Komisi II DPRD Desak Operasional PT BA Ditutup

oleh -1 views
bankntb

Dinilai Merusak Sungai Ai Tawar Buer

Sumbawa Besar, SR (18/06/15)

amdal

Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula mendesak pemerintah daerah untuk menutup operasional PT BA—yang beroperasi di Ai Tawar, Desa Kramat, Kecamatan Buer. Pasalnya perusahaan itu dinilai telah melakukan pengrusakan lingkungan akibat pengerukan sungai secara massif tanpa memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan. Perusahaan yang berkantor di Pulau Lombok ini telah mengeruk sungai untuk kepentingan penambangan bahan material galian C.

Kondisi Sungai Ai Tawar Buer
Kondisi Sungai Ai Tawar Buer

Jalo—sapaan politisi yang sudah dua periode duduk sebagai wakil rakyat ini, mengaku sudah turun ke lapangan bersama sejumlah dinas instansi terkait di antaranya PU, BPMLH, DPKA dan instansi lainnya. Hasil pengecekan lapangan ini sangat mencengangkan dan menyedihkan. Sebab sungai sudah tidak lagi berbentuk sungai, hancur lebur bahkan pengerukan material ini mengancam lokasi persawahan setempat. Inilah alasan warga mengadukan permasalahan itu ke DPRD Sumbawa. “Kami sudah melayangkan surat undangan kepada perusahaan bersangkutan untuk dimintai klarifikasi atas aktivitasnya yang dinilai merusak lingkungan. Tapi beberapa kali dipanggil, manajemen perusahaan tidak pernah hadir,” tukasnya.

Komisi II Tinjau Lokasi bersama sejumlah instansi terkait
Komisi II Tinjau Lokasi bersama sejumlah instansi terkait

Justru lanjut Jalo, oknum-oknum yang mengatasnamakan perusahaan bersangkutan mendatangi dan mengancam sejumlah warga karena dianggap telah melaporkan persoalan itu kepada Komisi II DPRD Sumbawa. Persoalan ini ungkap Jalo, sudah dikomunikasikan dengan pihak kepolisian agar dapat diambil tindakan hukum. Dan rencananya Jalo juga akan mengadukan perusahaan secara pidana karena melakukan pengrusakan lingkungan.

Baca Juga  900 Warga di Kota Bima Masih Mengungsi

Ia juga menyesalkan tidak adanya tindaklanjut dari instansi terkait pasca pengecekan lapangan. Padahal sejumlah instansi yang turun lapangan ini juga menyesalkan tindakan perusahaan itu. Ironisnya lagi, perusahaan ini tidak mengantongi ijin penambangan galian C, hanya memiliki ijin normalisasi sungai. “Ijin normalisasi sungai, prakteknya penambangan yang merusak lingkungan,” tukasnya.

Untuk itu Jalo meminta Pemda tidak berdiam diri. Jika masih tetap tak bergeming, patut diduga ada oknum di instansi pemerintah yang bermain mata dengan pihak perusahaan. (*)

CAPTION: Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula mendampingi warga laporkan kasus pengancaman. (Foto:SAMAWAREA.COM)

iklan bapenda