Serobot Lahan Bersertifikat, Sejumlah Warga Rusak Pagar

oleh -6 views

Sumbawa Besar, SR (21/06/15)

Penguasaan tanah secara main hakim sendiri terjadi di wilayah Tanjung Menangis, Kelurahan Brang Biji. Bahkan sekelompok orang ini melakukan aksi pengrusakan pagar beton sepanjang 500 meter yang dipasang pemilik lahan. Tentu saja Nurhasanah selaku pemilik lahan sangat keberatan sehingga mengambil langkah hukum. Didampingi pengacaranya, Ridwan SH, Nurhasanah resmi melaporkan kasus pengrusakan tersebut ke Polres Sumbawa, Minggu (21/6). Saat itu juga pemilik tanah beserta dua orang saksi yang merupakan penjaga lahan, dimintai keterangannya oleh penyidik Reserse dan Kriminal (Reskrim) guna dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Nurhasanah didampingi Kuasa Hukumnya Ridwan SH, lapor polisi
Nurhasanah didampingi Kuasa Hukumnya Ridwan SH, lapor polisi

Kuasa hukumnya, Ridwan SH dalam jumpa pers, menegaskan bahwa lahan seluas 160.000 meter persegi (16 Hektar) adalah sah milik kliennya (Nurhasanah). Lahan itu sudah Bersertifikat Hak Milik atas nama kliennya nomor 460, dengan surat ukur tertanggal 20 Desember 2012, No. 07/Penyaring/2012. Namun secara tak terduga muncul oknum warga yang mengklaim lahan tersebut hanya atas dasar SPPT. Ironisnya lagi SPPT itu terbit setelah adanya sertifikat. Oknum warga ini memaksakan diri ingin menguasai lahan itu dengan melakukan aksi pengrusakan. Awalnya aksi pengrusakan tersebut dilakukan Rabu (17/6) lalu oleh dua orang yang diketahui bernama Bolang dan Meng. Mereka merusak dengan cara merobohkan 3 pagar beton. Namun Sabtu kemarin aksi itu berlanjut lagi, semua pagar beton sepanjang 500 meter habis diratakan dengan tanah, dengan nilai kerugian mencapai Rp 50 juta. Kebetulan aksi itu disaksikan Abdullah dan Supriadi yang ditugaskan untuk menjaga lahan tersebut. Aksi pengrusakan ini diduga Ridwan, dilakukan secara terkoordinir dan terencana, sebab ada pengerahan massa. Di antara orang yang melakukan pengrusakan sangat dikenal penjaga lahan yakni berinisial AW. Tidak hanya merusak pagar, mereka juga membuat pondok di dalam lahan itu. Ridwan menilai seharusnya oknum warga ini tidak melakukan tindak pidana dengan cara main hakim sendiri. Sebab apa yang dilakukannya berisiko hukum yakni dapat dijerat pasal 170 KUHP, pengrusakan yang dilakukan beberapa orang secara bersama-sama. Ancaman pasal ini adalah 7 tahun penjara. “Sekali lagi kami katakan, klien kami telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan. Makna sertifikat itu tentunya memberikan jaminan kepastian hak atas kliennya, sehingga dilakukan pemagaran,” ungkap Ridwan.

Baca Juga  Tiga Tersangka Kredit Bank NTB Batal Diperiksa

Rusak Pagar 2Kepada pihak yang keberatan, Ridwan mempersilahkan untuk menempuh upaya hukum. Dan kepada pihak kepolisian, Ridwan meminta agar dapat bertindak tegas sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan bukan hanya bagi kliennya tapi juga para pemegang sertifikat lainnya. Jika hal ini dibiarkan akan menjadi cermin bagi pihak lain untuk melakukan hal yang sama. “Kami yakin polisi akan melindungi pihak-pihak yang memiliki landasan hukum yang sah,” tandasnya.

Sementara itu Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, IPTU Tri Prasetiyo, membenarkan adanya laporan tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan rencananya akan memanggil sejumlah oknum yang diduga terlibat dalam aksi pengrusakan. (*)

bankntb DPRD DPRD