Pengurus Golkar Sesalkan Kadernya Asbun

oleh -2 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (14/02)

Jamaluddin Afifi SH, Wakil Ketua DPD Golkar Sumbawa
Jamaluddin Afifi SH, Wakil Ketua DPD Golkar Sumbawa

Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Sumbawa, Jamaluddin Afifi SH menyesalkan sikap dan tingkah laku salah seorang kadernya di DPRD Sumbawa yang ‘menyerang’ Kepala Dinas PU dengan kata-kata yang tidak pantas. Oknum anggota dewan itu dinilai asal bunyi (asbun) tanpa memikirkan ucapannya yang dilansir media massa bisa berisiko hukum.

amdal

Jeff—sapaan akrab mantan wakil rakyat tiga periode ini, mengaku kadernya itu adalah pendatang baru di Golkar sehingga belum terlalu mengetahui etika partai. Apalagi di DPRD selaku lembaga terhormat ada tatacara dan kode etik baik dalam bersikap maupun berbicara.

“Kalau dalam rapat-rapat internal dia mau marah dan hantam meja, silakan saja. Tetapi begitu ke publik dia harus memiliki data yang akurat untuk memperkuat argumentasinya dan

yang bisa dipertanggungjawabkan,” ucap mantan Ketua Komisi III DPRD Sumbawa ini.

Dalam menyikapi setiap persoalan seharusnya seorang anggota DPRD tidak emosional dan menjustifikasi sesuatu padahal belum diketahui kebenarannya. Gunakanlah saluran komunikasi atau koordinasi untuk mericek apa yang menjadi sinyalemen agar dapat mengetahui secara utuh mengapa itu bisa terjadi.  Sebab Dinas PU dan SKPD lainnya hanya mengakomodir aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui wakilnya di DPRD, dan yang berwenang untuk memutuskannya adalah TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan skala prioritas dan anggaran yang tersedia. Keputusan TAPD ini juga masih belum final karena harus dievaluasi Pemerintah Provinsi. Hasil evaluasi ini bisa jadi ada yang terpangkas. “Jadi Dinas PU tidak bisa disalahkan karena bukan sebagai penentu. Dan teman-teman di DPRD jangan selalu memaksakan kehendak di tengah keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Baca Juga  Wabup Sebut Hoax Sebagai Penganggu Dalam Pemilu 2019

Jeff mencontohkan ketika dirinya menjadi Ketua Komisi III yang secara pribadi mengusulkan pembangunan Jembatan Raberas di APBD Perubahan. Biayanya pun terbilang kecil hanya Rp 60 juta. Hasil evaluasi Pemprov, pelaksanaan kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan karena dari sisi waktu tersedia tidak memungkinkan, sehingga usulannya dicoret. “Mau bilang apa, apa kita mau salahkan PU atau TAPD ? apalagi sampai menuding dengan ucapan tak pantas,” tukas Jeff.

Jeff menceritakan pengalamannya saat menjadi anggota DPRD selama 15 tahun. Hubungan lembaga terutama Komisinya dengan SKPD mitra terjalin sangat harmonis. Ketika komisinya mengusulkan program, mereka mendatangi konstituen untuk menjaring aspirasi dengan mengutamakan mana yang menjadi skala prioritas berdasarkan hasil Musrembang desa. Ketika beberapa program tidak terakomodir padahal menjadi kebutuhan masyarakat, inilah tugas anggota untuk mengkomunikasikannya kembali apakah akan dianggarkan melalui APBD-P atau APBD murni pada tahun berikutnya. Jika sudah memahami system penganggaran seperti ini, maka tidak ada konflik yang muncul sehingga program pembangunan dapat berjalan maksimal.

Dan saat itu, lanjut Jeff, anggota DPRD sudah merasa cukup dengan program aspirasi (dana aspirasi) yang diberikan pemerintah, sehingga tidak perlu lagi ditambah. Ketika ada desakan untuk melakukan penambahan anggaran, konsekwensinya anggota dewan harus berupaya mencari potensi tambahan sumber PAD.

Karena itu apa yang dilakukan oknum anggota DPRD yang menyalahkan Dinas PU adalah sebuah kekeliruan. Anggota ini harus bersikap gentlemen dengan meminta maaf secara terbuka. Jika tetap dibiarkan dan mengedepankan ego, maka hukum akan berbicara mengingat tudingannya telah masuk ranah delik pidana.

Baca Juga  Selamat Datang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Terpilih

Jeff mengaku sangat salut dengan Ketua DPD Golkar Sumbawa Drs A Rahman Alamudy SH M.Si sekaligus Wakil Ketua DPRD yang telah menegur oknum anggota tersebut. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah.

Untuk diketahui 80 persen APBD Sumbawa masih bergantung pusat. Karenanya jalan nasional di wilayah Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu program prioritas, terlebih lagi pada Tahun 2015 ini harus mengejar tingkat persentase minimal 75 persen agar kondisi jalan tersebut dalam keadaan mantap. Sementara jalan lingkungan, drainase dan program lain yang tergolong kecil, cukup dituntaskan dengan program aspirasi para wakil rakyat yang telah dialokasikan APBD senilai puluhan miliar. Apalagi ada jalan desa yang cukup menjadi kewenangan pemerintah desa melalui ADD.

Karenanya anggota DPRD yang baru disarankan banyak belajar terutama mengenai anggaran agar mampu mengendalikan diri pada hal-hal yang berisiko hukum. Selain itu mereka juga harus banyak berkonsultasi tidak hanya di gedung dewan tapi juga secara pribadi untuk menambah ilmu pengetahuan sebagaimana yang dilakukannya pada 15 tahun silam. “Bintek tentang anggaran harus diperbanyak agar tidak terjadi saling fitnah dan saling curiga serta tidak ada dusta di antara kita,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda