Polisi Gelar Kasus Pencabulan Siswa SD di Lape

oleh -5 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (22/05/15)

Kasus dugaan pemalakan dan pencabulan terhadap siswa SD di dalam kelas dan dilakukan beberapa orang teman sekelasnya yang rata-rata masih berumur 9 tahun, adalah keprihatinan. Selain korban mengalami trauma berat, pelakunya juga harus berurusan dengan hukum. Kasus yang terjadi di sebuah sekolah di wilayah Kecamatan Lape ini sangat mencoreng wajah dunia pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Saking hebohnya, Gubernur NTB pun angkat bicara dan meminta agar persoalan itu dapat ditangani secara serius.

amdal

Menyikapi hal itu Polres Sumbawa melalui Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) melakukan gelar perkara kasus dugaan pencabulan dan pemalakan tersebut. Dalam gelar kasus yang berlangsung di Polres Sumbawa, Jumat (22/5), polisi mengundang keluarga korban, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan BAPAS.

Gelar kasus dipimpin Kasat Reskrim IPTU Tri Prasetiyo
Gelar kasus dipimpin Kasat Reskrim IPTU Tri Prasetiyo

Dikonfirmasi hal itu, Kasat Reskrim, IPTU Tri Prasetiyo yang memimpin gelar perkara ini menjelaskan bahwa hasil gelar ini membenarkan telah terjadi pencabulan dan pemalakan yang korban maupun tersangkanya masih di bawah umur. “Ini sudah diakui pelapor dan terlapor,” katanya.

Mengingat umur para pelaku masih 9 tahun, penyidik kepolisian harus patuh dengan UU System Peradilan Anak. Bahwa anak yang berumur 9 tahun ke bawah tidak dapat dipidana secara normal namun dikembalikan kepada orang tuanya. Sedangkan untuk anak 12–18 tahun wajib hukumnya penegak hukum melakukan diversi yakni penyelesaian di luar peradilan. “Ini yang kita jelaskan kepada keluarga korban saat pertemuan itu,” ungkap IPTU Tri.

Baca Juga  Besok, Kejaksaan Terima Tiga Tersangka Pasar Taliwang

Dalam kesempatan itu keluarga korban menyampaikan bahwa korban mengalami trauma berat dan tidak berani sekolah, bermain apalagi beraktivitas di luar rumah. Korban kini sudah ditangani panti rehabilitasi di Mataram. Selain itu keluarga korban menginginkan agar para pelaku dapat dipindah sekolahnya dan direhabilitasi. Terhadap permintaan keluarga korban ini lanjut IPTU Tri, pihaknya tidak memiliki kewenangan namun dapat menfasilitasinya dengan cara mengirim surat kepada Dinas Sosial dan Dinas Diknas agar dapat mewujudkan keinginan keluarga korban. “Kami sudah meminta BAPAS dan LPA untuk turut membantu dan bersama-sama melakukan penetrasi terhadap instansi terkait agar memenuhi keinginan korban,” ucapnya, seraya menegaskan permasalahan ini harus ditangani secara serius dan cepat, dengan dukungan semua pihak. (*)

iklan bapenda