Mahasiswa UTS Dikuliahi Deputi Gubernur Senior BI

oleh -1 views
bankntb

Kupas Inflasi dan Nilai Tukar Mata Uang

Sumbawa Besar, SR (25/04)

amdal

Masih banyak orang yang belum mengetahui tugas Bank Indonesia (BI). Dan tidak sedikit dari masyarakat yang mengira BI sebagai tempat menabung dan mengajukan kredit. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang tugasnya mengelola perekonomian Indonesia melalui pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil maka pembangunan ekonomi dapat dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini dikemukakan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara SE., M.App.,Fin, saat memberikan kuliah umum kepada seluruh mahasiswa di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Jumat (24/4).

Deputi BI Kuliah 4Hadir dalam kegiatan itu Bupati Sumbawa, Drs H Jamaluddin Malik, Rektor UTS Dr Arief Budi Witarto Ph.D, Ketua Dewan Penasehat UTS Dr H Zulkieflimansyah SE M.Sc, beberapa kepala SKPD Propinsi NTB, SKPD Kabupaten Sumbawa, dan segenap civitas akademika setempat.

Mirza—panggilan Deputi Gubernur BI ini, menjelaskan secara sederhana tugas dan fungsi BI di antaranya bekerjasama dengan sejumlah bank, mengedarkan uang. Uang yang beredar di pelosok Indonesia dan yang diambil di sejumlah bank, berasal dari BI. Tidak hanya mengedarkan, BI juga menarik uang lusuh untuk digantikan dengan uang yang cetakannya bagus. “Ini fungsi BI yang paling tradisional dan mudah dimengerti masyarakat,” kata Mirza.

Ada juga fungsi BI yang paling sulit dimengerti masyarakat awam, yaitu mengatur kebijakan moneter. Kebijakan ini mengatur stabilitas dan pengendalian inflasi (kenaikan harga). Untuk mengaturnya BI harus mengetahui apa jenis dan harga produk yang beredar di pasaran, dan apa yang menyebabkan terjadi kenaikan harga. Guna memastikannya BI menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survey lapangan.

Deputi BI Kuliah 3BI juga mengidentifikasi penerimaan penghasilan masyarakat setiap tahun. Ketika masyarakat menerima penghasilan mengalami peningkatan setiap tahun 10 persen, sedangkan harga barang naik 5 pesen, berarti penghasilan masyarakat turun. Karena itu BI berusaha agar inflasi tidak naik. Salah satu cara yang paling gampang jika dilihat dari sisi kebijakan moneter adalah menaikkan suku bunga. Apabila suku bunga dinaikan, usaha melambat, dan permintaan turun, maka hargapun akan turun. Namun jika harga itu naik karena produksi yang berkurang maka dengan menaikkan suku bunga tidak akan menyelesaikan masalah. Yang harus dilakukan beber Mirza, meningkatkan produksi. “Disinilah BI berperan berkoordinasi dengan pemerintah daerah selaku Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk bersama-sama mengendalikan inflasi,” imbuhnya. Mengapa menggandeng Pemda ? Mirza memberikan contoh terjadinya kekurangan produksi sembako seperti beras, jagung, daging dan cabai. Banyak factor yang menyebabkan berkurangnya produk ini dan harus diidentifikasi. Ketika berkurangnya produk ini karena rusaknya jalan, maka pasti berdampak pada kenaikan biaya transportasi. Naiknya biaya transportasi ini akan diikuti dengan naiknya harga produk yang diangkut. Untuk menyelesaikan masalah ini tentu tidak bisa dengan menaikkan suku bunga, melainkan mendorong Pemda untuk memperbaiki jalan dengan membuka keterisoliran akses transportasi. “Masalah jalan rusak berada di luar ranah BI. BI hanya bisa memberikan data-data dan analisa yang kemudian Pemda bersama dinas terkait berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara membangun jalan atau jembatan,” ucap Mirza.

Baca Juga  Adopsi Konsep BSS untuk Peningkatan Populasi Kerbau

Deputi BI Kuliah 2Mirza menegaskan sangat penting menjaga inflasi. Ketika pendapatan masyarakat naik 10 persen sedangkan inflasi 15 persen maka masyarakat miskin akan bertambah. Demikian dengan pengusaha atau nasabah yang akan mendepositokan uangnya di bank pasti menginginkan suku bunga yang tinggi melebihi inflasi. Apabila inflasi mencapai 7 persen tentu para pengusaha ini menolak suku bunga yang hanya 4 persen dan menginginkan berada di atas 7 persen yakni berkisar 8-9 persen. Kondisi ini terus berdampak terutama pada penyaluran kredit bank yang bunganya pasti di atas 8 atau 9 persen (10—11 persen). “Tidak ada bunga yang rendah tanpa inflasi yang rendah,” imbuhnya.

Yang kontradiktif ungkap Mirza, para pengusaha kerap mengeluh karena bunga kredit di Indonesia masih tinggi. Tapi di saat yang sama mereka juga meminta bunga depositonya dibayar tinggi. “Minta bunga kredit rendah tapi minta juga bunga deposito yang tinggi. Padahal bank punya sumber dana untuk penyaluran kredit dari deposito. Sudah pasti ketika bunga depositonya tinggi maka bunga kreditnya jauh lebih tinggi,” ujarnya. Terkadang kondisi inilah yang menyebabkan para pemilik uang enggan menyimpan uangnya di Indonesia dan lebih memilih menabung di luar negeri seperti Singapore.

Apa yang harus dilakukan BI ? menurut Mirza adalah pengendalian inflasi menjaga pendapatan masyarakat tidak lebih kecil dari daya belinya. Kemudian bunga kredit, akan bisa turun jika bunga dana juga mengalami penurunan. “Bunga dana bisa turun apabila inflasi turun,” tambahnya.

Baca Juga  Pemakaman Jadi Pasar

Kebijakan moneter dari BI yang lain adalah menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Nilai tukar rupiah sebenarnya ditentukan nilai eksport dan import. Apabila suatu negara menerima pendapatan devisa (eksport) lebih besar daripada impor (mengeluarkan devisa), maka kursnya (nilai tukar mata uang) bisa menguat. Sebaliknya jika nilai impornya lebih besar daripada eksportnya maka kursnya melemah.

Peran BI untuk UMKM

Deputi BI Kuliah 6Di bagian lain Mirza memaparkan mengenai peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM dan akses keuangan. Sejauh ini permasalahan yang dihadapi UMKM yaitu permodalan dan pemasaran. Kurangnya modal menjadi penghambat utama bagi UMKM untuk melakukan ekspansi. Untuk mendapatkan modal, UMKM kerap mengalami kesulitan karena pihak perbankan enggan untuk memberikannya. Ini disebabkan beberapa hal seperti keterbatasan infrastruktur, reputasi buruk UMKM, kurangnya pengetahuan, tidak adanya penjamin kredit dan keterbatasan aset jaminan.

Untuk meretas permasalahan ini, BI melakukan berbagai langkah dengan sasaran jangka pendek, menengah dan akhir. “BI mendukung ketahanan pangan dan penciptaan pusat perekonomian baru di daerah agar terjadi pertumbuhan UMKM dan sector riel serta pengendalian inflasi,” ungkapnya.

Strategi yang akan dilakukan BI, adalah peningkatan kapasitas UMKM, peningkatan akses keuangan, minimalisir kesenjangan informasi, serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder.”BI juga memiliki banyak program dan produk dalam rangka mengembangkan UMKM dan akses keuangan,” demikian Mirza. (Jen)

iklan bapenda