Polisi Dalami Laporan Tanah DPPK Sumbawa

oleh -5 views
Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman SIK MM
bankntb

Sumbawa Besar, SR (08/04)

Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman SIK MM, menyatakan masih terus mendalami laporan tindak pidana terkait lahan Kantor DPPK Kabupaten Sumbawa yang dibukukan Awaluddin yang mengaku sebagai pemilik sah. Pendalaman ini dilakukan sebagai bahan untuk dilakukannya gelar kasus untuk memastikan apakah kasus tersebut menjadi ranah pidana atau perdata. Selain itu gelar kasus yang dilakukan ini agar penyidiknya tidak salah langkah dalam menanganinya. “Kami dalami dulu lalu gelar kasus, kemudian tentukan langkah selanjutnya,” kata Kapolres yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/4).

Ketika ada indikasi, ungkap Kapolres, Pemda tidak mungkin menjadi obyek yang akan diusut melainkan pejabatnya yang diduga menyalahgunakan wewenang dan lainnya. “Kami akan periksa saksi-saksi. Kalau memang ada indikasi penyalahgunaan wewenang akan ketahuan. Insha Allah kalau ada keseimpulan dari hasil pemeriksaan awal akan kami publikasikan,” ujar Kapolres.

Pelapor Didampingi Pengacara Diperiksa Polisi
Pelapor Didampingi Pengacara Diperiksa Polisi

Seperti diberitakan, H Awaluddin yang mengaku sebagai pemilik lahan Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Sumbawa menempuh proses hukum. Didampingi kuasa hukumnya, As’ad Y. Soengkar SH M.Hum dari LBH Soengkar & Partners, Awaluddin secara resmi melaporkan persoalan tanah itu ke Polres Sumbawa terkait dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan penyerobotan tanah, Senin (6/4). Tak hanya itu pada hari yang sama, Awaluddin juga mendatangi Kejaksaan Negeri Sumbawa untuk melaporkan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait proses jual beli lahan dimaksud hingga dibangunnya kantor DPPK.

Baca Juga  Patroli Malam, Satpol PP Angkut Dua Penjual Miras

Menurut Awaluddin melalui kuasa hukumnya, As’ad Y Soengkar SH MH mengatakan upaya hukum ini dilakukan agar kasus ini dapat dibuka selebar-lebarnya sehingga masyarakat mengetahui secara terang benderang mengenai kasus ini termasuk alasan Pemda Sumbawa melakukan pembayaran kepada Drs H Muntaka (Alm) bukan kepada kliennya (Awaluddin) selaku pemilik lahan. Sampai saat ini ungkap As’ad, BPN tetap menyatakan sertifikat lahan tersebut masih atas nama kliennya dan tidak pernah berubah. (*)

 

iklan bapenda