Polisi Periksa PPK Proyek Lapak PKL

oleh -0 views
Penyidik Tipikor Periksa salah satu saksi dari Diskoperindag Sbw
bankntb

Sumbawa Besar, SR (24/03)

Lapak Bansos 1Penyelidikan proyek pembangunan sekitar 50 lapak pedagang kaki lima (PKL) bantuan sosial Kementerian Sosial terus digenjot penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa. Sebelumnya penyidik yang dikomandani AIPTU Sumarlin telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Mereka adalah Firga Utami S.AP—salah satu Kasubag di Diskoperindag. Namun Firga tidak memiliki kaitan dengan pelaksanaan proyek, hanya menghubungkan antara adiknya yang kebetulan bersaudara dengan Ifan Marganova– kontraktor pelaksana proyek dari CV Mila Anugerah. Selain Firga, penyidik juga sudah meminta keterangan pihak KUD Olat Ojong selaku pihak yang menerima program dimaksud. “Dari KUD ada tiga orang yang dimintai keterangan yaitu H Said Magrabi (Ketua), Abdul Majid (Sekretaris) dan Indirmawan (Bendahara),” sebut Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, IPTU Tri Prasetiyo, Senin (23/3).

amdal

Untuk memperkuat keterangan dari sejumlah saksi, lanjut Kasat Tri—sapaan singkat perwira low profil ini, penyidik menghadirkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir Yauri. Dalam keterangannya di hadapan penyidik, PPK mengaku program tersebut dialokasikan dari Kementerian Koperasi dan hasil verifikasi KUD Olat Ojong yang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan tersebut. Untuk melaksanakan program itu berupa pembangunan 50 lapak PKL, KUD Olat Ojong menjalin perjanjian kerjasama dengan CV Mila Anugerah.

Mengenai pelaksanaan proyek, PPK mengaku tidak memiliki juklak dan juknis yang memastikan apakah itu dikerjakan secara swakelola atau menggunakan pihak ketiga. “Rencananya kami akan memanggil pihak kontraktor Rabu besok,” kata Kasat Tri.

Baca Juga  Dicurigai, Polsek Plampang Amankan Tiga Ekor Kuda

Setelah pemeriksaan sejumlah saksi ini dirasakan cukup, penyidik akan melakukan uji tes kelayakan bangunan fisik dengan meminta bantuan UNRAM atau dinas instansi terkait untuk melakukan pengecekan terhadap spek dan hasil kerja guna memastikan singkronisasi harga fisik riel dengan RAB yang ada. Berdasarkan hasil ini, akan ditindaklanjuti dengan audit BPKP. “Jika audit ini sudah keluar dan ada kerugian negara yang ditimbulkan, berarti ada unsur pidana korupsi dan penyelidikan akan ditingkatkan ke penyidikan yang diikuti dengan penetapan tersangka,” demikian Kasat Reskrim, Tri Prasetiyo.

Seperti diberitakan pembangunan lapak itu berada di dua lokasi. Yaitu 35 lapak di jalan lintas Sumbawa—Bima depan KUD Olat Ojong KM 3 Kelurahan Samapuin dan 15 lapak dalam GOR Cendrawasih Kelurahan Brang Biji. Beberapa sudah diisi dan sebagiannya masih kosong.

Dari informasi yang dihimpun di lapangan, lapak senilai Rp 400 juta ini seharusnya dibangun secara swakelola namun dikerjakan menggunakan pihak ketiga dengan system penunjukan langsung (PL). (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda