakan bagaimana prosesnya sehingga muncul nama pegawainya di dalam SPPT atas lahan yang dimiliki kliennya. “Ini harus kami usut agar semua menjadi jelas,” demikian Ridwan. (*)

CAPTION: Ridwan SH Kuasa Hukum Nurhasanah menunjukkan DHKP berisi nama pemilik SPPT (foto:SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb