Komisi IV Sesalkan Alkes Puskesmas Jadi Pajangan

oleh -1 views
salah satu pelayanan kesehatan di puskesmas
bankntb

Sumbawa Besar, SR (11/05/15)

Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di sejumlah puskesmas patut diapresiasikan. Namun sayang upaya itu tidak memberikan manfaat, justru anggaran yang dialokasikan menjadi sia-sia. Seperti pengadaan alat kesehatan di sejumlah puskesmas. Ada beberapa alkes yang tidak dapat digunakan oleh dokter maupun petugas kesehatan di puskesmas. Misalnya alat untuk pemeriksaan jantung. Selain membutuhkan tenaga teknis untuk mengoperasikannya, alat itu belum begitu dibutuhkan masyarakat. Hal ini terungkap dari temuan lapangan Komisi IV DPRD Sumbawa bersama Institut Transparansi Kebijakan (ITK) di beberapa puskesmas di antaranya Puskesmas Plampang, Lape dan Alas. Untuk meminta klarifikasi tersebut Komisi IV mengundang Kepala Dikes Sumbawa, Drs Didi Darsani A.Pt guna memberikan klarifikasi atas temuan tersebut, Senin (11/05). Hadir dalam hearing yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Khaeruddin SE, di antaranya Ketua ITK, Abdul Haji S.AP, Kadikes, Inspektorat, Dirut RSUD Sumbawa, Dirut RSUP, PMI dan seluruh anggota komisi tersebut.

Ahmadul Kusasih SH, Ketua Presidium KMP Sumbawa
Ahmadul Kusasih SH

Juru Bicara Komisi IV, Ahmadul Kusasih SH mengakui banyak alat kesehatan (alkes) di puskesmas yang tidak dapat dimanfaatkan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena tidak digunakan dokter maupun perawat setempat, alkes tersebut menjadi pajangan. Padahal pengadaan alat-alat kesehatan ini menggunakan anggaran yang cukup besar. “Pengadaan alat ini bisa diindikasikan penyimpangan karena pengadaannya tidak sesuai dengan kebutuhan puskesmas itu, ini terbukti karena tidak dimanfaatkan,” ungkap politisi Golkar ini.

Baca Juga  NTB Pilot Project Ujicoba Vaksin Pnemoukokus Konjugasi

Komisi IV sudah menemui beberapa puskesmas dan mereka mengaku tidak pernah dipanggil atau dikomunikasikan soal pengadaan alkes tersebut. Terlebih lagi Dikes menyeragamkan pengadaan alat tersebut di beberapa puskesmas padahal kebutuhan alat bagi puskesmas satu dengan lainnya belum tentu serupa.

Pihaknya meminta Kadikes untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan alat kesehatan itu di sejumlah puskesmas agar keberadaannya bisa dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Seharusnya ada daftar kebutuhan yang dijadikan dasar untuk memenuhi permintaan masyarakat melalui puskesmas,” kata Ahmadul, seraya mengaku sudah meminta data yang dibeli Dikes sebagai bahan bagi komisinya turun ke lokasi.

Sementara itu Kadis Kesehatan Sumbawa, Drs Didi Darsani A.Pt dalam hearing itu berdalih bahwa pengadaan dan pendistribusian alkes itu sesuai dengan usulan puskesmas. (*)

iklan bapenda