Dewan Tidak Bisa Intervensi Polisi

oleh -0 views
bankntb

Soal Penahanan Biok

Sumbawa Besar, SR (18/02)

amdal
Lalu Budi Suryata SP, Ketua DPRD Sumbawa
Lalu Budi Suryata SP, Ketua DPRD Sumbawa

DPRD Kabupaten Sumbawa tidak dapat berbuat banyak dalam menyikapi rencana pemindahan oknum anggotanya, Syamsuddin alias Biok dari sel tahanan Polres Sumbawa ke Polda NTB. “Itu sudah menjadi kewenangan polisi, kita tidak dapat mengintervensinya,” kata Ketua DPRD setempat Lalu Budi Suryata SP saat dicegat usai menggelar rapat dengan anggota Forum Komunikasi Kepala Daerah (FKPD) di Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (17/2).

Budi—akrab polisi PDIP ini disapa mengaku pihaknya bisa memahami dan menghormati itikad baik kepolisian yang berencana memindahkan Biok ke Polda NTB karena alasannya untuk kenyamanan dan ketenangan yang bersangkutan serta rileks dalam menghadapi persoalan hukum. Terlebih lagi ungkap Budi, kondisi sel tahanan Polres Sumbawa sudah over kapasitas sehingga dianggap tidak layak.

Sejauh ini ungkap Budi, upaya yang sudah dilakukan secara kelembagaan adalah mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan. Namun sejauh ini belum dikabulkan karena polisi memiliki pertimbangan lain. “Kami tidak putus asa tetap berharap permohonan DPRD dapat dikabulkan, tanpa adanya kesan mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung,” tandas Budi.

Samsuddin Biok (tanpa peci)
Samsuddin Biok (tanpa peci)

Untuk diketahui wacana pemindahan penahanan Biok diungkapkan Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman SIK MM. Menurut Kapolres, ruang sel tahanan Polres Sumbawa sudah over kapasitas. Sebenarnya sel tahanan di Polres berkapasitas 25 orang namun kenyataannya sudah mencapai 50 orang tahanan. Untuk menyiasatinya, sebagian tahanan sudah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sumbawa. Sedangkan untuk tersangka Biok rencananya akan dipindahkan ke Polda NTB. “Ini hanya pertimbangan kemanusiaan, biar yang bersangkutan (tersangka) lebih rileks dan nyaman karena ruang selnya lebih representatif, di samping penyidik lebih cepat menyelesaikan berkasnya,” kata Kapolres.

Baca Juga  Koramil Sekongkang dan Warga Lakukan Gerakan Bersih Pantai Benete

Mengenai proses penyidikan terhadap Biok lanjut Kapolres, sejauh ini penyidik sudah melengkapi petunjuk jaksa penuntut umum (JPU) dan berkasnya sudah dikirim kembali. Ketika dinyatakan lengkap (P21) maka penyidik akan mengirim berkas tahap kedua beserta tersangka dan barang bukti.

Untuk diketahui oknum anggota DPRD Sumbawa resmi ditahan polisi sejak 12 Januari 2015 lalu. Penahanan ini dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan yang cukup alot dan melelahkan sejak Juni 2014. Tersangka dijerat pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Biok terancam hukuman selama 6 tahun penjara.  (*) Baca juga di Gaung NTB

 

iklan bapenda