JM Tegaskan PNS Netral Dalam Pilkada

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (12/06/15)

Bupati Sumbawa, Drs H Jamaluddin Malik mengingatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajarannya untuk menjaga netralitas menjelang pesta demokrasi pemilikan kepala daerah (Pilkada) Sumbawa. Terhadap hal ini Bupati mengeluarkan Surat Edaran No. 860/177/BKD/ 2015 tentang Penegasan Kembali Netralitas Pegawai Negeri Sipil. Surat Edaran tersebut diterbitkan sejak 8 Juni 2015 dan diedarkan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa.

amdal

Dalam Surat Edaran tersebut PNS di lingkungan Pemkab Sumbawa diminta untuk tetap menjaga netralitas dan meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil agar pemberian pelayanan publik yang profesional dan berkualitas tetap berjalan dengan baik, sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam petikan surat edaran ini juga Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selain itu, dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah meliputi ikut serta dalam kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, dan mengerahkan PNS lain, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, memberikan surat dukungan disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu PNS dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye dan mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah kampanye. Meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. PNS dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah. PNS pun dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

Baca Juga  Songsong Pilgub, KPU Gali Formulasi Lahirkan Pemilih Cerdas

Dalam surat edaran juga ditegaskan pentingnya setiap PNS dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing serta bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan umum. Bila terbukti melanggar, maka PNS tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam PP No. 53 thn 2010 tentang Disiplin PNS pasal 4 angka 15. (*)

iklan bapenda