Sumbawa Besar, SR (11/05/15)
Masyarakat tidak hanya mengeluhkan pelayanan di RSUP Abdul Kadir Manambai, melainkan juga di RSUD Sumbawa. Keluhan ini sebagian besar disuarakan peserta BPJS. Mereka yang datang ke RSUD Sumbawa untuk meminta pelayanan medis kerap menemui persoalan hanya karena tidak membawa surat rujukan baik dari puskesmas ataupun dari dokter pribadi untuk BPJS Mandiri. Padahal pasien itu dalam kondisi darurat dan membutuhkan penanganan segera. Tapi harus terkendala karena direcoki dengan birokrasi yang dinilai merugikan masyarakat. “Ini tidak boleh terjadi harus ada solusi yang menguntungkan masyarakat selaku penerima manfaat,” tukas Jubir Komisi IV DPRD Sumbawa, Ahmadul Kusasih SH saat hearing dengan pihak RSUD Sumbawa dan BPJS di ruang Komisi IV, Senin (11/5).
Hasil penelusuran Komisi IV dan informasi dari masyarakat melalui LSM, ternyata persoalan itu muncul dipicu tidak sepahamnya BPJS dan RSUD dalam menangani pasien BPJS. BPJS meminta RSUD dapat menerima peserta BPJS melalui IGD. Namun RSUD tetap bersikukuh harus sesuai aturan yakni adanya surat rujukan dari puskesmas maupun dokter pribadi yang ditunjuk BPJS. “Ini yang menjadi kontra saat kami mempertemukan Kepala BPJS Kantor Perwakilan Sumbawa, Abdul Muin dengan Dirut RSUD Sumbawa yang diwakili Kabid Pelayanan dr Putu Purnama sehingga belum menemui titik temu untuk memecahkan persoalan itu,” timpal Khaeruddin SE selaku Wakil Ketua Komisi IV.
Politisi PBB ini berencana akan menggelar pertemuan kembali dengan mengundang secara khusus BPJS dan RSUD Sumbawa untuk membicarakan masalah yang belum tuntas ini. “Kami ingin ke depan BPJS dan RSUD dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis agar masyarakat betul-betul merasakan manfaat dari keberadaan BPJS,” ucap Anggota Komisi IV lainnya, Andi Rusni SE.
Di bagian lain Andis—sapaan singkat politisi Gerindra ini mendesak pemerintah mengupayakan Kantor Cabang BPJS berada di Sumbawa. Selama ini kantor cabang berada di Kabupaten Bima sehingga menyulitkan masyarakat yang hendak melakukan komplin ketika ada persoalan. Sebab kantor perwakilan selalu berdalih jika persoalan itu menjadi kewenangan kantor cabang. (*)
