Negeri Demokrasi yang Tak Berdemokrasi

oleh -2 views
bankntb

Singapore, SR (21/03)

Gong baru 1Meski Singapura menyebut diri sebagai negara demokrasi namun pada kenyataannya justru terkesan tidak berdemokrasi. Memang di negara ini pemilihan umum digelar secara langsung sebagai upaya pelibatan dan partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Namun warga jangan coba-coba menggelar aksi demo dalam menyuarakan aspirasinya, apalagi menggelar spanduk bernada kritikan dan kecaman terhadap pemerintah. Bukan hanya warga, media massa dibungkam, diminta untuk memberitakan mengenai kebijakan pemerintah dari sudut pandang yang positif. Apapun yang diberitakan tidak dilarang sepanjang tidak mengkritisi dan merugikan pemerintah. Belum lama ini pernah ada aksi demo dari Partai Pembangkang Singapura yang merupakan oposisi pemerintah. Para pengunjukrasa termasuk pemimpinnya ditangkap. Aspirasi mengkritisi kebijakan pemerintah tetap dapat disuarakan asalkan disampaikan melalui parlemen, bukan di jalanan. Ada wahana dan regulasi, semua akan difasilitasi, dan tidak diperkenankan masyarakat membuat aturan sendiri. “Semua sudah tersistem bagaimana pemerintah menyiapkan fasilitas untuk rakyatnya, dan mencukupi kebutuhan buat masyarakatnya,” ungkap Arif K—mahasiswa pasca sarjana di salah satu universitas setempat.

amdal

Di Indonesia, aksi demo hampir terjadi setiap menit. Berbagai kelompok yang berbeda menyuarakan aspirasinya yang beragam. Aksi ini selain berpotensi terjadinya kerawanan keamanan akibat tindakan anarkis pengunjukrasa hingga jatuhnya korban, juga aksi massa yang dilakukan di jalan raya kerap memacetkan arus lalulintas. Ujung-ujungnya banyak aktivitas masyarakat umum yang terganggu. Parahnya lagi, tidak semua aspirasi yang disuarakan dapat dieksekusi pemerintah. Biasanya aksi demo yang digelar karena pesan sponsor atau ada tendensi tertentu dengan mengatasnamakan rakyat, padahal di balik semua itu untuk kepentingan pribadi. Aksi semacam ini memantik masalah baru yang membuat system pemerintahan terganggu. Kerapkali kebijakan berubah setelah mendapat tekanan dan intervensi massa. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda
Baca Juga  Mahasiswa UTS Terima Beasiswa 400 Juta dari Bank NTB