Raihanun Gugat Akta Pendirian NW Milik TGB

oleh -11 views
bankntb

Jakarta, SR (23/03)

H Rofiq Ashari SH
H Rofiq Ashari SH

Karena mengesahkan lagi badan hukum Nahdlatul Wathan (NW) yang merupakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam terbesar di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kementerian Hukum dan HAM digugat oleh Putri Pendiri NW, Siti Raihanun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta. Kuasa Hukum Siti Raihanun, Rofiq Ashari SH yang dihubungi tadi malam, mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kembali badan hukum NW pada Juli 2014, padahal NW telah didirikan berdasarkan akta Notaris Hendrik Alexander Malada No. 48 Tahun 1956 dan telah berbadan hukum pada tahun 1960 serta diumumkan dalam berita Negara RI tahun 1960. NW didirikan Maulana Syeh Tuan Guru KH Zainuddin Abdul Madjid di Pancor, Kabupaten Lombok Timur. “Dalam proses persidangan dengan agenda pembuktian saat ini, terungkap ada dua akta pendirian NW, yakni akta pendirian No. 48 tahun 1956 yang dibuat dihadapan Notaris Hendrik Alexder Malada oleh Maulana Syeh dan akta pendirian yang kedua pada tahun 2014, dibuat oleh Zainul Majdi yang juga cucu dan Gubernur NTB saat ini beradasarkan akta pendirian No. 117 dihadapan Notaris Hamzan Wahyudi di Mataram, NTB,” kata Rofiq.

Menurutnya, seharusnya Kementerian Hukum dan HAM tidak mengesahkan badan hukum NW yang baru, karena NW telah berbadan hukum sejak Tahun 1960. Karena itu, Siti Raihanun selaku kliennya mengajukan gugatan pembatalan pengesahan badan hukum atau akta pendirian baru berdasarkan permintaan Zainul Majdi.

Baca Juga  Tilep Dana PKH, Divonis 4 Tahun dan Bayar Uang Pengganti Ratusan Juta

Sebelum mengajukan gugatan terhadap Kementerian Hukum dan HAM, pihak Raihanun telah meminta klarifikasi dan pembatalan terhadap pengesahan badan hukum NW tahun 2014 tersebut, namun surat yang diajukan Siti Raihanun tidak ditanggapi Kementerian Hukum dan HAM. Dalam sidang yang digelar di PTUN Jakarta dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli dan pembuktian, Kamis (19/03) lalu, terungkap bahwa nama NW yang baru diajukan pada tahun 2014 melalui layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) online.

Rofiq menambahkan, Zainul Majdi sendiri bukanlah pengurus dan bukan pula Ketua PB NW hasil muktamar yang sah. Sebab, untuk menjadi ketua, harus dipilih melalui muktamar. Rofiq menegaskan bahwa Ketua PB NW adalah Siti Raihanun yang terpilih melalui muktamar ke-13 Tahun 2014. “Semoga gugatan ini dikabulkan, karena kita ingin menyelamatkan dan mempertahankan eksistensi NW yang didirikan oleh Maulana Syekh Tuan Guru KH Zainuddin Abdul Madjid,” cetus Rofiq.

Sementara itu Sekretaris Umum PW NW NTB, Irzani S.Pd M.Si yang dihubungi tadi malam belum berhasil dikonfirmasi. Meski handphonenya aktif namun tidak diangkat. Demikian dengan SMS konfirmasi yang dikirim, belum juga dijawab. (*)  Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda