Jaksa Bidik Tersangka Baru Kasus Tower KSB

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (03/02)

Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH
Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH

Kasus dugaan korupsi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Dinas Perhubungan Komikasi dan Informatika (Dihubkominfo) KSB sepertinya tidak berhenti hanya pada seorang tersangka. Sebab setelah menetapkan Ir BS S.Ip sebagai tersangka beberapa waktu lalu, Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sumbawa terus melakukan pengembangan penyidikan. Selain untuk memperjelas kasus, juga adanya kemungkinan penambahan tersangka baru. Senin (2/2) kemarin, Tim Pidsus yang dikomandani Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan SH bertolak ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Di samping menyita sejumlah dokumen, tim Adhiyaksa tersebut melakukan pemeriksaan di tempat terhadap sejumlah pejabat yakni Kabag Humas Setda KSB Najamuddin Amy, Kadishubkominfo Manawari dan mantan Sekdis sekaligus Plh Dishubkominfo KSB Drs Marwan yang kini telah dimutasi sebagai staf fungsional di Inspektorat Daerah. Pemeriksaan yang dilakukan di Polres KSB ini berlangsung selama 5 jam dari pukul 13.00 hingga 17.00 Wita.

amdal

Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH yang dikonfirmasi Selasa (3/2), mengatakan, penyitaan dokumen dan pemeriksaan sejumlah pejabat itu untuk kepentingan pengembangan penyidikan. Sebab ada fakta baru yang ditemukan kejaksaan terkait aliran sejumlah dana yang mengalir dari provider ke rekening tersangka. Untuk mendalaminya, kejaksaan perlu mendapatkan keterangan dari beberapa pejabat bersangkutan yang pada Tahun 2012 lalu mengetahui adanya retribusi dimaksud. “Kami dalami keterangan untuk disingkronkan dengan beberapa dokumen yang kami sita seperti surat perintah tugas, SK penunjukan, dan telaahan staf,” jelas Kajari.

Baca Juga  KUA Lopok Disatroni Maling

Untuk Manawari, kejaksaan meminta keterangan seputar pengetahuannya tentang retribusi tersebut. Sedangkan Drs Marwan yang kala itu Plh Kepala Dishubkominfo KSB ditanya soal telaahan staf yang intinya meminta untuk membuat rekening penampung bagi keperluan retribusi. Telaahan staf tersebut hingga kini belum ada tanggapan dari Bupati namun sudah dilaksanakan dengan bukti adanya pembukaan rekening penampung. Selain telaahan staf, Marwan juga ditanya tentang SK Penunjukan Penetapan Wajib Pungut Retribusi Menara Telekomuniasi dan Bendara Pengelola Retibusi Menara Telekomunikasi di Dishubkominfo KSB Tahun Anggaran 2012. Dalam SK itu ditunjuk Najamuddin Amy sebagai

petugas wajib pungut dan tersangka BS sebagai bendahara. Saat diperlihatkan SK yang berisi tandatangannya, Marwan merasa tidak yakin bahwa surat itu pernah ditandatanganinya. Dia beralasan kalau Plh (pelaksana harian) tidak berwenang mengeluarkan surat keputusan. “Ini yang masih kita telusuri mengapa ada SK berisi tandatangan. Dalam waktu dekat kami berkoordinasi dengan Dishubkominfo termasuk meminta arsip asli surat-surat dimaksud,” ujar Kajari.

Sementara Najamuddin Amy selaku Wajib Pungut Retribusi mengakui adanya pembukaan rekening penampung di Bank Muamalat. Saat pembukaan rekening, dia bersama tersangka membubuhkan tandatangan (specimen) sesuai persyaratan bank bahwa minimal dua orang yang bertandatangan. Namun Najamuddin mengakui tidak mengetahui pencairan dana retribusi di rekening pengumpul karena menurutnya tidak mesti ada tandatangan dua orang dan bisa dilakukan satu orang untuk pencairannya.

Baca Juga  Dijual Bebas, Polisi Sita 2.000 Kg Gula Industri  

Sedangkan tersangka BS, dalam pemeriksaannya mengakui telah menerima dana retribusi itu untuk disetorkan ke rekening penampung dan selanjutnya disetorkan kembali ke kas daerah. “Kami sudah menjadwalkan pemeriksaan kembali Najamuddin dan tersangka pada Jumat lusa. Panggilannya sudah kami layangkan,” kata Kajari.

Untuk diketahui kasus ini terungkap setelah retribusi yang disetorkan sejumlah provider (Telkomsel, XL dan Indosat) melalui rekening tersangka, tidak disetorkan ke kas daerah. Akibat perbuatannya daerah mengalami kerugian sekitar Rp 224 juta sesuai dengan hasil audit BPKP. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda