Hakim Akhirnya Minta Maaf

oleh -3 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (17/02)

Abdul Hakim SE, Anggota Fraksi Golkar
Abdul Hakim SE, Anggota Fraksi Golkar

Anggota DPRD Sumbawa dari Fraksi Golkar, Abdul Hakim SE akhirnya menyampaikan permohonan maafnya. Ucapan ini tercetus dalam pertemuannya dengan Kadis PU H Saad Abdullah ST beserta jajarannya termasuk Tim Kuasa Hukumnya yang difasilitasi pimpinan DPRD Sumbawa, Senin (16/2). Hadir dalam kesempatan itu para pimpinan DPRD Lalu Budi Suryata SP, Drs H A Rahman Alamudy SH M.Si, Kamaluddin ST, Ketua Komisi III Rusli Manawari dan anggotanya, Jack Morsa S.Adm. “Apabila ada kata atau ucapan saya yang dianggap keliru dan menyinggung perasaan kepala dinas PU dan jajarannya, saya mohon maaf. Karena sesungguhnya saya adalah manusia biasa yang tak luput dari kehilafan,” ucap Hakim—sapaan akrab politisi Golkar ini.

amdal

Ia mengaku tak bermaksud sedikitpun menyinggung perasaan apalagi berniat untuk melakukan pembunuhan karakter seorang pejabat publik. Hakim ingin memperjuangkan aspirasi rakyat bahwa apa yang diusulkan dapat diakomodir. Hal tersebut dilakukan agar di tingkat masyarakat mereka tidak disalahkan karena dinilai tidak memperjuangkan aspirasi.

Dengan pertemuan yang difasilitasi pimpinan DPRD, ungkap Hakim, dia menjadi paham mengenai system penganggaran bahwa apa yang diusulkan diakomodir Dinas PU yang kemudian diajukan ke TAPD Bappeda Sumbawa untuk dirasionalisasikan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Namun dia tetap berharap ke depan bersama dengan Dinas PU akan berusaha agar program yang sudah diusulkan dapat direalisasikan apakah melalui APBD-P atau sumber anggaran lainnya. “Kami akan membangun komunikasi yang baik, dengan menjunjung tinggi semangat kemitraan,” cetusnya.

Baca Juga  Baru Terbentuk, Gakkumdu Gelar Rapat Perdana Satukan Persepsi

Di tempat yang sama, Kadis PU Sumbawa, H Saad Abdullah ST menerima dengan lapang dada sikap gentlemen seorang Abdul Hakim yang meminta maaf dan mengakui kekeliruannya. Sebaliknya Haji Saad juga menyampaikan hal yang sama sekiranya terlalu berlebihan dalam merespon atau bereaksi terhadap tudingan itu. “Saya juga minta maaf, mari kita sama-sama introspeksi diri,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu Haji Saad meluruskan statemennya yang terlanjur terekspos melalui media terkait dengan larangan terhadap jajarannya untuk tidak datang memenuhi undangan dewan. Menurut Haji Saad, maksud statemen itu adalah ketika stafnya diundang diharapkan melalui surat pimpinan DPRD, bukan melalui telepon agar tidak dianggap liar.

Sedangkan soal program usulan sejumlah anggota DPRD Sumbawa, Haji Saad menyebutkan ada dua saluran untuk memperjuangkannya. Yaitu diakomodir dalam program Dinas PU untuk dianggarkan melalui APBD murni, dan diusulkan dalam APBD-P sepanjang anggaran masih tersedia. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda