LSM Nilai Dinas PU Vs DPRD Dagelan Politik

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (17/02)

Berakhirnya perseteruan Kadis PU Sumbawa versus DPRD dengan happy ending, mendapat sorotan dari sejumlah LSM. Mereka menilai perseteruan itu adalah dagelan politik atau sandiwara yang dibuat untuk sebuah kepentingan. “Ini dagelan politik untuk membangun citra,” cetus Khairil Anwar Uban—Ketua LSM Kamita di Gedung DPRD Sumbawa, Senin (16/2).

amdal

Uban—demikian Ia disapa, mengesankan jika perseteruan dua lembaga ini sengaja disetting untuk sebuah popularitas, padahal secara sengaja maupun tidak disengaja telah mempertontonkan sesuatu yang tidak pantas. “Bayangkan ada seorang pejabat yang menuding seseorang dengan kata-kata yang tak pantas. Ironisnya tudingan itu tidak berdasar pada data dan informasi yang diperoleh secara utuh,” tukasnya.

Namun demikian Uban tetap berharap upaya damai yang ditempuh ini didasarkan atas komitmen untuk kepentingan daerah dan rakyat bukan membangun deal-deal baru bagi kepentingan kelompok dan partai. Ia juga tidak ingin program yang dipaksakan oknum tertentu untuk diakomodir justru mengorbankan kepentingan yang lebih besar.

Jangan Rusak Golkar

Sementara Imanuddin Opet Budjik selaku Sekretaris Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Sumbawa mengingatkan Abdul Hakim SE selaku juniornya untuk menjadikan persoalan tersebut sebagai pelajaran berharga. Sebab ulahnya yang berakhir dengan permohonan maaf secara tidak langsung menjatuhkan wibawa partai besar yang selama ini memiliki citra yang sangat baik di mata masyarakat. Muncul kekhawatiran Opet—sapaan akrab tokoh pemuda vocal ini jika Hakim adalah orang susupan yang ingin mengobok-obok Golkar. Apabila ini benar adanya, Opet menyatakan siap berada di garis depan untuk menghalanginya. “Kami bersusah payah membangun partai ini dengan cucuran keringat dan kehormatan, kami tidak rela ada orang ‘baru’ yang sudah merasakan nikmat politik dari jasa Golkar justru menodai perjuangan ini,” tukas Opet yang juga Ketua LSM Forkots.

Baca Juga  Jack dan Jaya Mengundurkan Diri dari DPRD Sumbawa

Karenanya Hakim dan siapapun kader Golkar agar berbicara menggunakan wawasan, irit bicara, tidak asal bunyi, tidak haus publikasi dan membuat sensasi. Sebab omongan yang tidak berdasar berdampak luas tidak hanya bagi masyarakat tapi juga Partai Golkar itu sendiri. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda