Ungkap Tersangka Baru, Jaksa Panggil Bank Muamalat

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (10/02)

Kasi Pidsus Kejaksaan Sumbawa, Iwan kurniawan SH
Kasi Pidsus Kejaksaan Sumbawa, Iwan kurniawan SH

Kabag Humas Setda KSB, Najamuddin Amy dan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Retribusi Menara Telekomunikasi pada Dishubkominfo KSB, Ir BS S.Ip kembali dipanggil pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa. Keduanya akan dilakukan pemeriksaan tambahan, setelah pemeriksaan beberapa hari sebelumnya keterangan mereka masih dianggap kurang lengkap.

amdal

Najamuddin Amy telah diperiksa Jumat kemarin sebagai saksi, giliran tersangka dimintai keterangannya Senin (9/2). “Ini hanya pemeriksaan tambahan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan SH yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, kemarin.

Selain soal adanya retribusi dan pembukaan rekening penampung (retribusi) hasil penyetoran provider (Telkomsel, XL dan Indosat) yang ditandatangani Najamuddin Amy dan BS yang saat itu masing-masing menjabat sebagai Petugas Wajib Pungut dan Bendahara Pengelola Retribusi Menara Telekomunikasi di Dishubkominfo KSB Tahun Anggaran 2012, ungkap Iwan, kejaksaan mendalami proses pencairan dana setoran retibusi itu dari rekening di Bank Muamalat. Sebab untuk mencairkannya harus ada tandatangan keduanya. Sementara dari keterangan awal, Najamuddin mengaku tidak ikut menandatangani saat pencairan.

Untuk memastikannya, kata Iwan, selain kembali memeriksa tersangka BS, pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kepada Bank Muamalat. Keterangan dan dokumen dari Bank Muamalat ini dinilai sangat penting untuk mengungkap siapa lagi selain BS yang ‘bermain’ dalam kasus tersebut. Saat ditanya apakah keterangan pihak Bank Muamalat akan menentukan adanya tersangka baru ? “kita lihat saja nanti,” jawab Iwan.

Baca Juga  Keluar Masuk Bui, Pengedar ini Kembali Tertangkap

Untuk diketahui kasus ini terungkap setelah retribusi yang disetorkan sejumlah provider (Telkomsel, XL dan Indosat) melalui rekening tersangka, tidak disetorkan ke kas daerah. Akibat perbuatannya daerah mengalami kerugian sekitar Rp 224 juta sesuai dengan hasil audit BPKP. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda