83 Paket Proyek Tahun ini Diproses ULP

oleh -11 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (31/03)

Wirawan S.Si MT, Kabag APP Setda Sumbawa
Wirawan S.Si MT, Kabag APP Setda Sumbawa

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai memproses 83 paket proyek pembangunan pada Tahun 2015 ini. Dari sejumlah paket ini beberapa di antaranya ditender dan sudah ditentukan pemenangnya. “Dokumen yang sudah masuk di ULP ada 27 paket dan kini sedang diproses,” ungkap Wirawan Ahmad S.Si MT, Kabag APP dan LPBJP Setda Sumbawa, kemarin.

amdal

Sejumlah paket yang masuk ini terdiri dari 16 paket konstruksi dengan pagu dana Rp 65.169.996.500, 8 paket barang dan jasa senilai Rp 12.125.000.000, 2 paket konsultasi 2 paket sebesar Rp 330 juta, dan 1 paket jasa lainnya Rp 213.620.000.

Yang tuntas proses lelang dan sudah ada pemenang tender ada 5 paket termasuk salah satunya paket pengadaan ternak yang sempat gagal pada Tahun 2014 lalu. Kemudian yang masih dalam proses lelang oleh LPSE melalui e-katalog, sebut Wirawan, sebanyak 17 paket, dan 1 paket masih dalam tahap perbaikan dokumen dan 5 paket yang dokumennya sudah diperbaiki namun belum dilelang. “Yang sudah dilelang ini adalah pengadaan ternak sapi sebesar 7,4 miliar, kambing 671,3 juta rupiah, pengadaan ventilator RSUD Sumbawa 8,8 juta, dan perencanaan RSUD mencapai 230 juta rupiah, serta pengadaan internet service provider Rp 200 juta,” bebernya, seraya menambahkan bahwa Rabu, 1 April hari ini pengumuman tender 7 paket hotmix jalan kabupaten. Diungkapkan Wirawan, ULP berkomitmen melaksanakan percepatan lelang sesuai dengan instruksi presiden. Karenanya ULP telah berkoordinasi dengan SKPD agar segera memasukkan dokumen pengadaanmnya untuk dilakukan verifikasi. “Kami harapkan SKPD secepatnya memasukkan dokumen agar tidak ada lagi persoalan seperti lelang gagal selain tidak rekanan tidak berminat juga ketersediaan waktu pelaksanaan proyek sudah mepet,” ujarnya.

Baca Juga  Pemprov Apresiasi Dukungan Petra NTB di Pemulihan Sosial Pascagempa NTB

Untuk mencegah muncul persoalan, ULP pada tahun ini bekerjasama dengan LKPP yang nantinya membantu mengadakan sosialisasi sekaligus konsultasi untuk memecahkan persoalan atau bedah kasus di bidang pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini diikuti kontraktor, PPK, pokja ULP, dan pengguna anggaran untuk mendapatkan pemahaman sehingga dalam proses pengadaan barang dan jasa benar-benar on the track dan tidak berujung pada kasus hukum.

Tak hanya itu lanjut Wirawan, Pemda Sumbawa akan bekerjasama dengan LPSE Jawa Barat. LPSE tersebut akan memberikan bantuan pendampingan untuk mewujudkan keinginan LPSE Sumbawa menjadi LPSE yang terstandarisasi secara nasional. Ketika sudah berstandar nasional, Sumbawa akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan ISO 9001 di bidang pelayanan informasi dan juga ISO 27001 di bidang keamanan informasi. Targetnya, ULP dan LPSE-nya benar-benar berstandar, dan proses pengadaan barang dan jasa menjadi kredibel dan akuntabel. (*) Baca juga di Gaung NTB

 

iklan bapenda