Polisi Tunggu Langkah Kadis PU

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (14/02)

Kapolres Sumbawa AKBP Karsiman SIK MM
Kapolres Sumbawa AKBP Karsiman SIK MM

Kapolres Sumbawa, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Karsiman SIK MM menyatakan siap menerima laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Sumbawa, H Saad Abdullah ST terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau penistaan yang dilakukan oknum anggota DPRD Sumbawa. Karenanya Kapolres mempersilahkan pejabat tersebut untuk menempuh upaya hukum. “Hak setiap warga Negara untuk melaporkan setiap permasalahan hukum, dan tidak ada alasan bagi kami selaku aparat penegak hukum untuk menolaknya,” kata AKBP Karsiman—sapaan populer Kapolres saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/2).

amdal

Ketika persoalan itu dilaporkan lanjutnya, akan ditindaklanjuti dengan memanggil dan memeriksa yang bersangkutan. Jika ditemukan adanya indikasi pidana, maka akan ditindaklanjuti dengan proses penyidikan.

Untuk diketahui sebut Kapolres, pemanggilan maupun penahanan terhadap oknum anggota DPRD dalam proses tindak pidana tidak lagi melalui prosedur permintaan ijin dari Gubernur sebagaimana yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009, menyusul terbitnya UU RI No. 17 Tahun 2014. Dalam UU baru ini terutama pasal 245 ayat (1). Pasal ini menjelaskan pemanggilan dan permintaan  keterangan untuk sidik anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun pada ayat (3) disebutkan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR; (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana, (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kesehatan terhadap kemanusiaan dan keamanan Negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, (c) disangka melakukan tindak pidana khusus. “UU baru ini sebagai bentuk kemudahan yang diberikan Negara kepada penyidik kepolisian untuk segera menuntaskan perkara tindak pidana yang melibatkan anggota DPR/DPRD,” pungkasnya.

Baca Juga  DPRD Desak Pemda Jamin Keamanan Pedagang di Taman Kerato

Seperti diberitakan, Kadis PU Sumbawa, H Saad Abdullah ST telah menunjuk kuasa hukum Suharto SH untuk memperkarakan secara hukum tudingan Abdul Hakim SE–Anggota DPRD Sumbawa dari Fraksi Golkar. Wakil rakyat itu menuding Kadis PU telah membohongi rakyat Sumbawa sebagaimana yang dilansir salah satu media lokal. Hal tersebut menyusul sinyalemen raibnya aspirasi usulan anggota Komisi III DPRD Sumbawa melalui Dinas PU.

Menurut Suharto SH—kuasa hukum Kadis PU, Ketika apa yang disebutkan oknum dewan itu tidak benar maka akan berisiko hukum karena memberikan label pembohong kepada Saad Abdullah baik pribadi maupun kapasitasnya sebagai Kadis PU sama dengan telah menyerang kehormatannya. Penuding itu bisa masuk dalam kualifikasi pencemaran nama baik, fitnah, penistaan bahkan penghinaan. Pasalnya, tudingan pembohong itu sangat tidak bertanggungjawab karena tanpa didukung fakta-fakta. Namun oknum dewan itu masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Jika hal itu tidak dilakukan maka penyelesaiannya adalah proses hukum. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda