Kadis PU Bakal Polisikan Oknum Dewan

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (14/02)

Suharto SH M.Si
Suharto SH M.Si

Sepertinya akan ada lagi anggota DPRD Sumbawa yang bakal terjerat hukum. Ini terkait dengan tudingan wakil rakyat setempat bahwa Kepala Dinas PU Sumbawa, H Saad Abdullah ST telah membohongi rakyat Sumbawa sebagaimana yang dilansir salah satu media lokal. Hal tersebut menyusul sinyalemen raibnya aspirasi usulan anggota Komisi III DPRD Sumbawa tersebut.

Suharto SH dalam jumpa persnya, Rabu (11/2) mengaku telah ditunjuk Kadis PU menjadi kuasa hukum dalam menyikapi tudingan para politisi Kilometer 5 tersebut. Sebagai penasehat hukum ungkap Harto—akrab Ia disapa, akan membela hak-hak kliennya sebagai akibat dari adanya pernyataan penistaan. Ketika apa yang disebutkan oknum dewan itu tidak benar maka akan berisiko hukum karena memberikan label pembohong kepada Saad Abdullah baik pribadi maupun kapasitasnya sebagai Kadis PU sama dengan telah menyerang kehormatannya. Penuding itu bisa masuk dalam dua kualifikasi yakni pencemaran nama baik atau, fitnah, penistaan bahkan penghinaan. Pasalnya, tudingan pembohong itu sangat tidak bertanggungjawab karean tanpa didukung fakta-fakta. “Secepatnya akan saya tindaklanjuti, karena jelas pernyataan mereka telah mendiskreditkan klien kami,” ujarnya.

Tentu ada langkah-langkah strategis untuk menormalisasi persoalan ini. Di antaranya melayangkan somasi meminta oknum dewan tersebut mencabut pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf melalui media massa. Jika ini tidak dilakukan, maka proses hukum merupakan langkah selanjutnya.

Baca Juga  KPU NTB Nilai Zul-Rohmi Lebih Cekatan Perbaiki Persyaratan

Sementara Kadis PU Sumbawa, Saad Abdullah ST mengaku kaget dengan munculnya tudingan terhadap diri dan institusinya yang terekspos melalui media massa. Ia langsung mengumpulkan semua stafnya dan secara bulat sepakat mengambil langkah hukum dalam menyikapi pernyataan yang sangat menohok tersebut. “Kami sudah menunjuk kuasa hukum untuk menindaklanjutinya,” kata Haji Saad—akrab pejabat ini disapa. Langkah hukum ini ditempuh, ungkapnya, untuk pendewasaan sekaligus pembelajaran agar oknum dewan ini tidak asal bunyi (asbun) dan seenaknya mengumpat, serta memahami etika dalam berbicara.

Di bagian lain, Haji Saad juga telah menginstruksikan stafnya untuk tidak hadir ketika diundang DPRD. Ini sebagai sikap yang ditunjukkan Dinas PU dalam menjaga marwah institusi agar tidak terus terdzolimi maupun upaya pencegahan sikap arogansi oknum-oknum tertentu. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda