Kadis PU Versus DPRD Klir

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (17/02)

DPRD Versus PUKepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sumbawa, H Saad Abdullah ST batal mempolisikan salah seorang oknum anggota DPRD Sumbawa. Hal ini setelah digelar pertemuan antara Kadis PU dan jajarannya didampingi tim Kuasa Hukumnya dengan pimpinan DPRD Sumbawa, komisiner Komisi III termasuk Abdul Hakim—anggota Komisi III dari Fraksi Golkar yang menjadi pemicu perseteruan, Senin (16/2). Pertemuan di ruang kerja Drs A Rahman Alamudy SH M.Si—Wakil Ketua DPRD ini yang semula tegang berakhir cair dan penuh kekeluargaan. Bahkan di ruangan tersebut terlihat pemandangan Teletubbis, karena antara satu dengan lainnya berpelukan.

amdal

Ditemui usai pertemuan, Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Drs A Rahman Alamudy SH M.Si menyatakan bahwa tidak ada konflik antara Dinas PU dan DPRD, yang terjadi hanya miss komunikasi. Karenanya tidak ada yang perlu diperdebatkan dan semuanya klir setelah kedua belah pihak bertemu. Selain menyelesaikan persoalan, ungkap Abi Mang—sapaan akrab politisi Golkar yang dikenal santun ini, semua telah berkomitmen ke depan tidak ada lagi permasalahan yang muncul, sebab sama-sama memiliki satu kesepahaman bahwa kondusifitas daerah dan semangat kemitraan menjadi yang utama dalam rangka pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. “Perdamaian sudah terwujud, ini yang kita inginkan agar tidak melebar kemana-mana yang bisa memancing pihak lain bermain di air keruh,” ucapnya.

Terkait dengan ucapan Abdul Hakim—anggota Fraksi Golkar yang dinilai meredahkan martabat Kadis PU, menurut Abi Mang, terjadi secara spontanitas. Namun ke depan semua anggota DPRD untuk berbahasa yang santun. Karena bagaimanapun hebatnya seseorang ketika dia berbicara tidak santun, maka kehebatannya justru akan merendahkannya.

Baca Juga  Hanura Persatukan Husni—Mustami

Salah satu yang dapat menyelesaikan persoalan adalah komunikasi. Dengan intensifnya komunikasi akan mengurai permasalahan, memunculkan rasa saling menghargai dan perbedaan persepsi menjadi cair. “Berbeda pendapat itu boleh tapi substansinya harus terjaga dengan baik,” ucapnya.

Lanjut Abi Mang, semua anggota DPRD bebas berbicara namun harus tetap dalam koridor dengan mengutamakan kesopanan politik, etika dan berpegang pada aturan. “Jangan sampai wakil rakyat itu berbuat keliru dalam berekspresi yang justru akan menjerumuskannya. Semua ada etika, terlebih lagi anggota DPRD adalah panutan masyarakat yang harus memberikan ketauladanan,” tandasnya.

Sementara itu Suharto SH didampingi Sobaruddin SH—Tim Kuasa Hukum Kadis PU, dalam menyikapi persoalan yang menimpa kliennya, pihaknya menempuh langkah-langkah yang diawali dengan membangun hubungan koordinasi dan komunikasi dengan DPRD melalui pimpinannya.

Upaya ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan secara baik dan penuh semangat kekeluargaan yang diharapkan adanya keselarasan hubungan yang terus-menerus antara DPRD secara kelembagaan dengan eksekutif.

Mengenai pernyataan Abdul Hakim yang menuding Kadis PU berbohong, diakui Harto, sudah dikomunikasikan dan kedua belah pihak telah memberikan klarifikasi. Namun demikian harus ada perimbangan opini mengingat pernyataan dan tudingan Abdul Hakim termuat di media massa, sehingga harus juga diklarifikasi melalui media massa sekaligus menyampaikan permohonan maaf. “Saya rasa ini harus imbang agar permasalahan menjadi klir,” ujarnya.

Ketika semua ini telah dilakukan lanjutnya, apapun rencana yang telah disusun bersama kliennya tidak akan dilanjutkan termasuk menempuh upaya hukum. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda