Pansus II DPRD Sumbawa Tuntaskan Tiga Ranperda

oleh -1 views
bankntb

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

Sumbawa Besar, SR (11/06/15)

amdal

Sebanyak 14 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2015 telah dibahas Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Sumbawa bersama tim eksekutif (asistensi dan SKPD mitra). Belasan Ranperda ini terdiri dari 9 Ranperda dari pemerintah daerah dan 5 Ranperda usul dan prakarsa DPRD. Pada sidang paripurna di DPRD Sumbawa, Rabu (10/6) kemarin, Pansus II melalui ketuanya Muhammad Yamin SE M.Si menyampaikan laporannya. Hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP didampingi tiga pimpinan dewan lainnya, Drs Arahman Alamudy SH M.Si, Kamaluddin ST M.Si dan Ilham Mustami S.Ag  di antaranya Wakil Bupati Sumbawa Drs H Arasy Muhkan, para kepala SKPD, pimpinan BUMD, BUMN, camat, lurah dan anggota DPRD Sumbawa.

Dalam laporan tersebut, Pansus II pada prinsipnya menyepakati 5 Ranperda yang telah dibahas bersama tim asistensi pemerintah daerah. Hanya ada dua Ranperda yang materi muatannya diintegrasikan menjadi satu rancangan perda yaitu rancangan perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, baik yang merupakan usul prakarsa DPRD, maupun yang berasal dari pemerintah daerah.

Khusus untuk Ranperda tentang Pengaturan Dan Pengelolaan Lar (kawasan penggembalaan ternak), Pansus II DPRD Kabupaten Sumbawa dan tim asistensi sepakat untuk menangguhkan pembahasannya ke rapat paripurna pembahasan perda berikutnya, karena materi muatan rancangan perda tersebut masih memerlukan pengkajian secara lebih cermat, sehingga konsep pengaturan dan teknis penyusunannya memenuhi kaidah-kaidah penyusunan peraturan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pansus II DPRD Kabupaten Sumbawa dan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda Pemerintah Daerah berhasil menyelesaikan 3 rancangan perda, meliputi rancangan perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, rancangan perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Pansus berharap Ranperda ini dapat berdayaguna untuk kemaslahatan daerah dan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Pansus II juga melaporkan telah melakukan pendalaman dan pengayaan materi muatan ranperda dengan melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke beberapa daerah di antaranya Kabupaten Cirebon dan Kota Bekasi. Dari kunjungan ini  Pansus II dapat memahami bahwa kemajuan suatu daerah sangat tergantung pada kemampuan dalam melakukan pemetaan masa depan dengan cara melihat hasil pembangunan masa lalu sebagai refleksi akhir tahun dan melihat kondisi hasil pembangunan saat ini. Selanjutnya pemetaan ini difasilitasi dengan jembatan perencanaan dengan prinsip smart yakni spesific (spesifik) measurabel (terukur), achievable (dapat dicapai), resources avability  (ketersediaan sumberdaya ) dan time (batas waktu) yang kemudian berevolusi dengan inovasi, adaptasi dan antisipasi untuk mewujudkan kondisi hasil pembangunan masa depan yang lebih baik.

Atas semangat itulah Pansus II DPRD Kabupaten Sumbawa bersama tim asistensi Pembahasan Ranperda Pemerintah Daerah secara harmonis dan menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat akhirnya pembahasan rancangan peraturan daerah pada masa sidang ini dapat diselesaikan.

Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Ada beberapa hal yang berubah terkait materi Ranperda pasca pembahasan. Yakni Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Di sini terjadi penyesuain point menimbang, urutan bab dan pasal yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada materi maksud, tujuan, azas dan ruang lingkup disesuaikan menjadi asas, ruang lingkup, dan kedudukan, sehingga asas pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Untuk itu ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi

Baca Juga  Cari Narkoba, Polisi dan BNN Geledah Lapas Sumbawa

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,  pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Selanjutnya penyusunan pasal-pasal dalam Ranperda ini menyesuaikan dengan tata urutan yang disebut dalam ruang lingkup. Adapun yang berkaitan dengan pengadaan dibuat dalam satu pasal yang terdiri atas dua ayat yakni pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selanjutnya terhadap bentuk pemanfaatan barang milik daerah point (e) untuk bentuk lainnya disesuaikan menjadi kerjasama penyediaan infrastruktur sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 27 Tahun 2014 sehingga ada penjabaran pasal tentang kerjasama infrastruktur tersebut sebagaimana konsep dari ranperda usulan pemerintah daerah. Terkait dengan kerjasama pemanfaatan yang dilaksanakan dengan tender, masih laporan Pansus II, disepakati untuk dimuat dalam satu pasal khusus tentang tender sebagaimana konsep Ranperda dari pemerintah daerah, sehingga penyusunan akhir ranperda ini terdiri dari 19 bab dan 103 pasal.

Ranperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada BAB II tentang maksud dan tujuan pada pasal  2 sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian pasal 3 terjadi penambahan satu huruf yakni huruf (f) menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada paragraf 2 tentang penyusunan rancangan awal RKPD yakni pasal 50 disesuaikan sehingga menjadi penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (4), dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan mendorong partisipasi publik  dan selanjutnya pada pasal 51 diubah menjadi Bappeda menyampaikan surat edaran bupati kepada kepala SKPD dan camat perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Selanjutnya pasal 42 ayat (1) dipindahkan menjadi pasal 41 ayat (4) sehingga menjadi penyajian rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit memuat pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pada paragraf 4 tentang pelaksanaan Musrenbang RKPD terjadi penambahan 2 ayat pada pasal 61 yakni ayat (7) hasil reses I DPRD pada tahun berjalan menjadi bahan penyusunan RKPD perubahan tahun berjalan. Ayat (8) hasil reses II dan reses III DPRD pada tahun berjalan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud ayat (6) dan menjadi bahan penyusunan RKPD pada tahun rencana. Hal ini menjadi sangat penting mengingat proses yang selama ini berjalan, hasil reses DPRD dirasakan belum secara optimal diakomodir dalam RKPD. Mencermati daerah lain yang pansus kunjungi bahwa hasil reses DPRD dapat diakomodir dalam APBD sebesar 15-10 persen. Menurut Pansus II, kata kunci dalam hal ini adalah membangun komunikasi yang baik dan sistem perencanaan yang mantap serta konsistensi antara pemerintah daerah dan DPRD.

Baca Juga  Berlian Rayes: Pasangan “Nurdin—Nurdin” Bersifat Pribadi

Ranperda Retribusi Jasa Umum

Di bagian lain Pansus II melaporkan hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Hanya terjadi perubahan pada pasal 1 yakni penghapusan satu ayat pada pasal 1 yakni dalam ayat (28) yang berbunyi “rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi okupasional, ortotik/prostetik, wicara, bimbingan sosial medis”. Hal ini disebabkan karena fasilitas rehabilitasi medik hanya bisa dilayani di rumah sakit umum, sementara di puskesmas belum bisa dilayani.

Ranperda Pengaturan dan Pengelolaan LAR Ditangguhkan

Selanjutnya Rancangan Perda tentang Pengaturan dan Pengelolaan Lar (kawasan penggembalaan ternak). Hasil pembahasan, materi muatan yang mengatur tentang Lar perlu dilakukan pengkajian secara cermat terkait dengan kebijakan pengelolaan lar dan pemeliharaan ternak  di Kabupaten Sumbawa. Hal ini bersinggungan dengan pemanfaatan lahan yang ada di kawasan hutan negara, lahan negara di luar kawasan hutan negara dan atau milik perorangan. Setelah dikonsultasikan dengan Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor  1  Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009–2029. Karenanya dibutuhkan konsultasi dan rekomendasi dari Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (BKPRD) yang ada di kabupaten dan provinsi. Sedangkan yang berkaitan dengan lahan yang bersinggungan dengan kawasan hutan perlu dikonsultasikan dengan Kementerian Kehutanan RI maupun Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI yang berkaitan dengan pemeliharaan ternak dan penertiban ternak. Untuk menyempurnakan muatan pasal dan legal draftingnya, Ranperda ini perlu ditangguhkan dan dilakukan pembahasan kembali pada periode pembahasan ranperda yang akan datang.

Untuk diketahui Pansus II dikoordinir H Ilham Mustami, S.Ag. Bertindak sebagai ketua Muhammad Yamin, SE. M.Si, dan Wakil Ketua Indra Herwansyah. Pansus ini beranggotakan Salman Alfarizi SH, Jack Morsa H Abdullah S.Adm, I Nyoman Wisma, Hasanuddin SE, Ir H Syamsul Nurdin, Muhammad Yasin Musamma S.AP, H Mustajabuddin. S.Sos, Salamuddin Maula, dan A Rahman Atta, S.Ag MM. (*)

 

iklan bapenda