Bangun Kantor DPPK, Pemda Bakal Dipolisikan

oleh -7 views
Kantor DPPK Sumbawa
bankntb

Diduga Serobot Tanah Warga

Sumbawa Besar, SR (24/03)

amdal
Awaluddin LK, Pemilik Lahan
Awaluddin LK, Pemilik Lahan

Kantor DPPK Kabupaten Sumbawa yang baru tuntas dibangun menggunakan biaya sangat besar bakal bernasib sama dengan Taman Unter Ketimis. Pasalnya, dalam waktu dekat Awaluddin LK yang mengaku pemilik sah lahan dibangunnya kantor DPPK akan menempuh upaya hukum. Mantan Kepala Bandar Udara Brang Biji (kini Sultan Kaharuddin) akan mempolisikan Pemda Sumbawa dengan delik dugaan tindak pidana penyerobotan tanah. Keseriusan warga yang tinggal di BTN Kerato, Desa Kerato Kecamatan Unter Iwis ini dibuktikan dengan telah resmi menunjuk As’ad Sungkar SH dari LBH Sungkar and Partner Jakarta. Jika benar secara pidana Pemda melakukan penyerobotabn tanah, bisa jadi bangunan senilai Rp 8 miliar ini akan dibongkar pemilik lahan. Pastinya kerugian yang diderita daerah sangat besar. Parahnya lagi kondisi tersebut berpotensi memunculkan tindak pidana baru, karena akan menjadi temuan aparat penegak hukum. “Insha Allah awal April mendatang kami mengajukan laporan polisi,” kata Awaluddin, Senin (23/3).

Ia menegaskan lahan itu sah miliknya karena sampai sekarang masih mengantongi sertifikat lahan atas namanya. Apalagi sampai sekarang Pemda Sumbawa belum dapat menunjukkan bukti kepemilikan ataupun proses jual beli dari pihak manapun. Awaluddin mengaku sudah memperjuangkan haknya ini sejak jaman Bupati Sumbawa H Jakub Koswara SE. Bahkan dokumen jejak perjuangan itu masih tersimpan rapi, mulai dari surat bupati yang meminta Drs H Muntaka membayar lahan tersebut, hingga surat pernyataan dari Camat Sumbawa (saat itu), Thamrin Yamin BA yang membatalkan akta jual beli dari Awaluddin kepada H Muntaka, karena H Muntaka belum merealisasikan pembayaran. Selain itu buku tanah hak milik dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa.

Diceritakan Awaluddin, sebelumnya tanah seluas 983,5 meter persegi tersebut dibelinya dari Awo Suargo (mantan Kepala LLAJ Sumbawa) pada Tahun 1981 seharga Rp 5,5 juta. Dan beberapa lahan di tempat itu berada di luar pagar kantor Bupati Sumbawa yaitu lahan Hotel Samawarea, lahan kosong miliknya (kini dibangun kantor DPPK) dan lahan kosong yang sudah dibangun kantor Bappeda.

Baca Juga  Pererat Silaturrahim dengan Tokoh Agama, Kapolda Sambangi Sejumlah Ponpes

Tahun 1998 lahan milik Awaluddin ini ditawari H Muntaka. Proses jual beli pun berlangsung dan akte jual beli ditangani Camat Sumbawa Thamrin Yamin BA sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam akta jual beli ini nomor dan tanggal dikosongkan, ini atas permintaan dari calon pembeli H Muntaka. Nomor dan tanggal akan dicantumkan setelah dilakukan pembayaran di hadapan PPAT. “Saat itu saya sudah tandatangan, tapi istri saya Hadiatollah belum karena berada di luar kota. Demikian juga dengan H Muntaka juga belum bertandatangan,” aku Awaluddin.

Untuk mempercepat proses, H Muntaka meminta Awaluddin untuk datang ke Jakarta membawa akta jual beli untuk ditandatangani. H Muntaka yang menjabat sebagai Direktur PT Jakarta Loyd juga meminta agar sertifikat asli, dan kwitansi pembayaran tanah dibawa serta. Setibanya di Jakarta, Awaluddin tidak sempat bertemu dengan H Muntaka. H Muntaka beralasan sedang sibuk mengikuti rapat dan meminta Awaluddin meletakkan dan meninggalkan dokumen itu di meja kerjanya. H Muntaka melalui stafnya berpesan agar Awaluddin pulang dan menunggu di Sumbawa karena tanah itu akan dibayar pada 28 Oktober 1998. Hingga waktu yang ditentukan, H Muntaka tidak muncul dan belum merealisasikan pembayaran. Akhirnya Camat Thamrin Yamin mengambil keputusan membatalkan akte jual beli karena menilai H Muntaka melakukan wanprestasi. Pembatalan itu dibukukan dalam surat pernyataan camat tersebut yang ditandatangani 6 Juli 1998. “Tapi akta jual beli tanpa tandatangan istri saya, nomor dan tanggal yang masih kosong, termasuk sertifikat asli dan kwitansi penerimaan uang ada pada H Muntaka,” ujar Awaluddin.

Khawatir dokumen itu disalahgunakan, Awaluddin kerap mencari H Muntaka namun selalu menghindar. Dibantu keluarganya Awaluddin hanya menemukan Drs Edy Januar—keponakan H Muntaka yang ikut menyaksikan saat penyerahan dokumen itu kepada H Muntaka.

Edi Januar kemudian membuat surat pernyataan akan menyelesaikan pembayaran tanah pada 28 Oktober 1998 termasuk mengakui jika dokumen itu ada pada mereka.

Baca Juga  Mulai Besok, Polisi Sapu Bersih Aksi Premanisme

Janji yang lama ditunggu tak kunjung ditepati. Namun tak berselang lama Awaluddin dibuat kaget karena tanahnya sudah beralih dan dikuasai Pemda Sumbawa. Awaluddin tak tinggal diam langsung menemui Bupati Jakob Koswara. Mendapat pengaduan itu, Bupati Jakob Koswara mengeluarkan surat bernomor 590/271/Tibum/98 tertanggal 25 Nopember 1998 yang berisi tiga poin salah satunya meminta agar H Muntaka segera menuntaskan pembayaran tanah sehingga keberadaan tanah tersebut di tangan Pemda tidak menjadi cacat hukum.

Surat Bupati ini tidak ditanggapi H Muntaka sehingga persoalan itu terus mengambang hingga saat ini. Keterkejutan Awaluddin pun terulang setelah mendengar Pemda Sumbawa hendak membangun Kantor DPPK di lahan miliknya. Lagi, Awaluddin bereaksi menolak pembangunan kantor tersebut, dengan membawa persoalan itu ke Komisi I DPRD Sumbawa, 20 Mei 2014.

Dalam pertemuan yang menghadirkan kedua belah pihak dan BPN, Komisi I mengeluarkan rekomendasi meminta Awaluddin menempuh upaya hukum. Kemudian merekomendasi Pemda Sumbawa menelusuri proses jual beli atau pengalihan hak atas tanah tersebut, serta meminta Pemda menunda pembangunan kantor DPPK Sumbawa sampai persoalan clear and clean. “Saya yakin tidak ada dokumen jual beli maupun pengalihan hak yang dikantongi Pemda. Lagipula sertifikat itu masih atas nama saya sesuai pernyataan BPN di Komisi I dan di kantor Pemda, dan tidak pernah ada balik nama,” beber Awaluddin.

Ia juga merasa yakin pihak Pemda secara nurani sadar mengakui jika lahan tersebut adalah milik Awaluddin, hanya saja karena sudah terlanjur melaksanakan tender dan membangun kantor, mau tidak mau melakukan pembelaan. “Saya cuma mengingatkan para pejabat Pemda dan ahli hukum di sana untuk tidak menggunakan ilmu dan kepakarannya untuk memutarbalikkan fakta. Saya yakin hati nurani mereka bertolak belakang dengan pengakuan mereka selama ini,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda