Pahami Tugas, KPA, PPK dan Pokja Ikut Bimtek PBJ

oleh -3 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (14/04)

Bagian APP dan LPBJP Setda Sumbawa menggelar bimbingan tekhnis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Senin (13/4). Kegiatan tersebut digelar untuk memberikan informasi kepada stakeholder terkait pengadaan barang dan jasa (DPPK, dan pengguna anggaran) tentang materi yang baru di Tahun 2015.

Dalam laporannya, Kepala Bagian APP dan LPBJP, Wirawan S.Si, MT mengatakan, bimtek tersebut dihajatkan untuk menyamakan persepsi dalam memulai kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan survei LPT, Kabupaten Sumbawa masih jauh dari standart nasional yang ditetapkan. Karenanya Kabupaten Sumbawa mencoba meminta bantuan dari Jawa Barat guna memperbaiki dan menyamakan system pengadaan itu menjadi berstandar nasional. Karena targetnya pada Tahun 2016, Kabupaten Sumbawa harus mendapat ISO 9001 Bidang Pelayanan Informasi.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumbawa, Drs H  Muhammading M.Si yang membacakan sambutan Bupati Sumbawa menyampaikan, instansi pemerintah merupakan perangkat negara yang mempunyai tugas pokok serta tanggung jawab yang sangat berat terhadap masyarakat, terutama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu penerapan prinsip-prinsip good governance adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar atau ditunda. Selain itu program atau kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur dan dipertanggung jawabkan tak terkecuali dalam hal pelayan publik sesuai dengan sistim dan standar pelayanan pemerintah.

Bentuk kegiatan layanan yang dilakukan harus dapat terukur agar kepercayaan publik kepada aparat pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sebagai contoh bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam urusan pelayanan publik di antaranya pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE). Sistem tersebut sudah dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2011 sampai sekarang dan terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya termasuk pada Tahun Anggaran 2015. Keberadaan ULP dan LPSE di Kabupaten Sumbawa sangat membantu bagi terlaksananya pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel. Meski demikian organisasi dan perangkat ULP masih perlu dilakukan pengembangan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sedang melakukan kajian-kajian untuk melakukan penyempurnaan dan pengembangan pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih baik.

Baca Juga  Arab Saudi Butuh 3000 CPMI, Gaji 5 Juta/Bulan dan Bonus Umroh

Pengadaan barang/jasa pemerintah saling terkait dengan urusan pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangannya sehingga perlu menjadi perhatian serius para pihak agar di dalam pelaksanaannya benar-benar memahami tugas dan kewenangannya serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan dapat terselenggara dengan baik, tertib, efektif, dan efisien serta bertanggung jawab.

Untuk mengatasi persoalan dan untuk mewujudkan harapan tersebut dibutuhkan aparatur pemerintah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat yang terlibat langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah baik sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja ULP maupun sebagai pejabat pengadaan. Karenanya Pemerintah Kabupaten Sumbawa memandang perlu dilaksanakannya pembinaan aparatur melalui bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diselenggarakan. Melalui kegiatan itu diharapkan para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang jelas tentang tugas dan kewajiban serta kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara nyata mampu menyelenggarakan tugas-tugas itu secara jujur, adil, transparan, akuntabel dan profesional.

Untuk hal ini, seluruh peserta dapat mengikutinya secara serius, fokus dan aktif dalam setiap sesi diskusi sehingga persoalan dan kendala yang pernah dihadapi mendapat kejelasan jawaban dan menjadi pedoman yang harus dipahami dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. (*)

iklan bapenda