Pansus I Sepakat 6 Ranperda Ditetapkan Menjadi Perda

oleh -5 views

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

Sumbawa Besar, SR (11/06/15)

Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa telah menyelesaikan tugasnya dalam membahas 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni dua Ranperda usul prakarsa DPRD Kabupaten Sumbawa dan 4 Ranperda usul prakarsa dari  Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Pada sidang paripurna di Gedung DPRD Sumbawa, Rabu (10/6) ketiga Pansus ini menyampaikan laporannya. Hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP didampingi tiga pimpinan dewan lainnya, Drs Arahman Alamudy SH M.Si, Kamaluddin ST M.Si dan Ilham Mustami S.Ag  di antaranya Wakil Bupati Sumbawa Drs H Arasy Muhkan, para kepala SKPD, pimpinan BUMD, BUMN, camat, lurah dan anggota DPRD Sumbawa.

Ketua Pansus I, Adizul Syahabuddin SP dalam laporannya mengatakan, bahwa pembahasan Ranperda secara kolaboratif antara eksekutif dan DPRD merupakan agenda yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Pihaknya berharap ranperda yang dilahirkan merupakan buah dari pemikiran dua lembaga pemerintah daerah, sehingga ranperda yang ditetapkan nanti bermanfaat baik untuk kepentingan pemerintah daerah maupun masyarakat. Mengingat urgennya Ranperda yang menjadi agenda tersebut, DPRD Sumbawa telah membentuk tiga panitia khusus (Pansus) Ranperda. Bersama eksekutif, Pansus telah membahas 6 Ranperda ini yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, Ranperda tentang Pencabutan 6 Perda, Ranperda tentang Kepala Desa, Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ranperda tentang Perangkat Desa, dan Ranperda tentang Lembaga Adat Tana Samawa (LATS).

Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Seperti Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pansus I bersama tim eksekutif telah melakukan diskusi yang panjang untuk melakukan penyempurnaan. Dalam diskusi itu muncul beberapa tanggapan dan masukan yang menghajatkan agar dalam Ranperda tersebut terjadi sinergisitas antara urusan penanaman modal dengan urusan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Hal itu juga mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ini dihajatkan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Karenanya disepakati dilakukan perubahan keempat terhadap Perda nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa. Kini judul Ranperda tersebut berubah menjadi Ranperda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa, yang materinya mengatur tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP). Sebagai implikasi dari pembentukan BPM-PTSP ini juga terbentuk lembaga baru yakni Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang merupakan pemisahan dari Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPM LH). Sebagai tindak lanjut dari adanya Ranperda tersebut, Pansus I menekankan kepada tim eksekutif untuk segera menyiapkan lebih jauh hal-hal teknis menyangkut ketatalaksanaan dari ranperda ini, karena dengan terbentuknya BPM-PTSP tentu tatalaksana perizinan dan non-perizinan yang menyangkut Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) akan mengalami perubahan secara mendasar. “Kami berharap ranperda ini dapat menjadi kado terakhir dan terindah dari Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa dan Pemerintahan Jamaluddin Malik–Arasy Muhkan untuk masyarakat dalam menghadirkan wajah Kabupaten Sumbawa yang ramah terhadap investasi.

Ranperda Pencabutan 6 Peraturan Daerah (Perda)

Kemudian soal Ranperda tentang Pencabutan 6 Peraturan Daerah (Perda) dinilai Pansus I secara legal drafting sudah sesuai dengan ketentuan, sementara muatan materinya juga tidak ada perubahan. Sebab lahirnya ranperda tersebut merupakan tindaklanjut dari ketentuan pasal 119 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana beberapa pengaturan terkait desa harus ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah atau Peraturan Bupati (Perbup). Sebagai konsekwensi yuridis dari ketentuan pasal 119 Undang-Undang tentang Desa, Perda dimaksud perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perda ini adalah Perda nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Perda nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Perda nomor 9 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa, Perda nomor 10 tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perda nomor 23 Tahun 2010 tentang Peraturan Perundang-Undangan Desa, dan Perda nomor 25 tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Dapat Diserahkan pada Desa.

Ranperda Kepala Desa

Selanjutnya mengenai Ranperda tentang Kepala Desa. Hasil diskusi Pansus bersama tim eksekutif telah melakukan pembahasan secara mendalam, terjadi penambahan dan perubahan sebagai bagian dari upaya penyempurnaannya. Di antaranya pada Bab VI tentang Pemberhentian Kepala Desa, pansus bersama tim eksekutif sepakat untuk menambah satu ayat pada pasal 75, untuk memberikan ketegasan terhadap kepala desa agar mereka tidak terlibat politik praktis dalam bentuk apapun. Bunyi dari ayat 2 pasal 75 tersebut, bahwa kepala desa dapat diberhentikan apabila terlibat politik praktis dan terbukti secara visual, tertangkap tangan melakukan politik praktis, melakukan intimidasi politik, memfasilitasi pertemuan politik, dan melakukan mobilisasi massa politik. Pencantuman ketentuan tersebut diharapkan dapat menjadi warning sekaligus shock therapy bagi kepala desa agar tidak lagi bermain politik, karena tidak jarang pada setiap momen pilkada kepala desa menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan dan keuntungan politik. Pansus bersama tim teknis dari eksekutif juga mendiskusikan terkait dengan kemungkinan dilakukannnya perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam ranperda tersebut yakni menyangkut persyaratan umur maksimal calon kepala desa pada saat mendaftar, paling tinggi 65 tahun. Ketentuan itu dinilai pansus terlalu tua, ini berdasarkan pertimbangan lama masa jabatan kepala desa sesuai aturan diberikan kesempatan selama 3 periode masa jabatannya. Ini dikhawatirkan tidak akan maksimal dalam melaksanakan tugasnya karena sudah renta, sehingga untuk syarat maksimal untuk dapat mendaftar sebagai calon kepala desa dikurangi menjadi 60 tahun. “Pansus bersama tim eksekutif menyepakati perubahan ini,” kata Asep—akrab politisi PKS ini disapa. Sementara ketentuan yang berkaitan dengan diperbolehkannya kepala desa  dari PNS sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat 2, sempat terjadi perdebatan Pansus bersama tim eksekutif. Perdebatan ini terkait dengan kepala desa dari PNS yang telah terpilih dan dilantik menjadi kepala desa, agar mundur dari PNS. Pansus I juga berharap terjadi perubahan pada pasal 34 ayat 1 poin d tentang persyaratan pendidikan calon kepala desa. Dalam ranpera tersebut diatur minimal  pendidikan SMP, ketentuan itu dinilai oleh pansus tidak sebanding dengan syarat pendidikan untuk perangkat desa minimal berijazah SMA, sehingga disepakati untuk dilakukan perubahan. Minimal peryaratan ijazah perangkat desa disamakan dengan syarat kepala desa. Namun demikian, setelah Pansus melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Kemendagri RI, ternyata ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan perubahan karena memang ketentuan dalam ranperda itu diatur secara mutatis mutandis dalam UU nomor 6 Tahun 2014. Apabila dilakukan perubahan terhadap ketentuan tersebut sesuai dengan harapan Pansus, maka akan bertentangan dengan asas hierarkis yang berbunyi ‘lex superior derogat legi inferior’ artinya peraturan yang lebih tinggi mengeyampingkan aturan yang lebih rendah. Berdasarkan asas hierarkis tersebut tatanan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Tak hanya itu Pansus bersama tim eksekutif juga sepakat untuk menghapus pasal 48 yang memuat 3 ayat yang mengatur tentang Panitia Pemilihan Kabupaten, pendistribusian surat suara dan tata cara pendistribusian surat suara. Dihapusnya pasal tersebut karena tugas dan kewenangan mengenai penentuan jumlah surat suara bukan kewenangan kabupaten, tetapi menjadi kewenangan panitia pemilihan desa untuk menentukan jumlah surat suara.

Baca Juga  Ini Cara Berbeda Polwan Polres Sumbawa Salurkan Bantuan

Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Di bagian lain, Pansus I melaporkan mengenai Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ada beberapa usulan perubahan terhadap ranperda tersebut yakni usulan perubahan terhadap pasal 12 ayat 1 poin d, tentang persyaratan kualifikasi pendidikan untuk calon anggota BPD, dari SMP dinaikkan menjadi SMA, dengan pertimbangan tugas BPD melakukan controling terhadap kepala desa. Dalam hal ini dibutuhkan anggota BPD yang memiliki pendidikan yang layak untuk melakukan pengawasan. Namun karena sudah menjadi kententuan yang lebih tinggi sehingga tidak dapat dilakukan perubahan. Demikian dengan persyaratan usia anggota BPD, seperti diatur dalam pasal 12 poin f, paling tinggi 60 tahun. Namun ketentuan ini tidak dapat dilakukan perubahan karena diatur berdasarkan ketentuan di atasnya.

Pansus bersama tim eksekutif juga sepakat untuk menambah satu pasal yang mengatur tentang  persyaratan calon anggota BPD yakni pada pasal 12 huruf j. Bahwa anggota BPD bukan dari PNS dan pegawai yang sumber penghasilannya dari APBN dan APBD. Penambahan juga dilakukan pada pasal 16,  bahwa dalam hal anggota BPD yang belum habis masa keanggotaannya dan diusulkan kembali untuk periode selanjutnya tidak perlu mengundurkan diri, dengan pertimbangan agar tidak terjadi kekosongan anggota BPD.

Mengenai jaminan keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD, sesuai dengan amanat UU Desa, harus diatur secara tegas dalam Ranperda BPD, sehingga nantinya dipastikan setiap BPD ada keterwakilan perempuan. Karenanya pansus bersama tim eksekutif sepakat menambahkan satu pasal yang mengatur tentang hal itu, dengan bunyi usulan tambahan pasal 13 pada ayat 2, bahwa untuk menjamin keterwakilan perempuan sebagamana dimaksud pada ayat 1, maka untuk calon anggota BPD di setiap desa, minimal ada satu orang calon perempuan dari seluruh calon anggota BPD di desa tersebut. Selanjutnya ada tambahan klausul pada ketentuan peralihan yakni pasal 28, ayat 3 yang menyatakan pada saat Perda ini ditetapkan, bagi BPD yang belum memiliki kantor sekretariat, pemerintah desa dapat memfasilitasi pengadaan kantor sekretariat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Baca Juga  Ungkap Jaringan Aceh, Medan dan Jakarta, Polisi Sita 50 Kg Sabu

Ranperda tentang Perangkat Desa

Ranperda kelima  adalah tentang Perangkat Desa. Untuk Ranperda ini secara subtansi materi tidak ada perubahan, hanya dilakukan penyempurnaan terkait dengan legal  drafting.

Ranperda LATS

Ranperda keenam tentang Lembaga Adat Tana Samawa (LATS). Pansus bersama tim eksekutif ditambah dengan beberapa usul terkait lainnya seperti Pengurus LATS dan keluarga Sultan Sumbawa, telah melakukan diskusi yang sangat panjang. Dari seluruh Ranperda yang menjadi tugas Pansus 1 DPRD Sumbawa, pembahasan Ranperda LATS merupakan yang paling lama, menyita banyak waktu dan energi. Yang membuat alotnya pembahasan ranperda LATS ini, yakni menyangkut 4 hal penting berkaitan dengan posisi LATS terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wilayah hukum LATS, hubungan LATS dengan pemerintah dan menyangkut penganggaran atau pembiayaan. Dari beberapa patokan tersebut pada prinsipnya sudah terakomodir dalam ranperda ini, namun masih melahirkan multi interprestasi yang cukup krusial dari peserta terhadap beberapa persoalan sehingga harus memutar otak dan memeras fikiran dari anggota pansus I DPRD Sumbawa dan para Pengurus Lats terdiri dari Sekretaris LATS Syukri Rahmat S.Ag, Panakar Adat Prof Syaifuddin Iskandar, Wakil Ketua Dewan Adat Aries Zulkarnaen, Wakil Sekretaris LATS H Kemal Husain, Paboat Adat Ahmad Yamin SH, MH, Sekum Majelis Adat Drs H M Jihad dan Ir Dwi Katralat ahli waris kesultanan.

Di antaranya terkait dengan wilayah hukum berlakunya Ranperda LATS bahwa semangatnya harus mengakomodir Tau dan Tana Samawa yang secara histori dari Tarano Kabupaten Sumbawa dan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Penegasan terkait dengan wilayah hukum LATS tersebut menurut Pengurus LATS sangat penting dilakukan untuk memberikan kepastian sekaligus mengikat Tau dan Tana Samawa secara legal formal. Namun demikian, pemberlakuan sebuah Ranperda berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yurisdiksinya hanya berlaku dimana ranperda itu dibuat. Artinya tidak dapat melampaui atau menjangkau 2 wilayah kabupaten, kecuali hal itu diatur melalui regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini pemerintah provinsi. Karena itu untuk menyiasatinya mencantumkan secara eksplisit dalam salah satu rumusan di ketentuan umum ranperda tersebut, yang menyatakan bahwa wilayah kerja atau aktifitas LATS ini meliputi 2 wilayah yakni Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Selain itu ketentuan lain yang menjadi perdebatan yakni menyangkut masalah riawa batang, atau pelaksana tugas sultan apabila sultan pada saat dinobatkan masih belum cukup umur. Pansus berharap agar riwa batang ini dipertegas asal usulnya sehingga tidak semua orang berkesempatan untuk menjadi riwa batang karena dikhawatirkan akan menyalahgunakan kewenangan pada saat menjadi riwa batang. Ahli waris kesultanan dan pengurus LATS menyepakati agar riwa batang itu yang diangkat melalui Mudzakara Rea dengan ketentuan harus dari keturunan langsung sultan dan atau dari kerabat dekat sultan.

Demikian juga terhadap ketentuan yang mengatur tentang suksesi sultan, pada pasal 15 dalam ayat 2 ranperda tersebut yang menyatakan bahwa ‘pengganti sultan diangkat dari keturunan langsung sedarah dari sultan sebelumnya’ dinilai masih menimbulkan interpretasi yang luas. Terutama terkait dengan kalimat keturunan langsung  sedarah sultan, karena dapat diinterpretasikan dengan sedarah menyamping dan keatas, hal ini menurut pansus dikhawatirkan menyebabkan terjadinya persaingan di dalam mudzakara rea sebagai forum untuk mengambil keputusan terkait dengan suksesi sultan, sehingga pansus mengusulkan untuk mengatur ketentuan pengaman agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Akhirnya pasal itu disepakati untuk dirubah dengan penambahan kata menjadi ‘pengganti sultan diangkat dari keturunan langsung sedarah vertikal dari sultan sebelumnya’ dengan penambahan kata ‘vertikal’ maka menutup kemungkinan untuk mengangkat sultan dari keturunan sedarah sultan dengan garis keturunan menyamping.

Selanjutnya soal pembiayaan LATS, diharapkan adanya pengaturan secara tegas presentase pembiayaan dalam APBD. Hal itu penting dicantumkan untuk memberikan penekanan kepada pemerintah agar alokasi anggaran LATS itu diberikan secara layak setiap tahun anggaran dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Disepakati pembiayaan LATS berasal dari ABPD, pemerintah daerah wajib mengalokasikan dalam APBD pada setiap tahun anggaran.

Untuk diketahui Pansus I dikoordinir Drs A. Rahman Alamudy SH M.Si dan Syamsul Fikri AR, S.Ag. M.Si, diketuai Adizul Sahabuddin SP, Wakil ketua Edy Syarifuddin, beranggotakan Ardi Juliansyah, S.IP, H Nurdin Marjuni SH, HA Rahkman HMS, S.Pd, Saripuddin, S.Pd, A Rahman Atta S.Ag., MM, Ramliyanto SH, Saad, S.Ap, Abdul Hakim SE, Agus Salim, H Zulkarnaen, Muhammad Faesal, dan Irwandi SAP. (*)

 

bankntb DPRD DPRD