KPPT Sambut Sukacita Perda BPM-PTSP

oleh -11 views

Sumbawa Besar, SR (19/06/15)

DPRD Kabupaten Sumbawa telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, ditetapkan menjadi Perda. Perda ini mengamanatkan pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP). Sebagai implikasi dari pembentukan BPM-PTSP ini juga terbentuk lembaga baru yakni Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang merupakan pemisahan dari Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPM LH).

Wirawan S.Si MT, Kepala KPPT Sumbawa
Wirawan S.Si MT, Kepala KPPT Sumbawa

Disetujuinya Ranperda ini menjadi Perda, disambut positif Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Sumbawa, Wirawan S.Si MT. Menurutnya, Perda ini tidak terlepas dari amanat pemerintah pusat yang mengarahkan bahwa tim perijinan di kabupaten harus satu pintu dan satu atap. “Alhamdulillah lewat inisiatifnya, DPRD Sumbawa sudah menyetujui ditetapkannya Perda ini, tinggal sekarang eksekutif menindaklanjutinya dengan mengisi lembaga itu. Ini yang kita tunggu aplikasinya,” kata Wirawan saat ditemui SAMAWAREA di ruang kerjanya, Jumat (19/6), seraya berharap sebelum September ini sudah berdiri BPM-PTSP.

Dengan adanya lembaga baru ini ada perubahan SOP dalam pelayanan. Selama ini setiap ijin yang keluar harus mengantongi rekomendasi dari dinas tekhnis yang ditandatangani kepala SKPD. Dengan proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama terbitnya sebuah ijin. Dengan adanya Perda dan lembaga baru tersebut ungkap pejabat cerdas ini, SOP yang ada dirubah yang diikuti dengan pembentukan tim tekhnis terdiri dari unsur yang berasal dari beberapa SKPD yang berkaitan dengan ijin tersebut. Tim teknis ini nantinya yang menandatangani berita acara verifikasi atau hasil tinjau lapangan dan memuat semua informasi yang dibutuhkan terkait dengan keluarnya ijin. Dari berita acara yang ditantangani tim tekhnis menjadi dasar diterbitkannya ijin. “Ini jauh lebih singkat dan sudah jelas memotong mata rantai birokrasi yang selama ini sangat panjang,” tukasnya.

Baca Juga  Semaraknya Khitanan Massal di Ponpes Ulul Albab Balirejo 

Seperti diberitakan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan hasil diskusi panjang Pansus I bersama tim eksekutif. Dalam diskusi itu muncul beberapa tanggapan dan masukan yang menghajatkan agar dalam Ranperda tersebut terjadi sinergisitas antara urusan penanaman modal dengan urusan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Hal itu juga mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ini dihajatkan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Karenanya disepakati dilakukan perubahan keempat terhadap Perda nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa. Kini judul Ranperda tersebut berubah menjadi Ranperda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa, yang materinya mengatur tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP). Sebagai implikasi dari pembentukan BPM-PTSP ini juga terbentuk lembaga baru yakni Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang merupakan pemisahan dari Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPM LH). Sebagai tindak lanjut dari adanya Ranperda tersebut, Pansus I menekankan kepada tim eksekutif untuk segera menyiapkan lebih jauh hal-hal teknis menyangkut ketatalaksanaan dari ranperda ini, karena dengan terbentuknya BPM-PTSP tentu tatalaksana perizinan dan non-perizinan yang menyangkut Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) akan mengalami perubahan secara mendasar. (*)

BPSK dukacita dukacita bankntb