Hari Ini Bendahara Setwan, Berikutnya PPTK

oleh -0 views
Bendahara Dewan Diperiksa Polisi
bankntb

Usut SPPD Anggota DPRD Sumbawa

Sumbawa Besar, SR (06/05/15)

Pengusutan kasus dugaan penyimpangan penggunaan SPPD anggota DPRD Sumbawa baru saja mulai dilakukan Tim Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa. Mengawali star, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan (Setwan), Bambang Herawan memenuhi undangan penyidik, Rabu (5/5). Bendahara ini akan memberikan klarifikasi mengenai keuangan terkait SPPD tersebut kepada AIPTU Sumarlin–Kepala Unit Tipikor yang nyaris serupa dengan wajah Novel Baswedan salah seorang penyidik KPK ini. Bambang dimintai keterangan selama tiga jam dari pukul 10.00 hingga 13.00 Wita dan menjawab lebih dari 20 pertanyaan.  Bambang yang usai dimintai keterangan enggan menjawab pertanyaan wartawan seputar pemeriksaannya. Bendahara ini memilih untuk meninggalkan tempat dengan sedikit tergesa-gesa.

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, IPTU Tri Prasetiyo mengatakan bendahara pengeluaran Setwan adalah orang pertama yang dimintai keterangan soal SPPD tersebut. Dari mulut Bambang, penyidik hanya ingin mengetahui proses administrasi termasuk prosedur penyaluran SPPD untuk anggota DPRD. Meski sudah mengantongi keterangan Bambang, ungkap IPTU Prasetiyo—sapaan singkat perwira yang akrab dengan pers ini, namun pihaknya belum memiliki gambaran mengenai kegiatan oknum anggota DPRD yang dilaporkan melakukan penyimpangan SPPD. “Kami masih terus mengumpulkan data dan keterangan dari sejumlah pihak,” katanya.

Untuk memperoleh keterangan tambahan, penyidik akan meminta keterangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Ia berharap dari keterangan pejabat berikutnya ini diperoleh gambaran mengenai dugaan sebagaimana laporan yang diterima kepolisian.

Baca Juga  Kakinya Patah, Supyanto Menyesal Tidak Patuhi Aturan Lalulintas

Untuk diketahui SPPD tersebut bersumber dari anggaran Tahun 2014 yang digunakan anggota DPRD periode saat ini. Menurut laporan yang diterima polisi ada sekitar enam orang oknum anggota dewan yang diindikasikan melakukan perjalanan dinas bermasalah. Mereka saat ini adalah anggota DPRD dengan nilai SPPD sekitar Rp 30 juta. Nilai ini hanya untuk satu perjalanan dinas.

Penggunaan SPPD oleh sejumlah oknum anggota DPRD Sumbawa disinyalir tidak sesuai dengan peruntukannya. Indikasinya, SPPD yang seharusnya digunakan untuk perjalanan di satu daerah tertentu, justru digunakan untuk perjalanan dinas ke daerah lain. (*)

iklan bapenda