“Kawasan Tanpa Rokok” di Sumbawa Hanya Slogan

oleh -22 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (05/02)

MansyUR SKM M.Si
MansyUR SKM M.Si

Pencanangan ‘Sumbawa Bebas Asap Rokok’ yang sudah berjalan hampir tiga tahun sepertinya hanya slogan. Meski diikuti dengan ditetapkannya 7 kawasan tanpa rokok, namun dinilai tidak berjalan maksimal. Semua itu terkesan hanya sekedar basa-basi dan semata merubah imej bahwa Sumbawa sangat peduli terhadap kesehatan terutama masyarakat yang menjadi perokok pasif. Pantauan Gaung NTB di lapangan masih terlihat perokok berseliweran menarik ‘tembakau petaka’ itu di tempat-tempat yang justru masuk dalam kawasan tanpa rokok. Beberapa pegawai dengan asyiknya merokok di ruang kerja. Ada juga warga yang melakukannya di puskesmas, sekolah, tempat ibadah, dan angkutan umum. Ini bisa saja terjadi karena memang penetapan kawasan tanpa rokok tersebut tidak dibarengi dengan penyediaan tempat untuk para ahli hisap ini. Kecuali di belakang Kantor Bupati Sumbawa tersedia baruga berukuran mini, itupun tidak digunakan para perokok secara maksimal. Malah baruga itu dijadikan tempat untuk beristirahat dan tidur-tiduran. Ini dapat disimpulkan pemerintah daerah separuh hati melaksanakan program tersebut. Indikasinya sampai saat ini belum ada Perda terkait rokok yang diterbitkan Pemda Sumbawa sebagai salah satu implementasi dari pencanangan tersebut. Terlebih lagi tindakan nyata untuk merealisasikan program ini harus dimulai dari atas (pejabat). Memang di beberapa tempat terpasang plang larangan merokok, tapi simbol semata. Karenanya pejabat Sumbawa perlu melakukan study banding ke Malaysia. Sebab di negeri jiran itu benar-benar melaksanakan program bebas asap rokok. Selain jarangnya toko-toko menjual rokok, bagi yang merokok di sembarang tempat diberikan sanksi tegas dengan denda 10 ribu ringgit (Rp 30 juta) atau penjara selama 2 tahun.

amdal

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasi Penyakit Tidak Menular, Mansyur SKM M.Si, Rabu (4/2), mengatakan, pencanangan kawasan tanpa rokok sudah dilakukan sejak Tahun 2012 lalu. Tindak lanjut dari pencanangan itu telah ditetapkan 7 kawasan tanpa rokok yaitu sarana kesehatan dan jaringannya (puskesmas, pustu, Posyandu dan lainnya), tempat kerja (perkantoran dan lembaga publik), tempat proses belajar mengajar (sekolah dan lembaga pendidikan sejenis), tempat bermain anak-anak (TK, PAUD, taman bermain), tempat ibadah (masjid, pura, gereja), angkutan umum, dan tempat umum seperti bandara dan terminal. Di sejumlah tempat ini ada tempat-tempat tertentu untuk merokok, misalnya ruang terbuka yang tidak mengganggu publik. Memang diakui Mansyur, masih adanya warga yang merokok di tempat yang dilarang. Untuk memberikan kesadaran, pihaknya telah melakukan berbagai upaya salah satunya menyediakan media informasi larangamn merokok berupa papan peringatan, spanduk, pamflet dan disosialisasikan melalui media massa, serta mengintruksikan kepala puskesmas, pustu dan lainnya untuk intensif melakukan penyuluhan serta menjaga lingkungannya agar bebas dari asap rokok. Namun semua itu kembali kepada prilaku karena membangun kesadaran tidak semudah membalik telapak tangan. “Ini tidak hanya tugas Dikes semata tapi merupakan kerja bersama,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda
Baca Juga  DPRD NTB Desak Pemprov Beri Insentif Nakes Penanganan Covid