Eksekutif dan Legislatif Sumbawa Masih Belum Harmonis

oleh -2 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (14/02)

Suharto SH M.Si
Suharto SH M.Si

Eksekutif dan legislative adalah dua lembaga yang seharusnya harmonis. Karena keberadaan keduanya dihajatkan sebagai penyelenggara pembangunan di daerah. Namun kenyataannya di Kabupaten Sumbawa dua lembaga tersebut kerap bertikai dan saling tuding satu sama lain. Sebagian besar terkait dengan persoalan penentuan program yang akan dilaksanakan. Kondisi ini membuat Suharto SH M.Si selaku Tokoh Sumbawa angkat bicara.

Menurut Harto–sapaan akrab mantan ketua komisi I DPRD Sumbawa dalam keterangan persnya Rabu (11/2), dalam menentukan program pembangunan panduan, dua lembaga itu  harus mengacu pada rekomendasi Musrembang dengan merujuk skala prioritas. Tapi yang terjadi, dua lembaga ini tidak dapat memilah mana wilayah eksekutif dan mana legislative sehingga terjadi saling curiga yang mengerucut pada saling tuding. “Jadi saya melihat kedua lembaga ini tidak harmonis. Atau memang tidak memiliki kemampuan membangun harmonisasi,” tukas Harto.

Dijelaskan tokoh vocal ini, bahwa harmonisasi wajib diciptakan dan ini adalah tanggung jawab bupati maupun DPRD. Sebab dengan harmonisasi ini akan terjamin pemenuhan hajat masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan. Ketika harmonisasi ini tidak berjalan maka kepentingan masyarakat tidak akan terlayani. Untuk menciptakan harmonisasi ini, caranya sangat mudah sebagaimana pengalamannya saat menjadi anggota DPRD Sumbawa beberapa periode sebelumnya.

DPRD kata Harto, harus memanfaatkan fungsi sesuai aturan dan lingkup kewenangannya, serta selalu berpegang pada tatatertib dewan. Ketika muncul permasalahan, DPRD dapat mengundang eksekutif dengan semangat kemitraan untuk menggelar rapat kerja dan konsultasi. Ketika eksekutif mengabaikan undangan ini, DPRD dapat menjalankan haknya di antaranya interpelasi dan angket, serta membentuk Pansus sebagai kekuatan fungsi.

Baca Juga  Mo—Novi Programkan Insentif GTT/PTT 10 Milyar Per Tahun

Kedua lembaga juga tidak saling mengintervensi karena merupakan mitra bahwa tidak ada agenda yang keluar menjadi program pembangunan daerah tanpa berjalan pada fungsi masing-masing. Otoritas program datang dari eksekutif dengan mengacu pada musrembang, program, dan rencana umum (RPJM, rencana tahunan, dan skala prirotas). Yang dilakukan DPRD adalah menjalankan kewenangan budgetingnya dengan melihat program dari eksekutif apakah sesuai dengan usulan atau hasil musrembang, prioritas, serta apakah cocok antara anggaran dengan volume kegiatan. “Ketika belum singkron, DPRD dapat mengundang eksekutif untuk menggelar rapat. Ada Badan Anggaran yang menentukan plafon anggarannya, dan ada komisi-komisi yang mempertajam progam secara tekhnisnya,” jelasnya.

Ketika ini berjalan sesuai fungsi masing-masing, maka harmonisasi dua lembaga ini akan tercipta tentunya manfaatnya akan dirasakan masyarakat dan daerah. (*)  Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda