Sertifikat Lahan DPPK Bukan Nama Pemda Sumbawa

oleh -3 views
Kantor DPPK Sumbawa
bankntb

Sumbawa Besar, SR (31/03)

Fataruddin SH, Humas BPN Sumbawa
Fataruddin SH, Humas BPN Sumbawa

Sertifikat tanah tempat berdirinya Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Sumbawa, ternyata masih ada. Sertifikat tersebut belum dibalik nama menjadi atas nama Pemda Sumbawa. Hal ini ditegaskan Kepala BPN Sumbawa melalui Humasnya, Fataruddin SH saat dikonfirmasi, Selasa (31/3). Menurut Fataruddin, hingga kini sertifikat lahan DPPK tersebut masih tercatat atas nama Awaluddin LK, belum beralih ke nama lainnya karena proses peralihan sertifikat belum pernah dilakukan BPN. “Sampai sekarang kami belum pernah memproses permohonan untuk balik nama sertifikat itu,” kata Fataruddin.

Fataruddin enggan mengomentari adanya informasi mengenai adanya proses jual beli maupun akta jual beli yang dikantongi Pemda Sumbawa. “Itu bukan ranah kami, dan kami tidak berhak untuk mengomentarinya,” tukasnya.

Disinggung mengenai mekanisme permohonan penerbitan sertifikat tanah, Fataruddin menjelaskan, persyaratannya harus terpenuhi. Selain itu fisik lahan dalam kondisi clear and clean. “Di lapangan obyek tanah tidak bermasalah, tidak ada sengketa warisan maupun sengketa batas, semua harus bersih dan tuntas,” bebernya.

Kemudian untuk peralihan hak, lanjut Fataruddin, di samping melampirkan sertifikat asli untuk disampaikan ke BPN juga akta jual beli. Jika lahan itu hasil hibah atau warisan, wajib melampirkan surat hibah maupun surat warisnya. “Ini syarat mutlaknya,” tandasnya.

Seperti diberitakan, Kantor DPPK Kabupaten Sumbawa yang baru tuntas dibangun dengan anggaran miliaran rupiah dipersoalkan Awaluddin LK yang mengaku pemilik sah lahan tersebut. Bahkan mantan Kepala Bandar Udara Brang Biji (kini Sultan Kaharuddin) ini akan mempolisikan Pemda Sumbawa dengan delik dugaan tindak pidana penyerobotan tanah.

Baca Juga  Digarap Ayah Angkat, Seorang Anak Dilaporkan Hamil

Keseriusan warga yang tinggal di BTN Kerato, Desa Kerato Kecamatan Unter Iwis ini dibuktikan dengan telah resmi menunjuk As’ad Sungkar SH dari LBH Sungkar and Partner Jakarta.

Awaluddin mengaku lahan itu sah miliknya karena sampai sekarang masih mengantongi sertifikat lahan atas namanya. Apalagi sampai sekarang Pemda Sumbawa belum dapat menunjukkan bukti kepemilikan ataupun proses jual beli dari pihak manapun. Awaluddin mengaku sudah memperjuangkan haknya ini sejak jaman Bupati Sumbawa H Jakub Koswara SE. Bahkan dokumen jejak perjuangan itu masih tersimpan rapi, mulai dari surat bupati yang meminta Drs H Muntaka membayar lahan tersebut, hingga surat pernyataan dari Camat Sumbawa (saat itu), Thamrin Yamin BA yang membatalkan akta jual beli dari Awaluddin kepada H Muntaka, karena H Muntaka belum merealisasikan pembayaran. Selain itu buku tanah hak milik dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa.

Kasus ini sebenarnya sudah difasilitasi Komisi I DPRD Sumbawa dengan menghadirkan kedua belah pihak dan BPN Sumbawa. Hasil pertemuan itu Komisi I mengeluarkan rekomendasi meminta Awaluddin menempuh upaya hukum. Kemudian merekomendasi Pemda Sumbawa menelusuri proses jual beli atau pengalihan hak atas tanah tersebut, serta meminta Pemda menunda pembangunan kantor DPPK Sumbawa sampai persoalan clear and clean. Namun di luar dugaan, Pemda justru mengabaikan rekomendasi tersebut dengan membangun kantor DPPK yang sudah berdiri megah ini. (*) Baca juga di Gaung NTB

Baca Juga  Kapolda NTB Apresiasi Soliditas TNI-Polri di Lombok Barat

 

iklan bapenda