Hanya Ada Satu PPP, Pimpinan Romahurmuziy 

oleh -1 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (29/03)

Nurdin Ranggabarani SH MH, Anggota DPRD Propinsi NTB
Nurdin Ranggabarani SH MH

Sekretaris DPW PPP NTB, Nurdin Ranggabarani SH MH menegaskan bahwa PPP hanya ada satu yaitu PPP pimpinan Romahurmudziy yang telah diakui dan mengantongi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Meski diakui lahirnya surat Menkum HAM yang menetapkan PPP pimpinan Romahurmudziy mendapat reaksi kubu Djan Fariz dengan mengajukan gugatan, namun tidak akan mempengaruhi legitimasi sebagaimana yang diatur dalam UU partai politik.

Gugatan kubu Djan Fariz tidak berlangsung singkat tapi membutuhkan proses yang cukup lama. Jangankan Djan Fariz kalah, menang pun masih ada proses lagi yang akan dilalui. Sebab putusan pengadilan tidak serta-merta berlaku tanpa adanya eksekusi. Dan yang melakukan eksekusi adalah pemerintah melalui Menkum HAM. “Keputusan pengadilan akan berlaku setelah dilakukan eksekusi, kapan eksekusi dilakukan tergantung pemerintah,” jelas Nurdin Raba.

Nurdin mengambil contoh eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba. Putusan mati pengadilan sudah dijatuhi belasan tahun lalu, tapi sampai sekarang belum dieksekusi sehingga putusan itu belum terlaksana.

Di Kabupaten Sumbawa diakui Nurdin Raba ada juga PPP kubu Djan Fariz. Nurdin Raba mengaku sudah memanggil pengurusnya dan diberikan pemahaman. Nurdin memberikan istilah surat keputusan Menkum HAM sebagai BPKB mobil atau sepeda motor. Kendaraan itu dikatakan legal atau sah ketika memiliki BPKB. Tanpa BPKB, kendaraan itu bisa disebut bodong dan lembaga pembiayaan manapun tidak akan mau menerima gadai kendaraan tersebut. “Semahal dan sebagus apapun kendaraan tanpa BPKB tidak akan diterima pegadaian,” kata Nurdin.

Baca Juga  Koster Gandeng Umat Muslim untuk Aktif Membangun Bali

Demikian dengan proses mencalonkan figur pada Pilkada Sumbawa. KPU hanya menerima parpol pengusung yang memiliki legalitas yaitu mengantongi surat Kemenkum HAM. “Saat ini BPKB ada di Bapak Kamaluddin ST M.Si selaku ketua DPC PPP Sumbawa, bukan di tempat yang lain. Mari kita ikuti asas legalitas formal, dan loyal pada keputusan Kemekum HAM karena negara hanya mengakui satu PPP saja,” demikian Nurdin Raba. (*) Baca juga Gaung NTB

iklan bapenda