Sumbawa Besar, SR (30/03)
Operasional Bank NTB terancam dibekukan membuat Pemda Sumbawa sebagai salah satu pemegang saham terbesar, tersentak. Informasi yang dihembuskan Nurdin Ranggabarani SH MH—anggota DPRD Provinsi NTB ini dianggap mengkhawatirkan karena akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap bank kebanggaan daerah ini. “Kami perlu memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan kepanikan,” ucap Kepala Bagian (Kabag) APP dan LPPBJP Setda Sumbawa, Wirawan Ahmad S.Si MT dalam jumpa pers di ruang kerjanya, Senin (30/3).
Menurut Wirawan, bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Apapun bentuk-bentuk isu negatif yang dialami sebuah bank berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat. Apalagi saat ini bisnis perbankan dihadapkan pada persaingan di tingkat lapangan baik bank BUMN maupun swasta termasuk bank yang dimiliki Pemda Sumbawa. “Perlunya kami klarifikasi jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap eksistensi Bank NTB yang berujung adanya kepanikan dari nasabah yang diikuti dengan tindakan penarikan dana,” katanya.
Ia mengakui Bank NTB sedang berproses untuk memenuhi modal inti sebesar Rp 1 triliun sebagai dasar Bank NTB naik kelas dari bank umum kategori usaha I menuju bank umum kategori usaha II. Jika masih tetap berada di kategori usaha I, bank tersebut tidak dapat melakukan beberapa aktivitas yaitu penyertaan modal, pembelian surat berharga (koorporasi), pembiayaan ekspansive LC atau Non LC, transaksi valuta asing, agen penjual reksadana, bank asuransi retribusi, dan internet banking termasuk CMS. Karenanya PT Bank NTB bersama pemegang saham sudah berkomitmen untuk menyusun action plan agar meningkat ke bank umum kategori II. Sebagai wujud komitmen ini telah digelar beberapa kali pertemuan dan 13 Nopember 2014 lalu sudah dilaksanakan rapat koordinasi pemenuhan modal inti bank NTB di Hotel Grand Legi Mataram. Saat itu semua pemegang saham bersepakat untuk melaksanakan action plan tersebut paling lambat 2016. Kepada masing-masing pemegang saham diberikan alokasi penyertaan modal sesuai dengan kemampuan APBD dan proporsi saham yang dimiliki pada bank NTB. Sumbawa mendapat jatah sebesar Rp 20 M yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2015 ini. Sebagai bentuk implementasi komitmen tersebut, di APBD murni Sumbawa telah mengalokasikan Rp 11 M, dan rencananya APBD-P Rp 9 M. “Sudah ada 3 M dari Rp 11 M yang dialokasikan melalui APBD murni yang sudah dicairkan,” ungkap Wirawan.
Pemda Sumbawa sangat responsif terhadap penyertaan modal di Bank NTB, sehingga tak mengherankan menjadi pemegang saham kedua terbesar di NTB. Ini dilakukan Pemda Sumbawa karena menilai Bank NTB sebagai perbankan yang sehat dan sangat profitable (menguntungkan).
Ini terlihat dari laporan yang mengungkap fakta bahwa rata-rata rate investment yg diberikan bank kepada pemegang saham mencapai 35 persen. Artinya jika memiliki modal Rp 1 M akan memperoleh keuntungan 35 persen per tahun. “Ini jumlah yang tidak sedikit sehingga secara konsisten Pemda Sumbawa telah menambah alokasi penyertaan modal setiap tahunnya,” sebut Wirawan seraya membeberkan total saham yang dimiliki Pemda Sumbawa di Bank NTB hingga Tahun 2014 sebesar Rp 59.221.957.023,50.
Wirawan memahami informasi yang disampaikan Nurdin Ranggabarani sebagai upaya untuk mendorong Pemda agar secepatnya memenuhi komitmen penyertaan modal agar Bank NTB dapat bergerak sesuai dengan rencananya dan terhindar dari sanksi-sanksi yang ditetapkan OJK maupun Bank Indonesia. Ketika Bank NTB tidak mampu memenuhi modal inti Rp 1 T pada Tahun 2016 maka bank tersebut harus membatasi kegiatan usaha tertentu, pembukaan jaringan kantor, dan distribusi modal berupa pembatasan atau penundaan pembayaran deviden. Selain itu bank itu tidak diperkenankan melakukan transaksi baru dengan nasabah sampai dengan pemenuhan modal inti minimum menurut BUKU. “Sanksi inilah yang kita hindari,” tukas Wirawan. Ia merasa optimis dengan komitmen, para pemegang saham akan berusaha untuk melakukan pemenuhan modal inti Rp 1 T.
Karenanya diminta masyarakat tidak panik dengan adanya informasi yang telah dilansir media massa. Bank NTB tetap berproses menjadi bank yang menjadi sehat dan bank yang memberikan keuntungan bagi nasabahnya.
Kondisi Bank NTB
Di bagian lain Wirawan menyampaikan kondisi Bank NTB. Perkembangan Bank NTB menunjukkan kemajuan yang relative baik sepanjang kurun waktu 5 tahun terakhir. Ini dilihat dari pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, kredit yang disalurkan, dan beberapa rasio financial. Tahun 2009, aset bank NTB sebesar Rp 2,26 T meningkat menjadi Rp 4,39 T pada Tahun 2013 dengan petumbuhan rata-rata 18,5 persen pertahun. Dana pihak ketiga Tahun 2009 mencapai Rp 1,434 T meningkat menjadi Rp 3,15 T pada Tahun 2013, dengan petumbuhan 21,80 persen tahun. Pertumbuhan kredit selama kurun waktu yang sama menunjukkan pertumbuhan signifikan rata-rata sebesar 19,7 persen per tahun. Jumlah kredit yang disalurkan Tahun 2009 hanya Rp 1,6 T, meningkat menjadi Rp 3,332 T. Selanjutnya rasio kecukupan modal sebesar 17,10 persen Tahun 2013 jauh melebihi syarat minimal yang dipersyaratkan BI sebesar 8 persen. “Kemampuan menghasilkan keuntungan dari Bank NTB sangat baik ditunjukkan angka ROA melebihi angka yang ditetapkan dalam bank regional campion sebesar 2,5 persen,” kata Wirawan.
Sementara itu rasio BOPO Bank NTB termasuk kategori BPD paling efisien kedua di Indonesia. Pada Tahun 2013, rasio BOPO tersebut lebih rendah dari angka yang ditetapkan bank regional sebesar 75 persen. “Saya pikir pilihan Pemda untuk mendukung operasional bank ini adalah pilihan yang sangat rasional dari pertimbangan bisnis,” demikian Wirawan. (*) Baca juga Gaung NTB
