Penggugat Nilai Bukti Tergugat Lemah dan Janggal

oleh -1 views
bankntb

Sidang  Gugatan SK Kemenkumham Soal NW

Jakarta, SR (06/04)

H Rofiq Ashari SH
H Rofiq Ashari SH

Pengadilan  Tata Usaha Negara (PTUN) kembali menyidangkan gugatan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia. Gugatan yang dilayangkan putri pendiri Nahdlatul Wathan, Siti Raihanun yang juga Ketua PB NW karena Kemenkumham telah mensahkan badan hukum Nahdlatul Wathan (NW) versi Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi.

Dalam persidangan yang berlangsung di PTUN Jakarta, Kamis ( 2/4) lalu, Kemenkumham sebagai Tergugat I dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi sebagai Tergugat II Intervensi. Dalam persidangan itu, Kuasa Hukum Penggugat, Rafiq Ashari, mempersoalkan keputusan Kemenkumham yang telah mensahkan sebuah Badan Hukum atas nama Nahdlatul Wathan yang dipimpin Muhammad Zainul Majdi, padahal ormas tertua di NTB  ini sudah berbadan hukum sejak Tahun 1960. “11 Juli 2014, Kemenkumham mengesahkan kembali sebuah badan hukum dengan nama Nahdlatul Wathan. Kami sudah berbadan hukum pada Tahun 1960 serta diumumkan dalam berita Negara RI Tahun 1960 dan hingga kini masih tetap eksis di Indonesia, tapi tanpa diduga Tahun 2014 diterbitkan lagi dengan nama organisasi yang sama namun berbeda badan hukumnya,” sesalnya.

Kepada wartawan usai sidang, Rofiq—sapaan akrabnya, menyebutkan keterangan para saksi ahli di persidangan. Menurutnya terungkap jika bukti-bukti yang diajukan pihak tergugat lemah dan tidak mendukung. Misalnya, saat pihaknya menghadirkan saksi terungkap bila pengesahan yang dilakukan oleh Kemenkumham atas badan hokum Nahdlatul Wathan yang dipimpin Muhammad Zainul Madji penuh kejanggalan dan kelemahan. “Kemenkumham sendiri akui kok ada badan hukum Nahdlatul Wathan yang telah berdiri sejak tahun 1960,” jelas Rofiq.

Baca Juga  Pesta Narkoba Malam Tahun Baru Gagal, Dua Pemuda ini Terjaring Razia

Dalam tahap kesimpulan persidangan yang diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim Febri Wartati, pihak penggugat menilai SK Menkumham atas Badan Hukum Nahdlatul Wathan dengan akte No 117 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat oleh Gubernur NTB Muhammad Zainul Madji batal demi hukum. Bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, lanjut Rofiq, juga memiliki kejanggal-kejanggalan. Akte No. 117, pengesahan pendirian badan hokum Nahdlatul Wathan dan pengesahan pengurusnya dilakukan bersamaan hanya dalam waktu sehari yaitu tanggal 11 Juli 2014. “Bila memang terindikasi pidana maka kami akan segera menindaklanjutinya ke pihak kepolisian,” tukasnya.

Salah Objek Gugatan

Sementara itu menanggapi kesimpulan penggugat, Herman Syahputra–Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengatakan dari seluruh keterangan, bukti dan eksepsi yang berlangsung selama persidangan, gugatan yang dilayangkan Siti Raihanun sebagai error in object atau salah objek gugatan. Sebab yang diterima oleh Tergugat II adalah SK pengesahan susunan dan struktur ormas Nadlatul Wathan bukan SK pengesahan ormas. Pihak tergugat II juga menilai penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat karena kepengurusan yang sah Nadlatul Wathan adalah yang  dipimpin Muhammad Zainul Majdi .

Menurut Herman Syahputra, SK Kemenkumham sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Herman juga mengatakan, Tergugat II selalu membuka diri untuk terlaksananya mediasi. “Namun kami tidak pernah melihat hal itu ada di pihak penggugat,” ujar Herman Syahputra.

Baca Juga  KAMMI Desak Kapolri Copot Kapolrestabes Medan

Setelah mendengar dari kedua belah pihak, majelis hakim mengetuk palu menunda sidang hingga dua pekan ke depan. Majelis hakim meminta kedua belah pihak melakukan mediasi sebelum sidang putusan berlangsung.

Untuk diketahui Nadlatul Wathan merupakan ormas Islam tertua dan disegani di NTB. Ormas ini didirikan Maulana Syekh Tuan Guru KH Zainuddin Abdul Madjid di Pancor, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan akta pendirian No. 48 Tahun 1956 yang dibuat di hadapan Notaris Hendrik Alexder Malada. Gubernur NTB Muhammad Zainul Madji sendiri merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Wathan tersebut. (*) Baca juga di Gaung NTB

 

iklan bapenda