APBD Sumbawa 2015 Diawasi Jaksa

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (26/02)

Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH
Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH

Pelaksanaan APBD Sumbawa Tahun 2015 sudah dimulai. Agar pelaksanaannya tidak ada penyimpangan dan hasilnya sesuai harapan pemerintah dan masyarakat, perlu dilakukan pengawasan secara intens. Hal ini dilakukan agar pelaksana proyek tidak tersangkut masalah hukum. Pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan khususnya di Kabupaten Sumbawa dan KSB terus dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa. Kegiatan ini sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum tersebut di setiap pelaksanaan APBD setiap tahunnya.

amdal

Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH yang dikonfirmasi tadi malam, mengakuinya. Pengawasan itu sebagai suatu kewajiban institusinya terhadap pembangunan yang bersumber dari keuangan daerah dan Negara. Ini telah dilakukan setiap tahun termasuk pelaksanaan APBD Tahun 2014 lalu. Saat itu pihaknya melakukan pengumpulan data terhadap beberapa proyek yang telah dikerjakan maupun habis masa kontrak dan sedang dilakukan pemeliharaan. Misalnya keterlambatan pembangunan atau masa pengerjaan diperpanjang selama 50 hari. Ini yang ditekankan kejaksaan agar pemerintah melakukan pinalti terhadap kontraktor pelaksana. “Dan ini sudah ditindaklanjuti Pemda Sumbawa maupun KSB. Kami akan terus memantaunya apakah berjalan atau tidak,” katanya.

Selain itu ada tugas Inspektorat melakukan penelitian dan pemeriksaan indikasi adanya pelanggaran proyek. Apabila ditemukan ada perbuatan melawan hukum diharapkan dapat diserahkan kepada pihak kejaksaan. “Inilah bentuk-bentuk kami melakukan pegawasan dan pemantaun terhadap pembangunan. Jadi bukan hanya bentuk penegakan hukum semata, tapi yang lebih diutamakan adalah pencegahan jangan sampai pembangunan menimbulkan permasalahan di kemudian hari sehingga merugikan keuangan Negara,” tandasnya.

Baca Juga  Bobol Rumah Warga, Dua Maling di Pekat Dicokok

Ia mencontohkan kasus Korupsi Tong Sampah di KSB. Sebelumnya beberapa kali sudah diingatkan mulai dari pinalti dan uang jaminan, namun tidak pernah direalisasikan akhirnya dilakukan penegakan hukum. “Penegakan hukum adalah upaya terakhir, pencegahan adalah yang utama,” ucapnya.

Disinggung pelaksanaan APBD Tahun 2015, Kajari menyatakan akan melakukan hal yang sama. Sejauh ini pihaknya belum memiliki data lengkap mengenai pekerjaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Namun demikian pihaknya akan mengajukan surat untuk meminta data sebagai acuan untuk dilakukan pengawasan. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda