Pengurus PPP dan Golkar Diliputi H2C

oleh -1 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (09/03)

Suharto SH M.Si
Suharto SH M.Si

Dua kubu yang berseteru di internal dua partai besar yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar kini tengah menunggu surat keputusan dari pemerintah untuk memastikan mana kepengurusan yang dianggap sah. Sebab kasus yang menimpa kedua partai besar ini masih berproses di pengadilan. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap keabsahan partai itu dalam mengusung calon yang akan berkompetisi pada Pilkada khususnya di Kabupaten Sumbawa. Tentu saja pengurus dua partai ini terutama di daerah diliputi H2C (harap-harap cemas).

amdal

Suharto SH, salah seorang praktisi hukum di daerah ini menyatakan bahwa mana yang direspon pemerintah itulah kepengurusan yang dapat mengusung calon.

Ia mencontohkan PPP kubu Rohahurmuziy yang di SK-kan pemerintah melalui Kemenkum HAM. Meski ada upaya perlawanan yang dilakukan kubu SDA dengan melakukan gugatan bahkan memenangkan peradilan dan belum bersifat inkrach karena masih ada upaya banding yang dilakukan pemerintah (Menkum HA)M maupun oleh tergugat intervensi, namun SK itu tetap berlaku dan tidak ada pengaruh dengan proses tersebut. Kecuali keputusan itu sudah inkrach dan atas dasar putusan itu terjadi perubahan SK di Kemenkum HAM. “Intinya mana yang memegang keputusan pemerintah itulah yang bisa mengusung calon pada Pilkada,” sebut Harto.

Kondisi PPP tidak jauh beda dengan Golkar. Kubu Aburizal Bakrie dan Kubu Agung Laksono saat ini masih menunggu SK pemerintah. Keduanya sangat tergantung dengan SK pemerintah yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan. Mengenai patut dan memenuhi rasa keadilan atau sebaliknya dari putusan pemerintah itu menjadi urusan berbeda yang nanti bisa menjadi alasan para pihak yang dirugikan untuk melakukan gugatan. Yang pasti putusan pemerintah itu menjadi acuan bagi KPU untuk menerima usulan dari kubu yang memegang SK pemerintah tersebut. Ketika tidak ada keputusan lain selain yang dipegang kubu Aburizal, maka KPU akan menerima paket yang diusung kubu tersebut pada Pilkada. Sebaliknya ketika dalam waktu dekat pemerintah mengeluarkan keputusan berbeda dengan mengakui kubu Agung Laksono, maka KPU akan mengakomodir paket yang diusung kubu tersebut. “KPU hanya mengacu pada keputusan pemerintah,” pungkasnya. (*)

iklan bapenda
Baca Juga  Satpol PP Tertibkan Atribut Kampanye