Kadis PU Sumbawa: Kami Bukan Pembohong

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (14/02)

H Saad Abdullah ST, Kadis PU Sumbawa
H Saad Abdullah ST, Kadis PU Sumbawa

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sumbawa, H Saad Abdullah ST perlu memberikan klarifikasi terhadap tudingan anggota DPRD Sumbawa. Dalam tudingannya, oknum dewan dari Fraksi Golkar, Abdul Hakim SE sebagaimana dilansir salah satu media local, menyebutnya pembohong karena menilai banyaknya usulan yang telah disepakati antara Komisi III dan Dinas PU justru tidak terakomodir. “Tudingan ini ibarat petir di siang bolong,” kata Haji Saad dalam jumpa persnya, Rabu (11/2).

amdal

Dalam melaksanakan program yang dibiayai APBD ungkap Haji Saad, harus didasarkan pada skala prioritas dan semua program pembangunan yang dilaksanakan Dinas PU merupakan aspirasi dan untuk kepentingan masyarakat. PU tidak asal mengakomodir, melainkan harus memenuhi criteria. Dan program yang dilaksanakan mengacu pada hasil Musrembang, di luar itu dipertimbangkan untuk diakomodir. Jika ada program yang tercatat dalam Musrembang tapi belum sempat terkafer, lanjut Haji Saad, dapat dibicarakan. Ketika ada anggaran bisa langsung direalisasikan.

Diakui Haji Saad, awalnya Komisi III DPRD Sumbawa mengusulkan sejumlah program senilai Rp 13 Milyar. Namun usulan yang terlalu besar ini tidak sesuai dengan ketersediaan anggaran, karena yang ada hanya sekitar Rp 2 milyar sehingga disepakati masing-masing anggota di Komisi yang menangani Bidang Pembangunan dan Pengembangan Wilayah ini mendapat ‘jatah’ Rp 200 juta, meski akhirnya membengkak hingga totalnya mencapai Rp 3 milyar lebih.

Baca Juga  Jamhur Husain, Calon Terkuat Ketua PWI Sumbawa

Untuk mengakomodir permintaan sejumlah anggota dewan ini, banyak item anggaran di Dinas PU yang dirasionalisasi misalnya dari Rp 1 M menjadi Rp 500 juta. Untuk pelaksanaannya disiasati pengerjaannya secara swakelola. “Kalau diswakelolakan kita bisa pangkas biaya alat berat dan lainnya. Kalau dipihak-ketigakan saya rasa tidak ada yang mau dengan anggaran minim karena terpangkas tapi hasilnya sesuai target,” ucap Haji Saad.

Demikian dengan aspirasi anggota DPRD dari Dapil 4 termasuk Abdul Hakim. Mereka mengajukan cukup banyak program dengan biaya yang tinggi termasuk menuntut agar jalan di wilayah Alas dihotmix. Dengan dana yang terbatas dan tidak mungkin usulan program dan tuntutan itu dipenuhi, pihaknya mengajukan tawaran agar keempat anggota DPRD dari Dapil 4 tersebut fokus untuk melakukan hotmix jalan, dengan memangkas sejumlah usulan lainnya. Para wakil rakyat inipun sepakat. “Dipangkasnya sejumlah program lain sebagai akibat diakomodirnya proyek hotmix jalan ini adalah kesepakatan mereka juga. Jadi jangan salahkan Dinas PU,” tukas Haji Saad.

Selain itu dia meluruskan adanya tudingan banyak usulan yang lenyap. Menurut Haji Saad, sebagian program tersebut tetap ada, hanya masuk dalam kewenangan pemerintah desa yang dibangun menggunakan anggaran dana desa (ADD).

Demikian dengan tudingan dewan ada sekitar Rp 30 Milyar nilai proyek yang diswakelolakan Dinas PU. Dikatakan Haji Saad, hal itu tidak benar karena nilainya hanya Rp 4 miliar. Seperti pemeliharaan rutin jalan dalam maupun luar kota senilai Rp 2 M, UPR wilayah selatan sepanjang 79 KM Rp 434 juta, jalan Pungkit—Lantung Rp 199 juta serta pemeliharaan jembatan dalam dan luar kota senilai Rp 200 juta. “Bukan 30 milyar tapi hanya 4 milyar yang diswakelolakan. Dengan jumlah ini dapat diketahui siapa yang berbohong di sini,” ucap Haji Saad.

Baca Juga  Mendukung KSB BAIK Adalah Pilihan Membangun

Untuk diketahui, sebagian besar program yang diswakelolakan ini adalah program yang menggunakan dana DAK (pusat). Sistem swakelola ini dilakukan agar serapan dananya cepat sehingga dapat menarik anggaran untuk triwulan kedua. Namun jika menggunakan pihak ketiga maka serapan anggarannya lambat karena banyak proses yang dilalui sehingga pencairan anggaran tahap berikutnya menjadi terhambat.

Lebih jauh dibeberkan Haji Saad, program yang diusulkan anggota DPRD Sumbawa mencapai Rp 8 M, namun hanya ditetapkan Rp 5 Milyar mengingat sebagian programnya masuk dalam pembiayaan ADD (kewenangan desa). Usulan ini ucap Haji Saad, tidak termasuk anggaran yang diplot untuk 45 anggota DPRD masing-masing senilai Rp 1,2 milyar. “Seharusnya tidak ada lagi usulan komisi dewan karena sudah dianggarkan masing-masing Rp 1,2 milyar guna mengakomodir aspirasi masyarakat,” demikian Haji Saad. (*)  Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda