Sumbawa Harus Belajar dari Kasus Ahok Vs DPRD

oleh -1 views
bankntb

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Sumbawa Besar, SR (09/03)

Suharto SH M.Si
Suharto SH M.Si

Perseteruan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) versus DPRD DKI terkait APBD DKI 2015 yang diduga ada sisipan ‘dana siluman’ dan kini berujung ke meja hukum. DPRD mengajukan hak angket, sedangkan Ahok mengancam akan melaporkan kasus itu ke KPK dan polisi. Kenyataan itu menjadi  menjadi catatan penting dalam sejarah sekaligus referensi yang cukup untuk seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Sumbawa. “Yang menjadi pelajaran dan yang perlu didorong di sini adalah semangat transparansi dan akuntability,” kata Suharto SH M.Si—salah seorang tokoh Sumbawa.

Dalam penyelenggaraan pemerintah terutama di Kabupaten Sumbawa ungkap Harto—sapaan akrab

politisi yang kembali aktif sebagai praktisi hukum, tidak boleh ada program yang tidak jelas. Sebuah program yang diusulkan mesti memiliki latar belakang pertimbangan mengapa kemudian harus dilaksanakan. Tentunya program ini diikuti oleh anggaran. Dan anggaran itu bersumber dari rakyat sehingga harus dapat dijamin bahwa ketika program itu diluncurkan dapat menjawab kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat. “Boleh kasus itu terjadi di Jakarta, tetapi pelajaran penting buat kita bahwa penyelenggara pemerintahan daerah yakni bupati dan DPRD harus melaksanakan amanah bagi kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan kelompok dan memperkaya diri,” tukas Harto.

Sejauh ini proses penganggaran APBD Sumbawa yang dilakukan eksekutif dan legislative dinilai Harto, masih berjalan normal. Namun penilaian ini masih prematur karena dirinya belum memegang data investigatif. Ketika ada praktek menyimpang yang dilakukan dalam penganggaran, Harto menyakini suatu saat akan muncul karena banyak juga pihak yang sedang fokus melakukan investigasi dalam rangka mengevaluasi perjalanan kepemimpinan daerah, pertanggung jawaban anggaran dan lainnya. “Bisa jadi sekarang orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap kepentingan daerah sedang menghimpun data kemudian pada momentum yang tepat akan disuarakan sebagai konstribusi pemikiran dalam rangka penyempurnaan secara paripurna,” ujar mantan Ketua Komisi I DPRD Sumbawa dua periode ini.

Baca Juga  Barisan Kuda Pacuan Sambut Doktor Zul di Madapangga

Apakah ada kemungkinan kasus dugaan ‘dana siluman’ di Pemprov Jakarta juga terjadi di Sumbawa ? Harto belum dapat memastikannya dan menyerahkan pada proses dan waktu yang menentukannya. Meski demikian Suharto berharap semua pihak instropeksi diri dan senantiasa kembali merekonstruksi pemikiran dan komitmen yang bertanggung jawab sesuai kapasitas dalam rangka berbakti bagi kepentingan bangsa dan negara. Peran ini sebagai

wujud perhatian dan bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan jaminan transparansi dan akuntabelnya penyelenggaraan program-program pemerintah. Masyarakat itu harus jelas keberadaannya. “Jangan sampai ada tapi dianggap tidak ada karena tidak berperan dalam mendorong pelaksanaan pembangunan secara transparan dan terpercaya,” imbuhnya.

Ketika pasif, ada kewajiban pemerintah dan partai politik untuk mendorong partisipasi masyarakat itu dengan upaya-upaya pencerahan dan percerdasan. Jadi, tidak membangun loyalis buta sehingga karena senang dengan pemimpinnya dalam konteks pribadi, salahpun masih dipuji-puji. “Partisipasi optimal masyarakat menjadi factor utama bagi terselenggaranya program pemerintahan yang baik,” demikian Suharto. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda