Meski Diperjuangkan Pemda dan UTS, STP untuk Semua

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (13/04)

Science and Techno Park (STP) yang akan dibangun di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) wilayah Batu Alang, Kecamatan Moyo Hulu pada Tahun 2015 ini dipersoalkan pihak lain. Reaksi tersebut dapat dimaklumi karena tidak semua mengetahui proses dari keberadaan STP termasuk manfaatnya bagi masyarakat dan daerah ini di masa mendatang.

amdal

Bupati Sumbawa melalui Kepala Bappeda, Ir Iskandar Dev., M.Ec mengatakan, keberadaan STP di UTS sebagai bentuk respon positif pemerintah pusat atas proposal yang diajukan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa. Dan Sumbawa menjadi salah satu dari 10 lokasi yang terpilih bagi pendirian STP di Indonesia, bahkan satu-satunya di wilayah Indonesia bagian timur. Kesanggupan Pemda Sumbawa akan keberadaan STP ini boleh dibilang bermodal nekat karena menginginkan manfaat besar atas keberadaan STP sebagai program lima tahunan pemerintahan Jokowi untuk pembangunan di daerah. STP suatu kawasan dimana nanti akan muncul aktivitas tumbuhnya pembangunan fisik dan nonfisik yang melibatkan sains dan teknologi sebagai unsur utama. Di STP ini akan muncul inovasi dan kreativitas baru, bagaimana segalanya menjadi serba efisien dan semua proses masyarakat memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. “Ini konsepnya, desain STP itu akan menjadi pusat pertumbuhan baru dengan nuansa sains dan teknologi,” jelas Ande—sapaan akrab pejabat yang dikenal cerdas ini.

Bagaimana dengan perguruan tinggi selain UTS ?

Ande mengatakan semua perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan STP untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di dalamnya. Seperti laboratorium. Bisa dijadikan sebagai tempat anak didik mereka belajar, dan tempat konsep-konsep mulai diterjemahkan yang kemudian diaplikasikan agar menghasilkan karya-karya inovatif yang akan menjadi trigger untuk mengungkit proses-proses produksi yang lain. “STP bukan hanya mampu memberikan daya ungkit untuk kawasan atau daerah lain di sekitarnya, tapi di seluruh Kabupaten Sumbawa meski berada di luar kawasan STP,” ujarnya.

Baca Juga  Rendah, Kunjungan TNI/Polri dan PNS ke Arpusda 

Mengapa STP berada di UTS ?

Menurut Ande, untuk mendirikan STP harus memenuhi sejumlah persyaratan terutama ketersediaan lahan oleh pemerintah daerah minimal 30 hektar. Kondisi saat ini, pemerintah belum memiliki lahan karena memang tidak menyiapkan anggaran bagi pengadaannya. Ini terjadi karena ketidaktahuan pemerintah daerah akan adanya program pemerintahan Jokowi tersebut. Di sisi lain pemerintah daerah ingin mendapatkan STP itu pada tahun ini karena melihat manfaat yang besar bagi keberadaannya. “Kita tidak pernah bermimpi akan mendapatkan STP dan tidak pernah mengetahui sebelumnya peluang ini dibuka oleh pemerintahan Jokowi,” aku Ande.

Informasi keberadaan program ini lanjut Ande, diperolehnya dari pihak UTS yang mendorong pemerintah daerah untuk mencoba merebut peluang emas yang singkat dan terbatas tersebut. Untuk mendapatkan STP, selain ketersediaan lahan, harus ada kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perguruan tinggi. Akhirnya pemda menantang UTS untuk menyiapkan lahan dan langsung disanggupi. Melihat kesungguhan untuk merebut peluang ini Pemda langsung membuat proposal untuk diajukan ke BPPT. “Saya kira perguruan tinggi lain belum punya lahan seluas 20-30 hektar. Tapi jika mereka (PT lain) sangat berminat untuk keberadaan STP di lingkungannya, itu bisa-bisa saja, karena ini program lima tahun. Silakan siapkan lahan, kami siap membuat dan mengajukan proposalnya,” imbuhnya.

Keberadaan STP di UTS juga sebagai upaya pemda menangkap peluang sempit yang sangat terbatas. Saking nekatnya, proposal usulan yang dibuat sangat sederhana yang tidak sempat ditandatangani Bupati Sumbawa melainkan Kepala Bappeda. “Kita kejar waktu dan tidak ingin peluang ini lewat begitu saja,” tandasnya.

Baca Juga  Kepala SMA 1 Maronge Dimutasi Jadi Guru Biasa

Untuk diketahui, meski keberadaan STP ini di UTS namun manfaatnya untuk kepentingan semua pihak. Para pelajar dari SMP hingga perguruan tinggi, masyarakat maupun pengusaha dapat memanfaatkannya. Hanya nanti STP dikelola oleh sebuah manajemen yang pengaturannya dilakukan BPPT bekerjasama dengan perguruan tinggi terakreditasi. Untuk mengurus manajemen dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang –orang di perguruan tinggi lain (selain UTS) yang dianggap kapabel di satu sisi tertentu. “Yang jelas ini kerja bareng. Pemda tidak pilih kasih, hanya saat itu UTS punya modal lahan, kami membuat proposalnya kemudian BPPT meng-ACC-nya,  sehingga jadilah STP di Sumbawa yang manfaatkan untuk kita semua,” demikian Ande.

Penjelasan Pemda Sumbawa melalui Kepala Bappeda ini untuk menanggapi adanya permintaan Rektor UNSA, Prof Dr Syaifuddin Iskandar M.Pd yang dilansir media cetak lokal, agar Pemda melibatkan UNSA dan peguruan tinggi lainnya dalam STP. Bupati diharapkan dapat berkoordinasi dengan semua perguruan tinggi lainnya terkait dengan program itu. Prof Ude—sapaan akrab Rektor UNSA, tidak menginginkan Pemda menempatkan STP pada hanya satu perguruan tinggi. UNSA katanya adalah PT tertua di Pulau Sumbawa dan seharusnya Bupati berpikir untuk mengembangkannya. Prof Ude berharap persoalan STP ini dapat didiskusikan kembali, dan Pemda menjadi fasilitator yang baik sehingga perannya dalam membangun pendidikan dapat lebih adil. (*)

iklan bapenda