Tanah DPPK Sumbawa Diselidiki Jaksa dan Polisi

oleh -44 views
Pelapor Didampingi Pengacara Diperiksa Polisi

Sumbawa Besar, SR (06/04)

H Awaluddin yang mengaku sebagai pemilik lahan Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Sumbawa benar-benar membuktikan ancamannya untuk menempuh proses hukum. Didampingi kuasa hukumnya, As’ad Y. Soengkar SH M.Hum dari LBH Soengkar & Partners, Awaluddin secara resmi melaporkan persoalan tanah itu ke Polres Sumbawa terkait dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan penyerobotan tanah, Senin (6/4). Tak hanya itu pada hari yang sama, Awaluddin juga mendatangi Kejaksaan Negeri Sumbawa untuk melaporkan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait proses jual beli lahan dimaksud hingga dibangunnya kantor DPPK. Di Polres Sumbawa, laporan itu diterima Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (KSPK), AIPTU M Yusuf selanjutnya diteruskan ke penyidik Reserse dan Kriminal (Reskrim). Awaluddin langsung memberikan keterangan untuk di BAP sekaligus menyerahkan sejumlah dokumen terkait lahan dimaksud di antaranya fotocopy sertifikat yang masih atas namanya, Surat Bupati Sumbawa Drs H Yakub Koswara, dan Surat Camat Sumbawa selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Thamrin Yamin BA yang menganulir akta jual beli yang belum tertanggal dan bernomor, serta dokumen penting lainnya. Sedangkan di kejaksaan, laporan Awaluddin diterima Maya Sari SH yang kemudian dibukukan dalam agenda untuk ditindaklanjuti.

Awaluddin didampingi pengacaranya, As'Ad Soengkar SH
Awaluddin didampingi pengacaranya, As’Ad Soengkar SH

Dalam jumpa persnya, Awaluddin melalui kuasa hukumnya, As’ad Y Soengkar SH MH mengatakan upaya hukum ini dilakukan agar kasus ini dapat dibuka selebar-lebarnya sehingga masyarakat mengetahui secara terang benderang mengenai kasus ini termasuk alasan Pemda Sumbawa melakukan pembayaran kepada Drs H Muntaka (Alm) bukan kepada kliennya (Awaluddin) selaku pemilik lahan. Sampai saat ini ungkap As’ad, BPN tetap menyatakan sertifikat lahan tersebut masih atas nama kliennya dan tidak pernah berubah.

Baca Juga  Presiden Jokowi Lantik Enam Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju

Dalam hal ini, unsur yang dilihat adalah dugaan korupsi. Dimana Pemda Sumbawa mengetahui bahwa ada persoalan terkait lahan tersebut. Namun pihak pemda tetap melakukan pembangunan tersebut. Dia yakin, ada tim panitia yang mengerti tentang hukum dan mengenai persoalan pertanahan.

Disebutkan As’ad, perkara tanah ini merupakan ranah pidana dan ada empat unsur pidana di dalamnya. Yakni unsur penipuan, karena H Muntaka (HM) berjanji untuk membeli tanah dari kliennya sehingga kliennya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses jual beli. Dan atas permintaan HM, kliennya membawa sertifikat dan dokumen lainnya ke kantor HM di Jakarta. HM yang sedang sibuk rapat meminta kliennya untuk meninggalkan dokumen itu di atas meja seraya berjanji akan segera melakukan pembayaran. Tapi sampai sekarang pembayaran tanah itu belum pernah direalisasikan. Ini diperkuat dengan tindakan PPAT yang mengeluarkan surat mencabut akta jual beli itu sebab pembayarannya tidak pernah terjadi. “Bisa dikatakan bahwa akta jual beli itu bodong,” tukas As’ad.

As'ad Soengkar SH menunjukkan laporan polisi
As’ad Soengkar SH menunjukkan laporan polisi

Kemudian unsur penggelapan, HM mengambil sertifikat milik kliennya dan mengalihkannya kepada Pemda Sumbawa. Selanjutnya unsur penyerobotan, karena Pemda Sumbawa memasuki dan menggunakan tanah tersebut tanpa seizin kliennya sebab sampai sekarang masih sah tercatat atas nama kliennya di BPN Sumbawa.

Unsur lainnya adalah korupsi. Menurut As’ad, Pemda Sumbawa telah menggunakan uang negara untuk membangun kantor DPPK Sumbawa di lahan milik orang lain. Padahal Pemda Sumbawa mengetahui dengan jelas bahwa dalam sertifikat tersebut tertera jelas kepemilikan atas nama kliennya. Namun Pemda Sumbawa justru mengakui melakukan pembayaran kepala pihak lain.

Baca Juga  Kado Tahun Baru, 98 Anggota Naik Pangkat

“Kami pertanyakan penguasaan tanah milik klien kami oleh Pemda Sumbawa. Sebab kami yakin Pemda Sumbawa tidak memilik alas hak untuk pengalihan tanah itu karena sampai sekarang masih tercatat atas nama klien kami,” tukasnya.

Mengenai adanya kemungkinan negosiasi di tengah proses hukum yang sedang berjalan, As’ad menyatakan sudah lama memberikan kesempatan dan masih tetap membuka ruang. Kliennya sudah memperjuangkan haknya ini selama 26 tahun, bahkan terakhir difasilitasi Komisi I DPRD Sumbawa yang melahirkan rekomendasi berisi tiga point. Yakni, meminta Awaluddin menempuh upaya hukum. Merekomendasi Pemda Sumbawa menelusuri proses jual beli atau pengalihan hak atas tanah tersebut, dan meminta Pemda menunda pembangunan kantor DPPK Sumbawa sampai persoalan clear and clean. Namun di luar dugaan, Pemda justru mengabaikan rekomendasi tersebut dibuktikan dengan membangun kantor DPPK senilai Rp 8 miliar tersebut.

“Kami ingin klien kami dimanusiakan jangan dianggap seperti sampah. Apalagi klien kami ini adalah pemilik sebenarnya dari sertifikat lahan itu,” tandasnya.

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, IPTU Tri Prasetiyo membenarkan adanya laporan kasus lahan DPPK itu. Untuk mengawali penyelidikan, pelapor sudah dimintai keterangannya dan rencananya akan memanggil sejumlah saksi lainnya termasuk dari pihak Pemda Sumbawa.

Sementara Kajari Sumbawa melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (kasi Pidsus), Iwan Kurniawan SH mengakui telah menerima laporan tersebut. Untuk tindaklanjutnya pihaknya masih menunggu instruksi pimpinan. (*) Baca juga di Gaung NTB

 

BPSK dukacita dukacita bankntb